International NGO Forum on Indonesian (INFID) menilai Presiden Jokowi memiliki niat untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tingkat nasional. Akan tetapi, bagaimana Jokowi menggerakkan 34 kementeriannya sehingga program SDGs berjalan dengan baik.
“Kebijakan ini (SDGs) bukan masalah oposisi (Koalisi Merah Putih) lagi. Tapi kualitas Presiden Jokowi menggerakkan 34 kementeriannya,” kata Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo di Jakarta, Rabu (20/1). “Jadi, sebenarnya tidak ada program kementerian yang bertentangan dengan kebijakannya, akan tetapi bagaimana merealisasikan target-target pemerintahan Jokowi.”
Karena itu, perlu daftar indikator dari kebijakan pemerintah. Hal itu dilakukan agar semua pihak mengetahui sejauhmana perubahan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Sugeng, ini salah satu upaya agar pemerintah tidak mengulang kesalahan seperti pengimplementasian tujuan pembangunan millenium (MDGs)_ yang terlambat.
Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs Infid, mengatakan, 2016 merupakan tahun dimulainya pelaksanaan agenda SDGs. Karena itu, pihaknya mendorong kerangka kelembagaan yang partisipatif, mendorong pelaksanaan SDGs yang akuntable dan peraturan presiden tentang SDGs. Infid juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai pelaksana SDGs.
“Konsep panitia bersama sudah diterima oleh Presiden Jokowi, tetapi untuk perpres sedang disiapkan,” kata Hamong. Dibentuknya regulasi ini, lanjut dia, untuk membantu pemerintah dalam memastikan strategi pembangunan dunia yang sejalan dengan kondisi dan prioritas negara.
Selain itu, dia menambahkan, untuk menunjang pelaksanaan dan keberhasilan SDGs di Indonesia, pemerintah mesti menyediakan dukungan teknis dan insentif fiskal kepada 500 kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya kabupaten dan kota yang memiliki angka kematian ibu tinggi, angka kematian balita tinggi, dan daerah dengan cakupan sanitasi dan air minum yang rendah.
“Pada dasarnya, agenda SDGs ini juga dapat digunakan pemerintahan Jokowi untuk percepatan Nawacita,” kata Hamong. Dia juga mengakui bahwa yang paling sulit dalam menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah masalah akuntabilitas publik.
Tak hanya itu, salah satu kendala utama untuk mencapai SDGs adalah tingginya angka ketimpangan di Indonesia. Presiden Jokowi pada 10 Januari menyebutkan, ketimpangan yang terjadi juga akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Sejalan dengan tujuan dan target penurunan ketimpangan, Jokowi telah menekankan agar pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan kepada warga.
Untuk mengatasi ketimpangan, Infid menyampaikan beberapa usulan. Pertama, percepatan penyusunan aksi penurunan ketimpangan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di mana pemerintah menargetkan akan menurunkan ketimpangan dari rasio gini 0,41 menjadi 0,36.
Saat ini penyusunan rencana aksi sedang dilakukan Badan Perencanaan Nasional. Namun hal itu perlu ada percepatan karena target penurunan rasio gini tersebut cukup ambisius sehingga diperlukan langkah-langkah yang ambisius pula untuk mencapai target tersebut.
Kedua, meningkatkan akses permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan suku bunga yang rendah dan kemudahan dalam jaminan kredit. “Pemerintah bisa mendorong adanya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi UMKM. Dalam hal ini pemerintah bisa bertindak sebagai penjamin bagi pelaku-pelaku UMKM,” ujar Homang.
Ketiga, lanjut dia, pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk belanja sosial dan jaminan sosial guna memperkuat cakupan dan manfaat dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedikitnya 2 persen PDB atau Rp 150-250 triliun harus dialokasikan untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia.
