Usulan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang meminta kenaikan tunjangan sebagai kompensasi kenaikan gaji disambut baik oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok setuju dengan usulan tersebut. Namun, berbagai kalangan merasa usulan itu tidak layak diberikan.
Direktur Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan di saat perekonomian sekarang ini, meminta kenaikan gaji sangat tidak tepat. Mereka seharusnya melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang di ambang kritis. Bahkan jika terus seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi krisis ekonomi.
“Seharusnya para anggota Dewan ini berpikir bahwa krisis ada di depan mata. Tidak perlu mereka meminta kenaikan gaji. Masyarakat saat ini sedang susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan lagi membebankan masyarakat hanya untuk membayar kenaikan gaji mereka,” kata Ucok saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).
Menurut dia, jika dilihat dari kinerja para anggota Dewan saat ini, permintaan kenaikan gaji itu tentu tidak sebanding. Selama ini kinerja para anggota DPRD DKI Jakarta hanya ribut dengan Gubernur mempermasalahkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi, para anggota Dewan dan Gubernur DKI Jakarta jangan memaksakan kehendak meminta kenaikan gaji mereka. Apalagi baru kemarin mereka (DPRD) telah mendapat mobil dinas baru dan fasilitas lainnya,” ucapnya. “Jika memang merasa gaji mereka terlalu kecil, ya berhenti saja dan buat usaha sendiri.”
Ucok menilai pernyataan Ahok yang mengatakan menaikkan gaji para anggota DPRD dan Gubernur bertujuan menghilangkan permainan anggaran APBD itu bukan jaminan. Pasalnya, dalam mengalokasikan anggaran, para pemangku kepentingan itu kerap mencari celah untuk bisa mendapatkan jatah dari APBD tersebut.
Tak hanya itu, dampak yang terjadi jika gaji para anggota DPRD dan Gubernur dinaikkan nanti bakal membebani APBD DKI Jakarta. Program-program untuk masyarakat, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya, yang seharusnya menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta bakal terganggu.
Ucok juga mempertanyakan sikap Ahok yang justru melunak dan bahkan mendukung usulan para anggota Dewan ini. Seolah ada pola transaksional yang sedang dibangun oleh keduanya, sikap Ahok itu kini sangat bertolak belakang dengan sikapnya sebelumnya. Tentu tujuannya agar Ahok maupun DPRD DKI Jakarta bisa sama-sama saling mendukung di saat masing-masing memiliki suatu program.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan usulan permintaan DPRD DKI Jakarta yang meminta kenaikan gaji. Bahkan Ahok mendukung bukan hanya legislator yang pantas menerima kenaikan tersebut, melainkan juga para eksekutif. Dari tingkatan Presiden, Gubernur, hingga Wali Kota/Bupati.
Ia beranggapan para eksekutif di tanah air layak diganjar besaran gaji setingkat dengan direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ya, saya oke-oke saja mau naik gaji berapa. Saya sudah katakan, dari Presiden sampai menteri, sampai bupati, wali kota mau naik gaji enggak apa-apa,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (28/9).
Meski demikian, Ahok menegaskan kenaikan gaji para pejabat harus disertai dengan pembuktian terbalik. Itu dilakukan agar menjadi kompensasi bagi rakyat atas kenaikan pendapatan tersebut. “Tapi harus ada pembuktian harta. Jadi, semua pejabat harus bisa buktikan hartanya dari mana. Itu baru adil. Jangan gaji naik, tapi ‘nilepnya’ masih terus jalan.”
