Badan usaha milik negara (BUMN) adalah instrumen penting dalam perekonomian nasional. Dengan aset bernilai lebih dari Rp 4.600 triliun, seharusnya BUMN menjadi aset yang mampu mendorong perekonomian sekaligus menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional dan agen perubahan.
Kartika Djoemadi, Komisaris Danareksa, mengatakan, pihaknya menyadari bahwa sampai saat ini tidak banyak BUMN yang bisa memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian nasional. Pasalnya BUMN tersebut belum dikelola secara tepat.
“Alih-alih menjadi motor penggerak perekonomian nasional, beberapa BUMN justru menjadi beban bagi perekonomian nasional,” kata Kartika dalam diskusi “Mengawal Nawacita BUMN” di Warung Daun, Jakarta, Senin (7/12).
Contohnya, salah satu anak perusahaan Danareksa, PT Danareksa Sekuritas, mengalami permasalahan sehingga dihentikan sementara aktivitas transaksi jua beli saham (suspend) oleh Bursa Efek Indonesia. Permasalahan itu terkait kasus transaksi yang tidak wajar pada saham PT Sekawan Intiratama Tbk (SIAP).
“Kasus ini sedang kita lakukan audit investigasi dan forensik karena kejadian serupa terus berulang. Nanti, kalau audit selesai akan kita buka oknum-oknum yang terlibat kepada publik,” kata Kartika.
Menurut dia, banyak BUMN di Indonesia menjadi lahan bancakan bagi para penguasa sehingga penerimaan negara dari perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN). Karena itu, dengan ada audit, ke depannya kita akan perbaiki.
Sementara itu, Komisaris Krakatau Steel Roy Maningkas mengatakan, profit seluruh BUMN kita sekitar Rp 145 triliun, itu pun hanya dihasilkan oleh 20 BUMN dari 119 BUMN yang ada. Artinya 97% laba BUMN hanya dihasilkan oleh 20 perusahaan.
“Tentu, ini sangat memprihatinkan. Bayangkan 2 BUMN Malaysia, Petronas dan Khazanah, jika digabung mendapat profit Rp 225 triliun. Sedangkan kita punya 119 BUMN tapi hanya mampu mendapat profit Rp 150 triliun. Artinya ada sesuatu yang kurang tepat,” ujar Roy.
Karena itu, Forum Komisaris BUMN mendesak pembenahan pengelolaan BUMN sebagai sebuah kesatuan yang dapat menjalankan agenda pembangunan secara sinergis. Kemudian, pembersihan BUMN dari berbagai kepentingan yang selama ini mengerogoti kinerja dan pendapatan harus mendapat prioritas.
Selanjutnya, tambah Roy, peningkatan efisiensi di tiap BUMN melalui pengembangan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia serta mengikis mental proyek yang mendominasi banyak BUMN. “Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, BUMN bisa menjadi kekuatan ekonomi dan menjadi jalan perubahan,” ujarnya.
