Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menjelaskan kepada masyarakat soal anggaran operasional yang akan digunakan untuk biaya transportasi anak-anak magang di Balai Kota. Pasalnya dana operasional tersebut dari uang masyarakat.
“Kalau anggaran itu untuk menunjang dan meningkatkan kinerja gubernur, ya tidak masalah. Tapi harus ada penjelasan kepada masyarakat kenapa harus rekrutmen anak magang? Untuk pelayanan masyarakat atau kepentingan lain,” kata Ade ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).
Seharusnya, Ade menambahkan, dana operasional gubernur digunakan untuk kepentingan publik. Sebab, dana tersebut berasal dari uang rakyat. Karena itu, terkait hal tersebut Ahok harus membuat pertanggungjawaban kepada publik, baik dari output yang dicapai dan programnya.
“Kuncinya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana operasional gubernur,” kata Ade. Ade juga menyebutkan, selama penggunaannya tidak melanggar hukum tidak masalah. Sebab, ini untuk melayani kepentingan masyarakat.
Sementara itu, alumni Univeritas Pelita Harapan yang pernah magang di Balai Kota pada 2014 Raja Humuntar Panggabean mengatakan, program magang itu sudah ada sejak 2014. Program itu bertujuan untuk mengajak anak-anak muda agar tidak hanya mengkritik dari luar sistem, tapi masuk dan mencermati dari dalam. Itu dilakukan agar anak muda mengetahui secara nyata dinamika yang terjadi dalam pemerintahan DKI Jakarta.
“Program ini juga diharapkan agar Pak Ahok dan para pejabat pemerintah DKI Jakarta memperoleh masukan, khususnya aspirasi anak-anak muda,” katanya. Dia juga menjelaskan bahwa selama magang di Balai Kota Jakarta dia tak pernah diseret-seret untuk berpartisipasi dalam agenda politik Ahok. Misalnya, keterlibatan di partai politik.
“Ini murni mengajak anak-anak muda profesional untuk berkontribusi dalam pelayanan publik. Bahkan kami dapat memberi ide untuk program pemerintah, misalnya mengembangkan open governance,” ungkap Raja. “Kami juga bisa mengikuti rapat gubernur, kecuali hari Senin. Kalau Senin bukan hanya anak magang, staf juga tidak boleh.”
Dia menjelaskan pada saat magang di Balai Kota dia tidak mendapatkan uang transportasi. Dia hanya menimba ilmu dan saat ini terbukti manfaatnya setelah magang. “Saya belajar banyak di Balai Kota,” tandasnya.
Dulu, tambah Raja, saat rekrutmen anak-abak magang, staf Ahok yang melakukan safari ke kampus-kampus untuk meminta rekomendasi mahasiswa. Rekrutmen juga tidak hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga mulai dari SMA, lulusan S1, dan S2 ikut masuk program magang pada tahun 2014. Kini, pada 2015, program tersebut kembali dibuka untuk umum sehingga banyak yang mendaftar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku bingung dengan adanya program magang di Balai Kota. Terlebih pegawai magang bisa mengikuti rapat bersama Ahok. “Saya kira sebaiknya jangan semberangan merekrut. Anggarannya dari mana? Kan harus dari APBD,” kata Taufik.
Taufik juga menyebutkan perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai kebutuhan anak magang. Sebab, Ahok saat ini tidak membuka lagi pendaftara pegawai negeri sipil baru. Ada kesan, tambah dia, pemerintah Jakarta kekurangan pegawai, padahal justru sebaliknya
