Tata kelola perekonomian nasional sudah seharusnya menggunakan sistem era digital. Penggunaan sistem digital bisa dilakukan untuk pendataan dan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut bidang ekonomi.
Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan selama ini sistem digital penggunaannya masih belum maksmimal di lingkup pemerintahan. Padahal, dengan menggunakan sistem digital merupakan langkah pembenahan untuk pengelolaan ekonomi ke depan.
“Di Indonesia, teknologi masih seperti barang mewah. Namun, itu harus kita kejar agar tidak tertinggal,” kata Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan, apabila perlengkapan serta pelayanan ekonomi Indonesia sudah menggunakan teknologi, maka nantinya akan lebih efisien. Selain itu, tentunya efektivitas kinerja pemerintahan bisa tercapai.
Dalam penelitian, Indonesia masih berada di rangking 65 dari 70 negara dalam kategori digital ekonomi. Singapura bahkan sudah memasuki sepuluh besar untuk menjadi terbaik mewakili ASEAN.
“Baik langsung atau tidak langsung, memang teknologi digital ekonomi bisa membantu perekonomian suatu negara menjadi lebih baik,” katanya. “Keberhasilan suatu negara pun bisa dilihat dari bagaimana negara tersebut bisa memanfaatkan teknologi untuk memberi kemudahan kinerja.”
Oleh karena itu, kata Bambang, adanya kegiatan pameran teknologi digital merupakan sebagai salah satu program untuk mengenalkan, meningkatkan, dan menyebar pola pikir berbasis Teknologi Informasi, baik kepada pihak internal Kementerian Keuangan maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya.
Pameran teknologi tersebut berlangsung dari 28 Juli sampai 30 Juli 2015. Adapun peserta yang berpartisipasi meliputi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kekayaan negara seperti Kementerian/Lembaga, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PMO dari seluruh Eselon I Kementerian Keuangan, serta internal DJKN baik kepada Kanwil, Kepala KPKNL dan Kantor Vertikal wilayah Jabodetabek. [*]
