Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon telah menyampaikan kekecewaannya bahwa gencatan senjata yang direncanakan di Yaman tidak terwujud pada akhir pekan ini.
Ia menyeru semua pihak di lapangan agar “mencegah memburuknya bencana kemanusiaan yang merebak” di negara yang dicabik konflik itu, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Senin.
“Jelas Sekretaris Jenderal sangat kecewa bahwa jeda kemanusiaan tidak berlangsung pada akhir pekan di Yaman,” kata Dujarric.
Jeda kemanusiaan yang direncanakan telah diumumkan oleh juru bicara sekretaris jenderal PBB tersebut pada Kamis lalu. Utusan khusus PBB telah menerima komitmen dari semua pihak di Yaman bahwa Ppertempuran akan berhenti pada pukul 20.59 GMT Jumat dan jeda kemanusiaan akan berlanjut sampai setelah berakhirnya Ramadhan pada 17 Juli.”
Namun keadaan jadi jelas pada akhir pekan bahwa jeda itu tidak dihormati.
Laporan mengenai serangan udara berlanjut, termasuk laporan mengenai serangan koalisi pimpinan Arab Saudi pada Senin pagi yang, menurut saksi mata dan sumber medis, menewaskan sedikitnya 21 warga sipil dan melukai 45 orang lagi di satu permukiman di Ibu Kota Yaman, Sana’a.
PBB mulanya berharap jeda tersebut akan memungkinkan lembaga kemanusiaan untuk mengirim warga sipil air, makanan, vaksinasi, dan obat dasar.
Menurut Dujarric, bantuan kemanusiaan telah dibagikan meskipun serangan udara berlangsung terus tapi PBB belum bisa memberikan laporan penuh mengenai apa isi bantuan tersebut.
“Meskipun serangan udara berlanjut, meskipun pertempuran, rekan kemanusiaan kami dan mitra mereka bisa membagikan bantuan penting kepada orang yang putus-asa di Yaman,” kata Juru Bicara PBB itu. Ia menambahkan pengiriman bantuan kemanusiaan dilakukan jauh lebih sulit akibat situasi keamanan yang berlangsung.
“Kami terus mengulangi seruan kami bagi jeda kemanusiaan tanpa syarat,” kata Dujarric.
“Saya mau mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak dalam konflik di Yaman, baik di dalam maupun di luar negeri, mengenai kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.” (Antara/Xinhua)
