Presiden Joko Widodo meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan antara lain dengan memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor.
“Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua,” kata presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, presiden juga mengatakan peluang ekonomi seperti mendorong kegiatan ekspor dan impor.
“Terlihat sekali saat saya meninjau pos perbatasan di Entikong Januari lalu, ada peluang ekspor impor, tapi kita tidak gunakan dengan baik,” ujar Kepala Negara.
Presiden mencontohkan, Malaysia yang menetapkan satu titik di daerah perbatasan di kawasan Sarawak menjadi pelabuhan internasional dan mendorong ekspor impor.
“Diperlukan keterpaduan seluruh kementerian karena tahun ini di semua perbatasan kita akan dibangun dan saya harapkan semua berkoordinasi, sehingga kita harapkan perbatasan bisa digunakan maksimal oleh rakyat dan bisa melayani ekspor impor dan dari Polri pemberantasan kegiatan ilegal bisa dilakukan selain peluang ekonomi ekspor impor bisa dilakukan,” kata presiden.
Sebagai sebuah langkah awal, presiden mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk pembenahan pos lintas batas di Entikong, Kalimantan Barat.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menhub Igansisus Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono. (Antara)
