Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf meminta pemerintah melalui kementerian dalam negeri menegur Bupati Tolikara atas insiden yang terjadi di wilayahnya, saat upaya mediasi yang akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hari ini.
Ia mengatakan seorang bupati seharusnya memiliki tanggung jawab memelihara kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi kesatuan bangsa dan negara. Ia mengatakan tindakan yang diduga dilakukan sekelompok massa yang berasal dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) itu merupakan aksi nyata dari kelompok tertentu yang disesalkan karena merusak iklim kerukunan yang selama ini dibina, khususnya umat Islam dan Kristen.
Menurutnya, itu bukan spontanitas, melainkan terencana dari kelompok tertentu yang melarang kegiatan shalat Id, padahal tidak ada otoritas apapun yang melarang penyelenggaraannya. “Sudah jelas dan berdasarkan Pancasila bahwa tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang melarang melaksanakan ibadah suatu umat agama,” katanya.
Meski begitu, ia mengimbau kepada umat muslim di seluruh Indonesia untuk menahan diri dan memberi kepercayaan penuh terhadap aparat keamanan dalam menangani masalah tersebut. “Ini memang sangat menyakitkan umat Islam, tapi jangan sampai terpancing, apalagi melakukan pembalasan. Jangan sampai kebrutalan dibalas kebrutalan karena agama manapun melarangnya,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, sekelompok massa yang diduga berasal dari GIDI ditengarai menyerang sekelompok umat muslim yang sedang shalat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, pada Jumat, saat melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri.(ANTARA)
