Malaysia menyebarkan rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembentukan mahkamah internasional, yang menjamin pengadilan independen bagi dalang kejatuhan pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 di kawasan udara Ukraina.
Kepada Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu, Malaysia mengatakan siap maju dengan usulan mahkamah internasional itu meski muncul tentangan dari Rusia, yang menyebut langkah itu prematur.
Rancangan resolusi yang disebar Rabu, kemarin menyerukan pembentukan mahkamah berdasar bab 7 piagam PBB, yang berarti bahwa upaya pengadilan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab bisa diperkuat dengan sanksi.
Seluruh penumpang dan kru pesawat MH17 yang berjumlah 298 orang tewas saat pesawat itu ditembak jatuh pada 17 Juli 2014 di Ukraina timur. Penumpang mayoritas warga negara Belanda.
Setelah tragedi itu, kecurigaan segera diarahkan kepada pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur yang kemungkinan menggunakan rudal darat ke udara yang dipasok Rusia untuk menembak jatuh pesawat itu.
Mahkamah tersebut akan menjadi jaminan efektif bagi proses pertanggungjawaban yang independen dan netral, demikian disebutkan dalam rancangan resolusi itu.
Rancangan itu menyebut insiden penembakan pesawat tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan memutuskan bahwa semua negara harus bekerja sama penuh dengan mahkamah tersebut.
“Dewan akan membentuk mahkamah internasional demi tujuan satu-satunya, menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terkait dengan ditembak jatuhnya Malaysia Airlines penerbangan MH17 pada 17 Juli 2014,” kata rancangan itu.
Berdasarkan atas rancangan resolusi itu, Dewan akan mengadopsi ketetapan mahkamah baru yang dibuat mengikuti mahkamah-mahkamah khusus PBB lain yang ditugasi mengadili kejahatan serius.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan mahkamah internasional merupakan “pilihan terbaik” untuk proses hukum namun juga diperlukan rencana cadangan jika Rusia menghadang usulan itu.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennadiy Gatilov menyebut usualan itu sebagai hal yang “tidak tepat dan kontra produktif” dan bahwa penyelidikan atas kasus itu harus diselesaikan sebelum langkah lanjut diambil.
Laporan akhir mengenai penyelidikan yang dipimpin Belanda diperkirakan akan selesai pada Oktober.
Malaysia bekerja sama dengan Australia, Belgia, Belanda dan Ukraina semua negara anggota Tim Penyelidikan Gabungan (JIT) dalam pembentukan mahkamah internasional.
Duta Besar Malaysia Ramlan bin Ibrahim di hadapan dewan beranggotakan 15 negara itu mengatakan pekan lalu bahwa sebuah pengadilan PBB akan memberikan tingkat keabsahan paling tinggi untuk mahkamah itu.
Pesawat jet penumpang Boeing 777 tengah dalam perjalanan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur saat mereka ditembak jatuh di tengah memburuknya pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia. (Antara/AFP) –
