Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar masyarakat dan pemerintah daerah mewaspadai terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan dalam waktu dekat. Hal itu terjadi karena tidak lama lagi Indonesia akan dilanda musim kemarau. Berdasarkan catatan BNPB, kekeringan merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun.
Pada praktiknya, kekeringan juga dapat menyebabkan krisis air. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, krisis air sebenarnya sudah terjadi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Apalagi pada musim kemarau, persediaan air tidak akan mencukupi kebutuhan untuk pertanian, minum, perkotaan, dan sanitasi.
Di Jakarta sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat melakukan gerakan menabung air. Namun meskipun musim kemarau belum tiba, masih banyak warga Jakarta yang harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air. Keadaan itu dapat terjadi karena kurangnya pasokan air bersih di daerahnya.
Pemungutan tarif untuk mendapatkan air bersih pun terjadi di kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, dan Medan. Tarif air di kota-kota tersebut berkisar Rp 2.000 hingga Rp 2.600. Menurut UNICEF dan WHO, sebanyak 39 juta populasi di Indonesia tidak memiliki akses ke sumber air minum.
Institusi air di Indonesia dinilai masih lemah atau relatif belum terbentuk. Misalnya, regulasi yang lemah, tidak memadai, tidak jalan, atau kapasitas kurang. Banyak daerah yang belum memiliki perda air dan karenanya tak ada jaminan hukum yang memadai terhadap konsumen air. Hak-hak konsumen air secara keseluruhan adalah tentang kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, serta partisipasi dalam manajemen sumber daya air.
Indonesia sebenarnya pemilik cadangan air nomor empat terbesar di dunia. Potensi air per tahun rata-rata 4 triliun meter kubik, yang sebenarnya tergolong surplus. Meski terdapat beberapa daerah yang defisit air dan ketersediaan air di setiap pulau terus menurun, secara umum tidak tepat mengatakan Indonesia krisis air.
Wilayah Indonesia memang tidak akan segera krisis air, tapi sudah pasti mengalami krisis ketersediaan air bersih dan sanitasi. Para pengkritik liberalisasi air di Indonesia mengatakan Indonesia bukan krisis air, melainkan krisis governance: ketidakmampuan negara mengelola sumber daya air.[*]
