Sawit Watch, lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi pada isu lingkungan mengatakan masyarakat lokal kerap menjadi kambing hitam kasus kebakaran hutan di berbagai daerah di Indonesia.
“Sangat disayangkan ketika masyarakat lokal jadi kambing hitam karena fenomena tahunan ini,” kata Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch, Harizajudin di Jakarta.
Menurutnya, masyarakat lokal sebagai pihak yang bersalah atas kebakaran hutan cenderung dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Hal tersebut berbeda dengan persepsi umum masyarakat yang beranggapan bahwa kebakaran hutan terjadi dengan begitu saja tanpa ada campur tangan manusia.
“Sudah saatnya masyarakat tahu alasan sebenarnya,” ungkapnya.
Harizajudin menjelaskan, ada enam alasan mengapa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus-menerus terjadi, di antaranya pertama adalah perizinan bagi perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.
Kedua, penegakan hukum yang belum optimal, ketiga, saling lempar tanggung jawab akibat adanya celah pada hukum. Keempat, untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit yang seakan terjadi pembiaran. “Akibatnya orang-orang tertarik untuk melakukan ekspansi bisnisnya,” ungkapnya.
Kelima, adanya ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan, Keenam, sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terus berjalan. “Akibatnya kebakaran hutan dan lahan juga terus berjalan karena sertifkasinya juga terus berjalan tanpa ada analisis mendalam,” katanya.
Harizajudin menambahkan seharusnya tekanan dari masyarakat bisa mendorong pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan memberantas ‘aktor besar’ terutama yang dari luar negeri. Sehingga dengan tindakan itu posisi Indonesia juga bisa ditempatkan pada posisi yang seharusnya diambil dalam menghadapi tuduhan dan tuntutan untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
“Jangan seperti di Riau beberapa waktu lalu yang melepaskan ‘aktor besar’ dibalik kasus it dengan alasan dia orang asing sehingga tidak bisa dihukum, ini mengkhawatirkan,” tuturnya.
Pekan pertama bulan Juli ada setidaknya 203 titik api di Sumatera yang dipastikan juga mengganggu kegiatan arus mudik dan balik. Pantauan satelit Modis di Sumatera mencatat 203 titik api dan diperkirakan oleh para ahli akan berlangsung sampai Oktober ini mau tidak mau akan mengganggu arus mudik.
Sementara itu, Forestry and Rehabilitation Specialyst dari organisasi Wetlands Iwan Tri Cahyo Wibisono mengatakan aksi pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi di lahan gambut yang jarang ditinggali masyarakat.
Iwan memiliki pandangan bahwa para pelaku bisnis sawit adalah merupakan aktor besar dibalik kebakaran hutan dan lahan ini yang memang sengaja memilih lahan gambut untuk membuka lahan.
Terkait dengan moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan dan lahan gambut, Iwan mendukung langkah tersebut karena menilainya positif, namun dia tetap memperingkatkan pemerintah agar melakukan pengawasan atas kebijakan ini.
“Moratorium ini tidak akan jalan jika tidak ada pengawasan ketat dan penindakan tegas dari pemerintah dalam menegakan aturan ini. Jangan hanya sekedar membuat peraturan tanpa implementasi yang nyata,” ujarnya.
