Hakim Riyadi Sunindyo menolak permohonan gugatan praperadilan Bupati Sarmi Mesk Manibor, Papua. Hakim menilai penetapan tersangka, penyitaan, dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah sesuai prosedur dan sah.
“Menolak seluruhnya, penetapan tersangka adalah sah, surat perintah penahanan sah, penyitaan yang dilakukan termohon adalah sah,” kata Hakim Riyadi saat membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa.
Prosedur tersebut dianggap sah karena kejaksaan sebagai termohon telah melakukan penyidikan dengan menggelar pemeriksaan terhadap setidaknya 11 saksi.
Selain itu, penyidik telah memperlihatkan dokumen yang menegaskan mereka telah menyita sejumlah alat bukti permulaan.
Penetapan Mesk juga didukung dengan hasil audit bahwa tersangka telah merugikan negara sekitar Rp4,6 miliar.
“Permohonan ditolak seluruhnya. Dengan demimkian tidak perlu lagi mempertimbangkan sisa permohonan selebihnya,” kata hakim.
Tim kuasa hukum Mesak kecewa dengan penolakan tersebut, mereka tidak terima putusan Hakim Riyadi, oleh karena itu mereka akan menempuh upaya hukum lanjutan.
Kamis, 14 Mei lalu, tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Daerah Papua, sekitar pukul 02.30 WIT menangkap Bupati Sarmi Mesak Mandibor di kediamannya di Sarmi dan diterbangkan ke Jakarta.
Mesak Mandibor diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sarmi Tahun 2012 sebesar Rp4,5 miliar. Kejaksaan Agung yang menanggani kasus tersebut sudah menetapkan Bupati Sarmi sebagai tersangka sejak Oktober 2014.
Dana sebesar Rp4,5 miliar tersebut diduga digunakan untuk membangun pagar dan merehab rumah pribadi Mesak di komplek perumahan Neidam, Kabupaten Sarmi.
Saat ini dia mendekam dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba. (Antara)
