Senin, April 15, 2024

DPR Minta Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik Geothermal

 ANTARA-FOTO-PLTP2.jp
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kempat kanan) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kedua kanan) mendengarkan penjelasan saat mengunjungi instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5 yang berkapasitas 1 x 35 MW seusai diresmikan di Garut, Jawa Barat, Minggu (5/7). PT Pertamina (Persero) akan terus menggenjot pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik panas bumi menjadi 1.026 MW hingga 2019 dengan investasi sekitar US$2,5 miliar untuk mendorong pemanfaatan panas bumi nasional yang saat ini masih berada di kisaran 5 persen dari total sumber daya yang dimiliki. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Kurtubi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Demokrat meminta kepada pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi secara cepat dan sebanyak-banyaknya.

“Pemerintah harus cepat membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi sebab potensi di Indonesia sangat besar sehingga harus dimanfaatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar pembangkit listrik tersebut,” kata Kurtubi di Jakarta, Selasa [7/7].

Kalau dibiarkan begitu saja, kata dia, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pasalnya uap panas bumi keluar terus sepanjang masa tanpa dikelola oleh pemerintah dan investor.

“Kalau ada yang berminat mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi mestinya semua pihak mempercepat proses izin. Baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LSM dan masyarakat. Jadi jangan kelamaan proses izinnya,” katanya.

Menurut Kurtubi, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya harus satu tujuan dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun dalam praktiknya masih ada perbedaan tujuan yang menyebabkan potensi panas bumi tak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Dia mencontohkan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bali tak bisa terealisasi dengan cepat sebab ada penolakan dari masyarakat sekitar sehingga butuh waktu yang panjang.

“Banyak hambatan dalam pembangunan ini tapi pemerintah perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak akan merusak lingkungan. Jikapun ada kerusakan harus seminimal mungkin sehingga tidak membahayakan lingkungan hidup,” kata Kurtubi.[*]

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.