Kurtubi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Demokrat meminta kepada pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi secara cepat dan sebanyak-banyaknya.
“Pemerintah harus cepat membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi sebab potensi di Indonesia sangat besar sehingga harus dimanfaatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar pembangkit listrik tersebut,” kata Kurtubi di Jakarta, Selasa [7/7].
Kalau dibiarkan begitu saja, kata dia, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pasalnya uap panas bumi keluar terus sepanjang masa tanpa dikelola oleh pemerintah dan investor.
“Kalau ada yang berminat mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi mestinya semua pihak mempercepat proses izin. Baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LSM dan masyarakat. Jadi jangan kelamaan proses izinnya,” katanya.
Menurut Kurtubi, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya harus satu tujuan dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun dalam praktiknya masih ada perbedaan tujuan yang menyebabkan potensi panas bumi tak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Dia mencontohkan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bali tak bisa terealisasi dengan cepat sebab ada penolakan dari masyarakat sekitar sehingga butuh waktu yang panjang.
“Banyak hambatan dalam pembangunan ini tapi pemerintah perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak akan merusak lingkungan. Jikapun ada kerusakan harus seminimal mungkin sehingga tidak membahayakan lingkungan hidup,” kata Kurtubi.[*]