Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) TNI Chappy Hakim mengatakan, wilayah udara Indonesia bernilai strategis dalam konteks pertahanan keamanan negara dan jaring perhubungan transportasi udara global.
“Meski strategis, pada kenyataannya belum tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sudah tiga kali amandemen,” kata Chappy dalam peluncuran bukunya ‘Tanah Air dan Udaraku Indonesia’ di Aula lantai 3 Gramedia, Matraman, Jakarta, Rabu (29/7).
Dia menjelaskan pengelolaan wilayah udara Indonesia sebagai wilayah kedaulatan belum memiliki dasar konstitusional. Padahal, pogram kerja sudah ada secara komperhensif soal rencana pengambilalihan ruang udara Indonesia dari Singapura tapi tidak gagal dalam perubahan konstitusi sampai sekarang.
“Bila kita ingin tetap jaga kehormatan, kebangaan bangsa ini, maka kita harus bekerja keras agar ruang udara Indonesia tercantum dalam konstitusi kedaulatan NKRI,” katanya.
Chappy mengatakan, sejak 1946, wilayah udara kedaulatan Indonesia berada di bawah Singapura. Jadi, semua penerbangan dari Natuna, Tanjung Pinang dan Pekan Baru harus dapat izin dari otoritas penerbangan Singapura.
Menanggapi pernyataan bahwa sudah tiga kali amandemen UUD 1945, tetapi gagal melakukan perubahan konstitusi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan ini sangat terganggu bagi kami.
“Apa yang harus kami lakukan (agar wilayah udara Indonesia dapat kita kuasai kembali dari Singapura),” tanya Fadli Zon kepada Purnawirawan Bintan empat tersebut.[*]
