“Pernyataan itu sangat bertentangan dengan hasil pertemuan kami dan warga Jatigede dengan pihak sekertariat kabinet,” kata Sekertaris Jenderal AGRA, Rahmat Ajiguna di Jakarta, Jumat (3/7).
Padahal, saat pertemuan dengan Sekertaris Kabinet Andi Wijajanto pada 11 Juni. Dia mengatakan akan melakukan penundaan penggenangan Waduk Jatigede hingga empat bulan mendatang karena belum selesainya penanganan dampak sosial. Penundaan itu dituangkan dalam memo, bahkan meminta masyarakat untuk memberikan masukan perpres versi warga.
Menurut AGRA, penundaan itu perlu dilakukan karena masih banyak masalah yang belum diselasaikan terkait proyek pembangunan Waduk Jatigede. Rahmat mengatakan soal Waduk Jatigede tidak mendapat perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Setidaknya 12 ribu kasus komplain atas ganti rugi yang terdiri atas adanya salah pembayaran, kesalahan ukur, salah klasifikasi tanah, juga warga yang tidak mendapatkan ganti rugi. Namun hingga saat ini aduan warga tidak mendapatkan respon dari pemerintah,” kata Rahmat.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada bulan Juni lalu telah memimpin rapat langsung untuk membahas masalah pembangunan Waduk Jatigede. Dalam rapat itu, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan waduk belum rampung dari zaman pemerintahan Soekarno hingga hari ini akibat tidak tuntasnya pembebasan lahan. Karena itu akan diputuskan pembebasan lahannya dan penanganan dampak sosialnya.
Namun, dalam implemntasi penanganan dampak sosial warga Jatigede, pemerintah tidak mengedepankan kepentingan warga, namun lebih mempertimbangkan proyek pembangunan waduk semata, kata Rahmat.[*]
