Bongkar Ilusi Perdamaian Abraham Accords Melalui Post-Struktural

- Advertisement -

Pada 15 September 2020, panggung diplomasi internasional menjadi saksi penandatanganan Abraham Accords di Gedung Putih, Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, bersama para pemimpin Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, secara resmi mengesahkan deklarasi trilateral tersebut, yang kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan. Media arus utama dunia dan para pejabat diplomatik Barat menyambut peristiwa bersejarah ini dengan perayaan yang meriah, menggaungkan narasi tentang “the dawn of a new Middle East”. Perjanjian ini secara luas digambarkan sebagai langkah progresif yang membawa stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan normalisasi hubungan yang rasional dan modern antarnegara.

Namun, di balik perayaan retoris ini, sebuah kontradiksi dan paradoks politik mendasar muncul ke permukaan. Rakyat Palestina dan Iran telah secara tegas menolak Abraham Accords. Bagi rakyat Palestina, normalisasi hubungan diplomatik tanpa mengakhiri pendudukan militer Israel, tanpa menghentikan perampasan tanah untuk pemukiman, dan tanpa jaminan atas hak untuk mendirikan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap akar paling mendasar dari konflik tersebut. Anehnya, dalam ranah wacana publik dan liputan media internasional, suara-suara penolakan ini justru digambarkan dengan istilah-istilah yang merendahkan. Tuntutan keadilan dari Palestina dan sikap kritis negara-negara penentang seperti Iran atau Qatar sering kali digambarkan sebagai emosional, irasional, terjebak dalam romantisme masa lalu, atau bahkan dicap sebagai bentuk ekstremisme yang menghambat kemajuan regional.

Mengapa kebijakan diplomatik sepihak yang mengabaikan isu pendudukan justru dipuji sebagai kebenaran progresif, sementara seruan akan keadilan struktural justru distigmatisasi sebagai ancaman radikal?

Pertanyaan akademis ini mengungkapkan bahwa Abraham Accords bukan sekadar transaksi politik-ekonomi biasa. Dengan menggunakan kerangka analisis post-strukturalis, perjanjian-perjanjian diplomatik ini, pada dasarnya, merupakan bentuk kekuasaan/pengetahuan yang beroperasi melalui bahasa, representasi simbolik, dan konstruksi wacana geopolitik. Sebagaimana diungkapkan oleh filsuf Michel Foucault, kekuasaan modern tidak selalu terwujud dalam bentuk represif melalui laras senjata atau kekuatan koersif langsung. Kekuasaan beroperasi dengan cara yang jauh lebih halus dan produktif dengan menciptakan ‘rezim kebenaran’ sebuah struktur pengetahuan fundamental yang mengatur dan menentukan apa yang diakui sebagai kebenaran yang sah, rasional, dan normal dalam tatanan dunia.

Dalam aspek Abraham Accords, istilah-istilah normatif seperti ‘perdamaian’, ‘stabilitas’, dan ‘kemakmuran’ terus-menerus diulang oleh para elit global dan media internasional seperti Al Arabiya English dan Global News. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA) karya Norman Fairclough, pengulangan linguistik ini berfungsi sebagai ‘ritual kebenaran’ yang menormalkan satu definisi tunggal: bahwa perdamaian ditafsirkan semata-mata sebagai normalisasi diplomasi dan perluasan investasi ekonomi pasar bebas.

Melalui mekanisme wacana ini, makna perdamaian secara sistematis dipisahkan dari tuntutan keadilan sosial. Narasi alternatif yang memperjuangkan pembebasan tanah Palestina dikecualikan dari ranah publik resmi, seolah-olah isu kemerdekaan Palestina tidak lagi menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban di Timur Tengah.

Konstruksi diskursif ini berjalan seiring dengan politik identitas dan praktik ‘pembedaan’. Sebagaimana dijelaskan David Campbell dalam Writing Security, kebijakan luar negeri merupakan praktik representasi yang menghasilkan citra ‘Diri’ (self) dan ‘Yang Lain’ (other). Abraham Accords secara aktif membangun identitas baru sebagai “negara-negara Arab moderat” bagi UEA dan Bahrain. Kedua negara ini dipuji sebagai aktor modern, pragmatis, dan berpandangan ke depan karena kesediaan mereka untuk mengesampingkan Konsensus Arab 2002 demi menyelaraskan diri dengan aliansi keamanan dan ekonomi Barat-Israel.

Pola representasi ini mencerminkan logika Orientalisme, yang dianalisis secara tajam oleh Edward Said. Melalui lensa hegemoni Barat, Timur yang “diakui dan modern” adalah Timur yang bersedia tunduk pada agenda geopolitik Barat dan standar rasionalitasnya. Sebaliknya, aktor-aktor yang menolak normalisasi terutama Palestina, Iran, dan kelompok-kelompok perlawanan dilabeli sebagai “the radical other”. Ketika media arus utama seperti The Guardian melabeli Abraham Accords sebagai peristiwa yang berhasil “mematahkan tabu diplomatik yang telah berlangsung puluhan tahun”, narasi ini secara tidak langsung menggambarkan mereka yang menolak perjanjian tersebut sebagai pihak yang “terjebak di masa lalu”. Dengan demikian, hierarki moral pun terbentuk: legitimasi politik hanya diberikan kepada mereka yang bersedia tunduk pada definisi perdamaian dari kekuatan-kekuatan dominan, sementara para korban pendudukan dirampas haknya untuk mendefinisikan penderitaan mereka sendiri.

Dilihat melalui lensa teori perdamaian Johan Galtung, Abraham Accords sebenarnya hanya mempromosikan ‘negative peace’ yakni, tidak adanya perang fisik langsung antara negara-negara penandatangan, demi menjamin stabilitas bisnis dan aliansi geostrategis regional. Perjanjian ini dengan sengaja mengabaikan ‘positive peace’ yakni, perdamaian sejati yang menuntut penghapusan kekerasan struktural, penghentian diskriminasi, dan terpenuhinya keadilan politik bagi kaum tertindas. Tanpa penyelesaian atas pendudukan Palestina, Abraham Accords tidak akan pernah mewujudkan perdamaian yang substansial, melainkan hanya menciptakan ilusi perdamaian yang memperkuat status quo ketidaksetaraan.

- Advertisement -

Siklus ini masih terjadi hingga sekarang dan diyakini memiliki pandangan yang berbeda, bedasarkan pihak mana yang mereka percayai. Oleh karena itu, penting untuk tidak terbuai oleh retorika diplomasi hegemonik. Kita harus berani mendekonstruksi klaim-klaim ‘perdamaian’ yang membungkam hak asasi manusia. Seruan untuk bertindak guna mengembalikan narasi perdamaian ke dasar fundamentalnya. Perdamaian tidak akan pernah berdiri di atas penindasan yang disamarkan dengan bahasa yang terdengar manis. Perdamaian sejati di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui penghentian pendudukan militer, pengakuan penuh atas kedaulatan rakyat Palestina, dan pemulihan keadilan struktural bagi seluruh kawasan.

Referensi

Campbell, D. (1992). Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books.

Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development, and Civilization. London: Sage Publications.

Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.

Facebook Comment
- Advertisement -