Salah satu topik hangat yang sedang menjadi perbincangan masyarakat adalah pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 2 Oktober 2026. Wantimpres sendiri adalah sebuah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pada kesempatan tersebut, Rocky, seorang tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai sosok kritis yang tidak segan untuk mengkritik atau mengomentari kebijakan pemerintah, menyatakan bahwa salah satu tugasnya sebagai bagian dari Wantimpres adalah mengolah persepsi publik agar sejalan dengan presiden.
Pernyataan tersebut pun memantik beragam reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit individu yang menginterpretasikannya sebagai indikasi bahwa akan ada upaya untuk menggiring opini publik agar tidak bertentangan dengan pemerintah. Banyak juga yang mengaitkan pelantikan tersebut dengan sikap Rocky yang selama ini disebut kurang bertaring jika dibandingkan dengan sepak terjangnya pada rezim pemerintahan sebelumnya. Sebuah pertanyaan pun terlontar, “Apakah Rocky adem ayem saja dengan beragam isu yang bermunculan agar bisa menjadi bagian dari pemerintah, atau apakah Rocky dirangkul justru karena ia tidak banyak mengkritik kebijakan atau manuver pemerintah?”
Bagaimanapun juga, pada titik ini semuanya tidak lebih dari spekulasi belaka. Sebelum kita melihat kinerja dan aksi nyata Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres, kita tidak bisa menarik kesimpulan yang berarti mengenai motivasi di balik keterlibatannya, termasuk keputusannya untuk menerima pelantikan tersebut meski sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia akan menolak jika ditawari untuk menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan jika diminta menjadi menteri sekalipun.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi tersebut, peristiwa ini menarik untuk dikaji melalui pemikiran Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia yang banyak membahas hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan kaum intelektual. Dalam pemikiran Gramsci, kaum intelektual memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik.
Salah satu konsep yang dikemukakannya adalah intelektual organik, yakni intelektual yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mengartikulasikan pandangan dan kepentingan kelompok sosial tertentu serta turut membangun kesadaran di tengah masyarakat. Konsep ini berbeda dengan intelektual tradisional yang cenderung memandang dirinya sebagai pihak yang berdiri di luar pertarungan sosial dan politik, meskipun dalam praktiknya dapat turut mempertahankan status quo.
Dalam konteks tersebut, Rocky Gerung dapat dilihat sebagai seorang intelektual yang selama ini berperan dalam membentuk pandangan kritis sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Namun, keterlibatannya dalam Wantimpres kini menempatkannya pada posisi yang berbeda, yakni dari seorang pengkritik yang berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan langsung kepada presiden. Perubahan posisi tersebut menjadi menarik karena, dalam pandangan Gramsci, kaum intelektual dapat memainkan peran dalam mempertahankan maupun menantang hegemoni kekuasaan.
Hegemoni sendiri merujuk pada cara kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya dengan membuat gagasan dan nilai yang mereka bawa diterima oleh kelompok yang didominasi sebagai sesuatu yang wajar melalui kepemimpinan moral, intelektual, dan budaya. Dengan demikian, dominasi tidak selalu harus dipertahankan melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui terbentuknya konsensus atau persetujuan dari pihak yang didominasi.
Dalam proses pembentukan konsensus tersebut, kaum intelektual memiliki posisi yang cukup strategis. Mereka dapat membantu mempertahankan suatu hegemoni dengan menawarkan gagasan, argumentasi, ataupun sudut pandang yang membuat kebijakan dan tindakan kelompok dominan dapat diterima oleh masyarakat. Pada praktiknya, tidak jarang pihak yang berkuasa memanfaatkan ataupun diuntungkan oleh kaum intelektual dalam mempertahankan hegemoninya. Saat mengeluarkan kebijakan atau peraturan kontroversial yang memicu perdebatan publik, misalnya, tak jarang terdapat tokoh intelektual dari beragam latar belakang, seperti akademisi, praktisi, atau bahkan figur publik seperti influencer, yang menyuarakan pendapat mereka dan menawarkan sudut pandang yang condong terhadap kebijakan tersebut.
Alhasil, narasi kontra yang beredar mengenai kebijakan kontroversial tersebut pun mungkin bisa dibendung karena opini sebagian masyarakat bisa saja bergeser setelah menyimak argumen yang diajukan. Menariknya, proses ini tidak selalu membutuhkan keterlibatan langsung dari pemerintah. Kehadiran berbagai pihak yang menawarkan narasi yang sejalan dengan kepentingan penguasa dapat dengan sendirinya memengaruhi arah perdebatan publik, tanpa harus didahului oleh instruksi ataupun koordinasi dengan pihak yang berkuasa.
Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara intelektual dan hegemoni tidak hanya ditentukan oleh kedekatan dengan pemerintah, melainkan juga oleh fungsi gagasan yang mereka sampaikan dalam pertarungan wacana. Seorang intelektual bisa saja menghasilkan pandangan yang menguntungkan pihak berkuasa tanpa secara sengaja bermaksud mempertahankan kekuasaan tersebut. Sebaliknya, kedekatan dengan pemerintah juga tidak begitu saja menghilangkan kemungkinan bagi seorang intelektual untuk tetap bersikap kritis.
Persoalan inilah yang kemudian membawa kita kembali pada keterlibatan Rocky Gerung dalam Wantimpres. Perubahan posisi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa Rocky telah kehilangan daya kritisnya atau menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan hegemoninya. Namun, keterlibatannya dalam lembaga yang berada di sekitar pusat kekuasaan tentu menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana ia dapat mempertahankan independensi pemikirannya, terutama ketika pandangan kritisnya berhadapan dengan kepentingan pemerintah yang bisa dibilang menaunginya saat ini.
Pada akhirnya, yang patut diperhatikan adalah bagaimana cara Rocky menjalankan perannya sebagai intelektual di tengah struktur kekuasaan. Sebab, dalam pertarungan hegemoni, gagasan seorang intelektual tidak hanya dinilai dari seberapa kritis gagasan tersebut terdengar, tetapi juga dari kepentingan siapa yang pada akhirnya diperkuat melalui gagasan tersebut.
