Angka lima persen terdengar steril, hampir seperti hasil pekerjaan aktuaria. Namun ketika mayoritas partai koalisi pemerintahan menyebutnya rasional, sementara partai nonparlemen merasa sedang dijegal, kita patut curiga: barangkali parliamentary threshold bukan sekadar angka, melainkan cermin yang membuat setiap orang melihat kepentingannya sebagai kewajaran.
Kecurigaan itu memperoleh gangguan empiris yang cukup nakal dari data . Peneliti Iqbal Kholidin menunjukkan bahwa 17,3 juta suara Pemilu 2024 tidak menghasilkan kursi DPR ketika ambang batas masih 4 persen, lebih besar daripada 13,6 juta suara pada 2019.
Lebih ganjil lagi, argumen bahwa pagar semakin tinggi otomatis membuat parlemen semakin sederhana ternyata tidak patuh pada aritmatika. Data menunjukkan Effective Number of Parliamentary Parties justru bergerak dari 6,1 pada 2009 ketika ambangnya 2,5 persen, menjadi 8,2 pada 2014 saat 3,5 persen, lalu 7,5 pada 2019 ketika pagar sudah 4 persen.
Eksperimen alamiah yang lebih jauh datang dari Belgia. Min Reuchamps dan koleganya dalam Raising the Threshold, Fighting Fragmentation? Mechanical and Psychological Effects of the Legal Electoral Threshold in Belgium (2014) menemukan ambang 5 persen memang sempat mendorong berkurangnya daftar dan koalisi pra-pemilu, tetapi dalam jangka panjang tidak mencegah fragmentasi.
Maka boleh jadi lima persen sedang menjawab pertanyaan yang salah. Kita hendak mengobati keruwetan partai dengan membatasi pintu masuk, padahal penyakitnya mungkin terletak pada konfigurasi distrik, perilaku koalisi, dan insentif elite setelah mereka masuk.
Pagar yang Berpindah ke Kepala
Di sinilah masalah menjadi lebih psikopolitik daripada matematis. Ambang batas tidak cuma bekerja sesudah pemungutan suara dengan membuang suara yang gagal dikonversi menjadi kursi; ia dapat bekerja sebelum orang mencoblos, ketika pemilih bertanya dalam hati, “buat apa memilih partai yang mungkin mati di gerbang?”
Literatur sistem elektoral lama mengenalnya sebagai efek psikologis, yakni ketika aktor mengantisipasi konsekuensi mekanis aturan sebelum memberikan suara. Studi André Blais dan kolega, The Mechanical and Psychological Effects of Electoral Systems (2011), menunjukkan aturan pemilu memang dapat memengaruhi perilaku bukan hanya melalui konversi suara menjadi kursi, tetapi juga melalui antisipasi pemilih dan partai.
Di sini letak kemungkinan yang jarang dibicarakan: suara tidak harus dibuang untuk menjadi korban threshold. Sebagian mungkin sudah “hilang” sebelum dicoblos karena pemilih belajar melakukan sensor terhadap preferensinya sendiri, mengganti pertanyaan “siapa paling mewakili saya?” dengan “siapa yang kemungkinan lolos?”
Kita lalu memperoleh demokrasi yang kelihatannya efisien karena pilihannya terkonsentrasi, padahal konsentrasi itu mungkin sebagian diproduksi oleh rasa takut kehilangan suara. Pagar kelembagaan telah berpindah tempat: dari undang-undang ke kepala pemilih.
Implikasinya nakal. Jika benar demikian, wasted votes yang terlihat dalam hasil pemilu hanyalah mayat yang sempat ditemukan; preferensi yang dibatalkan pemilih karena takut pilihannya sia-sia adalah korban yang tidak pernah masuk statistik.
Ketika Penjaga Menentukan Tinggi Pagar
Ada adegan nyaris eksperimental dalam politik Indonesia pekan ini. pada 17 September 2026 masih keberatan jika threshold melampaui 4 persen, tetapi sehari kemudian Ketua Umum menerima 5 persen sepanjang menjadi kesepakatan bersama, seraya mengingatkan bahwa partainya berada dalam koalisi dan menekankan musyawarah mufakat.
Kita tak perlu mendiagnosis isi kepala seorang politikus untuk menemukan persoalannya. Dan dalam Loss Aversion in Politics (2019) menunjukkan bagaimana loss aversion dapat menghasilkan keterikatan terhadap status quo; secara institusional, posisi yang sudah dimiliki dengan sendirinya menciptakan sesuatu yang layak dilindungi.
Lalu membuat teka-teki itu semakin menarik. Pada 19 September, Ketua Umum justru meminta threshold 7 persen, meskipun ia menyebut survei partainya sekitar 4 persen, bahkan menyatakan rela Nasdem tak masuk parlemen demi apa yang disebutnya kepentingan nasional dan selected party.
Pengorbanan politik tentu mungkin tulus, tetapi kesediaan mengorbankan diri juga menghasilkan modal simbolik: semakin mahal harga yang bersedia dibayar, semakin kredibel seseorang terlihat ketika mengatakan dirinya tidak sedang berdagang kepentingan. Paradoksnya, kerugian yang diumumkan bahkan dapat menjadi keuntungan reputasional.
Karena itulah Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebenarnya mengajukan pertanyaan lebih radikal daripada “empat atau lima persen”. MK menyatakan threshold untuk 2029 dan seterusnya harus diubah berdasarkan persyaratan tertentu, sementara perkara lain pada 2026 yang meminta batas maksimum 2,5 persen dinyatakan prematur karena legislator belum menjalankan perubahan tersebut.
Demokrasi akhirnya menghadapi ironi yang sederhana sekaligus mengganggu: orang-orang yang telah lolos melalui pagar ikut menentukan tinggi pagar bagi pendatang berikutnya. Mungkin pertanyaan terpenting bukan berapa persen yang ideal, melainkan kapan sebuah aturan berhenti menyeleksi partai dan diam-diam mulai menyeleksi keberanian warga untuk memilih.
