Pada awal 1990-an, ketika Perang Dingin baru saja berakhir, Samuel Huntington membuat sebuah tesis yang dimuat dalam karyanya “Clash of Civilizations”, yang memancing perdebatan panjang. Huntington berargumen bahwa konflik dunia setelah era ideologi tidak lagi akan ditentukan oleh kapitalisme versus komunisme, melainkan oleh benturan antarperadaban. Dunia, kata Huntington, akan terpecah dalam blok-blok budaya besar, dunia Barat, dunia Timur, multireligi, multikultural, dan seterusnya, yang masing-masing memiliki nilai dan kepentingan berbeda.
Selama bertahun-tahun, tesis itu dianggap terlalu deterministik. Banyak orang berpendapat globalisasi justru mengikis batas peradaban. Internet menghubungkan semua orang, perdagangan internasional menyatukan pasar, dan rantai pasok global membuat negara-negara saling bergantung satu sama lain. Namun, tiga dekade kemudian, dunia tampak bergerak ke arah yang berbeda dari optimisme globalisasi tersebut.
Hari ini kita menyaksikan dunia yang semakin multipolar. Amerika Serikat (AS) tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuatan. Tiongkok muncul dan bangkit sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang mampu menantang dominasi Barat. India tumbuh sebagai kekuatan demografis dan digital. Rusia tetap menjadi aktor geopolitik penting, terutama di sektor energi dan militer. Sementara itu, kekuatan regional lain, dari Turki hingga Brasil, mulai memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah politik global. Dalam konteks ini, tesis Huntington terasa kembali relevan, meskipun dalam bentuk yang sedikit berbeda dari yang dibayangkan.
Benturan yang terjadi sekarang bukan semata-mata benturan budaya. Ia bercampur dengan rivalitas untuk mengukuhkan posisi di sektor teknologi, kontrol ekonomi, dan dominasi data. Namun, identitas peradaban sering menjadi latar narasi yang memperkuat konflik tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah contoh paling nyata. Tampilan di permukaan, konflik ini terkesan seperti sengketa tarif, subsidi industri, atau defisit perdagangan. Tetapi jika ditarik sedikit lebih dalam, yang diperebutkan sebenarnya adalah superioritas di bidang teknologi global.
Hegemoni Imperium Teknologi
Persaingan sengit tersaji dengan jelas dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), jaringan 5G, hingga komputasi kuantum. AS berusaha menciptakan restriksi terhadap akses Tiongkok pada sektor chip canggih dan teknologi produksi semikonduktor. Tiongkok, di sisi lain, mempercepat strategi kemandirian teknologi melalui investasi besar-besaran dalam R&D dan manufaktur domestik. Di titik ini, ekonomi global mulai memperlihatkan gejala fragmentasi teknologi. Ekosistem digital dunia perlahan terbagi menjadi blok-blok yang berbeda: di Barat berpusat di AS dengan Silicon Valley-nya yang sangat ikonik. Dan, satu lagi di Timur berpusat di Tiongkok dengan Zhongguancun sebagai episentrum pengembangan iptek Negeri Tirai Bambu.
Jika Huntington berbicara tentang benturan peradaban, maka hari ini kita menyaksikan secara telanjang sesuatu yang bisa disebut sebagai benturan sistem teknologi dan ekonomi. Implikasi keduanya terhadap reshaping peradaban sangat signifikan. Selama tiga dekade terakhir, globalisasi bekerja karena adanya integrasi rantai pasok internasional. Sebuah produk bisa dirancang di California, diproduksi di Shenzhen, menggunakan komponen dari Korea Selatan dan Taiwan, lalu dijual ke seluruh dunia. Akan tetapi, model ini mulai mengalami pergeseran.
Ketegangan geopolitik membuat banyak negara mulai melakukan reorientasi ketergantungan mereka terhadap rantai pasok global. Istilah seperti “friend-shoring”, “near-shoring”, dan “strategic decoupling” mulai sering terdengar dalam berbagai diskursus ekonomi global. Perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga risiko geopolitik yang mengiringinya.
Akibatnya, ekonomi global mungkin tidak lagi bergerak menuju satu pasar yang benar-benar terintegrasi. Sebaliknya, kita melihat dunia yang terpolarisasi ke dalam beberapa ekosistem ekonomi besar. Di sisi lain, revolusi digital mempercepat perubahan ini dengan cara yang terlihat paradoks. Teknologi digital memang menghubungkan dunia secara instan. Tetapi ia juga menciptakan bentuk kekuasaan baru: kekuasaan atas data, algoritma, dan infrastruktur digital.
Kombinasi antara multipolaritas geopolitik, kompetisi teknologi, dan fragmentasi digital menciptakan tantangan serius bagi ekonomi global. Pertama, ketidakpastian meningkat. Investasi jangka panjang menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus mempertimbangkan risiko politik, sanksi ekonomi, dan perubahan regulasi teknologi. Kedua, biaya ekonomi global bisa meningkat. Fragmentasi rantai pasok berarti hilangnya sebagian efisiensi yang selama ini dinikmati oleh sistem produksi global. Ketiga, ketimpangan teknologi antarnegara berpotensi kian melebar. Negara yang menguasai teknologi inti, seperti semikonduktor, AI, dan komputasi, akan memiliki keunggulan struktural dalam penguasaan ekonomi masa depan.
Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tantangannya bahkan lebih besar. Jika dunia benar-benar terpolarisasi menjadi beberapa blok teknologi, negara-negara di luar pusat kekuatan tersebut berisiko menjadi sekadar pasar dan pengguna teknologi, bukan produsen atau inovator. Di sinilah muncul pertanyaan kritis: bagaimana negara harus memitigasi disrupsi yang sedang berlangsung?
Joseph Stiglitz dalam karyanya “The Price of Inequality” menyodorkan tesisnya. Pertama, mengembangkan diversifikasi ekonomi dan rantai pasok. Ketergantungan pada satu negara atau satu teknologi menjadi semakin berisiko. Negara yang mampu membangun jaringan perdagangan yang luas akan lebih tahan terhadap guncangan geopolitik. Kedua, melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan dan teknologi. Dalam ekonomi digital, sumber daya paling penting bukan lagi minyak atau mineral, melainkan kapasitas inovasi manusia. Ketiga, memantapkan strategi kedaulatan ekonomi terbatas. Bukan autarki penuh, melainkan kemampuan untuk mengamankan sektor-sektor strategis seperti energi baru dan terbarukan (EBT), pangan, teknologi inti, dan infrastruktur digital. Keempat, mempererat kerja sama regional. Dalam dunia multipolar, aliansi regional dapat menjelma sebagai penyeimbang terhadap dominasi kekuatan besar.
Jika Huntington berbicara tentang benturan peradaban, maka dunia hari ini menunjukkan bahwa konflik global jauh lebih kompleks. Peradaban, teknologi, ekonomi, dan politik saling bertaut dalam satu jaringan yang kompleks. Namun, satu hal tampak jelas: globalisasi tidak benar-benar berakhir, tetapi berubah bentuk. Ia tidak lagi berjalan sebagai integrasi tanpa batas. Ia bergerak sebagai jaringan yang semakin dipengaruhi oleh strategi geopolitik.
Di masa depan, pertanyaan utama bukan lagi apakah dunia akan terhubung atau terpecah. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: siapa yang mengendalikan arsitektur konektivitas global itu sendiri. Dan dalam ekonomi abad ke-21, kendali atas teknologi dan data mungkin akan menentukan siapa yang benar-benar superior dalam memimpin dunia.
