Dunia sinema koboi klasik sering kali menyuguhkan sebuah metafora yang sangat relevan dengan realitas politik global saat ini, yakni sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sebuah kota tidak akan pernah cukup besar untuk dihuni oleh dua orang sheriff sekaligus. Metafora ini bukan sekadar dialog film, melainkan sebuah cerminan akurat dari hukum alam geopolitik yang menyatakan bahwa dalam satu kawasan tertentu, mustahil bagi dua kekuatan besar untuk mendominasi secara bersamaan tanpa menimbulkan percikan konflik.
Saat ini, fenomena tersebut sedang berlangsung di kawasan Teluk Arab, di mana dunia menyaksikan keretakan hubungan yang semakin dalam antara dua sekutu lama yang sangat kuat, yaitu Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meskipun selama puluhan tahun kedua negara ini tampak berjalan beriringan dalam berbagai kebijakan regional, kini persaingan mereka mulai memasuki babak baru yang lebih agresif dan terbuka.
Manifestasi nyata dari keretakan ini pertama kali meledak secara dramatis di medan perang Yaman. Selama bertahun-tahun, kedua negara ini merupakan pilar utama dalam koalisi melawan pemberontak Houthi, namun pada akhir tahun 2025, agenda tersembunyi masing-masing pihak mulai muncul ke permukaan di wilayah selatan Yaman. Di sana, konflik berubah menjadi perang di dalam perang, di mana dua faksi lokal yang saling bertikai mendapatkan dukungan dari dua penyokong yang berbeda.
Arab Saudi memberikan dukungannya kepada pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional demi menjaga stabilitas perbatasan dan legitimasi politik, sementara Uni Emirat Arab memilih untuk menyokong kelompok separatis yang memiliki agenda kemerdekaan sendiri di wilayah selatan. Puncaknya terjadi pada Desember 2025 ketika kelompok separatis dukungan UEA melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah selatan. Langkah berani ini memicu reaksi keras dari Riyadh.
Pemerintah Saudi tidak tinggal diam melihat pengaruhnya digerus; mereka merespons dengan melakukan pengeboman terhadap kiriman logistik yang diyakini milik Uni Emirat Arab dan mengeluarkan ultimatum tegas agar seluruh kekuatan Emirat meninggalkan Yaman dalam waktu dua puluh empat jam.
Memasuki bulan Februari 2026, peta kekuatan di lapangan telah berubah total secara drastis sebagai hasil dari konfrontasi tersebut. Uni Emirat Arab akhirnya memilih untuk menarik seluruh pasukannya dari tanah Yaman, sementara kelompok separatis yang mereka bina terpaksa menyerahkan wilayah yang sempat mereka kuasai. Saat ini, Arab Saudi memegang kendali penuh atas wilayah selatan Yaman, menandakan kemenangan telak Riyadh dalam putaran pertama persaingan ini.
Untuk mengunci pengaruhnya, Kerajaan Saudi kini melakukan konsolidasi kekuasaan secara masif dengan menggelontorkan dana sebesar tiga miliar dolar Amerika Serikat. Dana fantastis ini dialokasikan untuk membayar gaji para pejuang lokal, pegawai negeri, hingga politisi di Yaman guna memastikan loyalitas mereka tetap berada di bawah kendali Riyadh. Sementara itu, Uni Emirat Arab tampak benar-benar tersingkir dari peta pengaruh militer di Yaman, setidaknya untuk saat ini.
Namun, persaingan antara kedua raksasa Teluk ini tidak hanya berhenti di Yaman saja, melainkan telah meluas menjadi perang proksi di berbagai belahan dunia lainnya. Di Sudan, sebuah negara yang sedang luluh lantak akibat perang saudara yang brutal, Arab Saudi memberikan dukungan penuh kepada tentara reguler Sudan demi menjaga keutuhan negara tersebut. Sebaliknya, Uni Emirat Arab justru berdiri di belakang pasukan paramiliter Rapid Support Forces yang merupakan rival utama pemerintah.
Perbedaan posisi ini juga terlihat jelas di Suriah, di mana Riyadh menjalin hubungan dengan presiden baru, Ahmed al-Sharaa, sementara Abu Dhabi diduga kuat memberikan dukungan di balik layar bagi kelompok-kelompok separatis di wilayah selatan Suriah. Bahkan di Tanduk Afrika, kedua negara ini saling berebut pengaruh; Saudi menjadi penyokong utama bagi pemerintah pusat Somalia, sementara Uni Emirat Arab menjalin hubungan rahasia dan strategis dengan Somaliland, sebuah wilayah yang berusaha memisahkan diri dari kedaulatan Somalia.
Bahkan dalam isu sensitif seperti hubungan dengan Israel, kedua negara menunjukkan divergensi yang mencolok. Uni Emirat Arab telah melangkah jauh dengan melakukan normalisasi penuh dan membangun kemitraan pertahanan yang erat, sementara Arab Saudi masih menunjukkan sikap skeptis dan sangat hati-hati.
Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah mengapa dua negara yang memiliki ikatan etnis, budaya, dan darah yang sangat kuat ini bisa terjebak dalam permusuhan yang begitu tajam. Jika ditarik ke belakang, hubungan antara para pemimpin mereka sebenarnya sangat personal dan emosional. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, penguasa UEA yang kini berusia enam puluh empat tahun, dulunya adalah mentor bagi Mohammed bin Salman, pemimpin muda Arab Saudi yang kini berusia empat puluh tahun.
Di masa lalu, mereka adalah duet yang tak terpisahkan saat menginisiasi intervensi militer di Yaman maupun saat melakukan blokade terhadap Qatar. Namun, hubungan guru dan murid ini mulai retak karena dua faktor fundamental: persaingan ekonomi dan perbedaan ideologi politik.
Dari sisi ekonomi, Arab Saudi di bawah kepemimpinan MBS sedang melakukan transformasi besar-besaran melalui Visi 2030 untuk melepaskan ketergantungan pada minyak. Arab Saudi mulai merambah sektor pariwisata, teknologi pusat data, layanan kesehatan, hingga industri olahraga global. Masalah utamanya adalah sektor-sektor tersebut merupakan domain yang selama ini dikuasai oleh Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi telah jauh lebih maju dalam hal infrastruktur, kemudahan regulasi, dan rekam jejak sebagai pusat bisnis internasional.
Dengan ambisi Arab Saudi untuk menjadi pusat keuangan dan teknologi baru di Asia Barat, Riyadh secara langsung menantang dominasi ekonomi yang selama ini dinikmati oleh UEA. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa, melainkan pertarungan memperebutkan masa depan ekonomi pasca-minyak.
Secara politik, kedua negara memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai cara menjaga stabilitas kawasan. Uni Emirat Arab memiliki sikap yang sangat keras terhadap kelompok-kelompok Islamis karena dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi monarki mereka. Di sisi lain, Arab Saudi cenderung lebih pragmatis dan terkadang lebih lunak demi kepentingan stabilitas yang lebih luas. Riyadh bersedia mentoleransi mantan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan kelompok radikal jika hal itu menjamin ketenangan yang dibutuhkan agar rencana ekonomi mereka tidak terganggu.
Perbedaan pendekatan ini terlihat jelas dalam kasus Yaman, di mana UEA lebih memilih mengambil risiko dengan mendukung separatisme demi memukul kelompok Islamis, sementara Saudi lebih mengutamakan persatuan negara meskipun harus berkompromi dengan elemen-elemen tertentu.
Meskipun tensi antara kedua negara terus meningkat, kemungkinan terjadinya konfrontasi militer secara langsung masih dianggap sangat kecil atau bahkan mustahil. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok di antara keduanya. Arab Saudi memiliki luas wilayah yang dua puluh empat kali lebih besar dari Uni Emirat Arab dan memiliki jumlah populasi warga asli yang jauh lebih banyak.
Selain itu, cadangan minyak bumi Saudi yang mencapai ratusan miliar barel memberikan mereka napas finansial yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan UEA. Secara teknis, Uni Emirat Arab menyadari bahwa mereka tidak akan mampu memenangkan perang langsung melawan tetangga raksasanya tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk bertarung di arena ekonomi dan perang proksi.
Masa depan hubungan kedua negara ini memang masih diselimuti ketidakpastian karena perbedaan kepentingan ekonomi dan politik tidak akan hilang dalam waktu singkat. Arab Saudi tidak akan berhenti mengejar ambisinya untuk menjadi pemimpin kawasan, dan Uni Emirat Arab tidak akan dengan mudah menyerahkan posisi finansialnya yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Kendati demikian, harapan untuk rekonsiliasi masih tetap ada mengingat sejarah panjang dan ikatan persaudaraan yang mengakar di antara kedua rakyatnya. Jika para pemimpin mereka mampu mengedepankan niat baik dan melihat bahwa stabilitas kawasan jauh lebih berharga daripada ego kekuasaan, maka ketegangan ini mungkin bisa diredakan sebelum berubah menjadi konflik yang merusak seluruh stabilitas Timur Tengah.
