Di atas kertas, Indonesia tahun 2026 adalah sebuah narasi keberhasilan. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) masih angkuh bertengger di kisaran 5 persen, dan gedung-gedung pencakar langit di IKN kian kokoh membelah awan. Namun, turunlah ke pasar-pasar tradisional atau amatilah percakapan di warung kopi dimana ada frekuensi yang tidak nyambung antara “mantra statistik” pemerintah dengan realitas meja makan rakyat.
Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena unik sekaligus getir dengan munculnya resesi di dalam dapur. Secara ilmiah, beban ekonomi tahun ini bukan sekadar dampak sisa pandemi atau ketegangan geopolitik, melainkan anomali struktur ekonomi kita sendiri. Data menunjukkan bahwa meski inflasi inti terjaga di angka 2,8—3%, inflasi sektor pangan (volatile food) justru melonjak di atas 6%.
Bagi rumah tangga kelas bawah, di mana 60% pengeluarannya habis hanya untuk urusan perut, angka ini adalah hantaman telak. Pendapatan riil masyarakat (setelah dikurangi inflasi) sebenarnya mengalami kontraksi sebesar -0,98% sepanjang 2025. Artinya, secara teknis rakyat bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fenomena “Erosi Kelas Menengah”. Kelompok yang selama ini menjadi mesin konsumsi nasional kini mulai memangkas kebutuhan tersier. Penjualan properti residensial anjlok 15%, bukan karena minat yang hilang, tapi karena daya beli yang telah mencapai titik nadir akibat beban pajak dan hilangnya subsidi energi. Rakyat kita tidak turun ke jalan secara masif akan tetapi mereka melakukan perlawanan yang lebih sunyi namun fundamental yakni adaptasi ekstrem. Ada pergeseran perilaku ekonomi yang masif. Masyarakat mulai meninggalkan ketergantungan pada kredit konsumtif.
Fenomena “Debt Detox” atau penghentian penggunaan paylater menjadi tren bukan karena kesadaran finansial yang mendadak tumbuh, melainkan karena rasa takut akan masa depan. Rakyat kembali ke pola ekonomi komunal—belanja kolektif, sistem barter di komunitas kecil, hingga maraknya “side-hustle” yang melampaui batas wajar jam kerja manusia. Ini adalah bentuk kemandirian yang ironis dimana rakyat dipaksa menjadi kreatif karena jaring pengaman sosial negara dirasa terlalu berlubang.
Melihat ke depan, kita berada di persimpangan jalan yang provokatif. Jika kebijakan fiskal terus-menerus memeras kelas menengah lewat pajak tanpa memberikan timbal balik layanan publik yang setara, kita akan menuju “Decade of Stagnation”. Kelas menengah akan menghilang, menyisakan segelintir elit kaya dan massa besar rakyat miskin yang bergantung pada bansos. Ekonomi akan tumbuh, tapi tanpa martabat.
Kesulitan 2026 bisa menjadi pemicu reformasi total. Jika pemerintah berani memotong belanja birokrasi yang obesitas dan mengalihkannya ke kedaulatan pangan riil (bukan sekadar proyek Food Estate yang gagal), Indonesia bisa keluar dari jebakan ini. Apakah pertumbuhan ekonomi 5% itu memang untuk kemakmuran rakyat, atau sekadar angka kosmetik untuk menjaga kepercayaan investor asing sementara rakyatnya sendiri “puasa” secara paksa?
Indonesia 2026 tidak butuh pidato optimisme yang kosong. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada mereka yang piringnya kian hari kian mengecil. Tanpa itu, stabilitas politik yang kita banggakan hari ini hanyalah bom waktu yang menunggu sumbu pendeknya habis terbakar oleh rasa lapar.
