Aceh Singkil, sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan biodiversitas yang tak ternilai, kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita memiliki hamparan hutan dan rawa yang menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik. Di sisi lain, bayang-bayang krisis iklim global mulai mengetuk pintu, mengancam stabilitas ekosistem dan ekonomi lokal. Realitas inilah yang menjadi diskursus hangat dalam workshop yang diselenggarakan oleh Komunitas Konservasi Alam Aceh Singkil (KOAS) pada Rabu, 21 Januari 2026.
Kegiatan bertajuk “Mengenali Isu Lingkungan dalam Perspektif Krisis Iklim” dengan menghadirkan Bapak Kadarudin sebagai narasumber, bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah sebuah manifestasi dari kegelisahan intelektual dan moral masyarakat terhadap kondisi lingkungan saat ini.
Salah satu poin paling krusial yang muncul dalam diskusi tersebut adalah pentingnya konsistensi dalam edukasi. KOAS, di bawah kepemimpinan Muhammad Husain dan inisiasi Dio Fahmizan S.T, mengambil langkah strategis dengan mencanangkan “Dialog Mingguan” setiap dua minggu sekali. Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas. Mengapa? Karena perubahan perilaku terhadap lingkungan tidak bisa dicapai melalui aksi reaktif sesaat, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai konservasi secara berkelanjutan.
Dalam perspektif krisis iklim, Aceh Singkil memiliki peran ganda: sebagai wilayah yang rentan terdampak (vulnerable), sekaligus sebagai penyerap karbon (carbon sink) yang vital bagi dunia. Jika literasi lingkungan di tingkat tapak tidak diperkuat, maka kebijakan konservasi sekuat apa pun dari pusat akan kehilangan maknanya di lapangan.
Namun, inisiatif masyarakat sipil seperti yang dilakukan KOAS akan membentur dinding jika tidak diiringi oleh keberpihakan politik (political will) yang kuat dari pemerintah daerah. Selama ini, isu lingkungan sering kali ditempatkan sebagai sektor pelengkap dalam pembangunan, bukan sebagai fondasi utama. Padahal, kekayaan flora dan fauna Aceh Singkil adalah “modal alam” yang jika dikelola secara bijak melalui ekowisata dan riset, akan memberikan nilai ekonomi yang jauh lebih berkelanjutan dibanding eksploitasi lahan secara masif.
Sebagai peserta, saya memandang bahwa inisiatif KOAS seharusnya menjadi “alarm” bagi pemerintah. Aktivisme lingkungan yang tumbuh secara organik dari anak muda Singkil ini menunjukkan bahwa publik mulai menuntut akuntabilitas ekologis. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton; mereka harus masuk ke dalam ekosistem kolaborasi ini, memberikan dukungan regulasi, dan memastikan bahwa pembangunan daerah tidak mengorbankan kelestarian alam.
Krisis iklim adalah persoalan global, namun solusinya sering kali bersifat lokal. Melalui diskusi rutin yang digagas di T-RAZ, Singkil, kita sedang membangun fondasi pertahanan tersebut. Kita harus menyadari bahwa setiap jengkal hutan yang terjaga dan setiap spesies yang terlindungi adalah investasi bagi ketahanan pangan dan air bagi anak cucu kita nantinya.
Aceh Singkil memiliki segalanya untuk menjadi model konservasi berbasis komunitas di tingkat nasional. Kini, pertanyaannya tinggal satu: apakah para pemangku kebijakan memiliki visi yang sama untuk menjaga pusaka alam ini, atau kita akan membiarkan masa depan Singkil tenggelam dalam ketidakpastian iklim yang kian ekstrem?
Saatnya kita berhenti memandang alam sebagai objek eksploitasi dan mulai memperlakukannya sebagai mitra untuk bertahan hidup.
