Meskipun tidak pernah tertuang secara eksplisit dalam dokumen formal, gestur dan retorika yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat secara konsisten mengarah pada satu ambisi tunggal yang tak tergoyahkan: memastikan harga minyak dunia tetap berada di titik terendah.
Dalam berbagai kesempatan, ia seolah terobsesi untuk menjadikan stabilitas harga energi sebagai tolok ukur utama keberhasilannya. Ia pernah berujar dengan penuh keyakinan, “Kemenangan adalah sebuah pencapaian besar. Fokus kita ke depan adalah merangkul kembali Venezuela, memulihkan kekuatan negara tersebut demi satu tujuan besar: menekan harga minyak lebih dalam lagi. Saat ini kita memang telah menyentuh rekor terendah dalam tujuh tahun terakhir, namun ambisi saya adalah membawanya jauh di bawah angka itu.”
Upaya Trump untuk mendominasi pasar energi global bukanlah sekadar wacana, melainkan janji keramat yang ia gaungkan sepanjang kampanye 2024. Ia bersumpah di depan para pendukungnya untuk memangkas biaya energi masyarakat hingga separuhnya—sebuah langkah ambisius yang memerlukan kontrol penuh atas suplai global. Tidak hanya menekan OPEC agar mau membuka keran produksi lebih lebar, ia juga terus membakar semangat industri domestik dengan slogan ikoniknya yang melegenda, “Drill, baby, drill!”
Slogan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan seruan perang untuk mengeksploitasi setiap tetes sumber daya alam demi membanjiri pasar dengan minyak mentah. Namun, di balik obsesi terhadap harga murah ini, terselip sebuah agenda tersembunyi yang kini mulai menyeret nama Iran ke dalam pusaran strategi politiknya.
Secara geopolitik, Iran adalah raksasa yang tak mungkin diabaikan dalam peta energi dunia. Meskipun terus digempur oleh berbagai sanksi ekonomi berat dari negara-negara Barat, Teheran secara ajaib tetap mampu memasok sekitar dua juta barel minyak per hari ke pasar internasional. Jumlah ini mencakup sekitar 4% dari total permintaan minyak global—sebuah angka yang sangat signifikan untuk mengguncang neraca ekonomi dunia.
Pertanyaan besar yang kini menghantui panggung diplomasi adalah: apa yang akan terjadi jika Washington berhasil menguasai atau mendapatkan akses tanpa batas terhadap cadangan minyak Iran tersebut? Industri minyak Amerika sendiri tampaknya tidak lagi malu-malu menunjukkan ketertarikannya; mereka mulai menebar sinyal-sinyal kuat bahwa kendali atas minyak Iran adalah kepingan puzzle yang selama ini mereka cari untuk menyempurnakan dominasi energi global.
Untuk memahami ke mana arah kebijakan ini, kita perlu membedah pernyataan dari American Petroleum Institute (API). Ini bukanlah sekadar organisasi biasa; API adalah raksasa pelobi sekaligus wajah utama bagi industri minyak Amerika Serikat yang menaungi korporasi multinasional kelas berat seperti Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips. Di pucuk pimpinannya, terdapat sosok berpengaruh bernama Mike Sommers. Pernyataan Sommers yang paling provokatif muncul justru saat gelombang protes di Iran tengah berada di titik puncaknya. Dengan nada yang sangat strategis, ia menegaskan sebuah komitmen yang mengejutkan: “Industri minyak kami siap menjadi kekuatan penstabil di Iran, seandainya rakyat di sana memutuskan untuk menggulingkan rezim yang berkuasa.”
Jika kita membaca di antara baris-baris kalimat tersebut, Sommers sebenarnya sedang mengirimkan sinyal “lampu hijau” kepada Gedung Putih. Ini adalah sebuah kode keras yang membisikkan kepada Washington bahwa jika militer melakukan intervensi, maka raksasa minyak Amerika siap berada di belakang mereka untuk mengamankan dan mengelola kekayaan alam Iran.
Tampaknya, cadangan minyak raksasa di Venezuela saja belum cukup memuaskan dahaga industri ini; mereka kini secara terbuka mulai melirik Iran sebagai target berikutnya. Ironisnya, meskipun Amerika Serikat saat ini memiliki pengaruh besar atas Venezuela, industri minyak mereka justru menunjukkan sikap yang sangat skeptis dan penuh kehati-hatian terhadap negara tersebut.
Keengganan industri minyak Amerika untuk terjun sepenuhnya ke Venezuela didasari oleh alasan yang sangat teknis sekaligus sistemik. Sommers secara blak-blakan menyebut kondisi industri minyak di Venezuela sebagai sesuatu yang—meminjam istilahnya—”tidak sehat secara struktural.” Hal ini bukan tanpa alasan; bertahun-tahun krisis telah membuat infrastruktur minyak di sana hancur dan terbengkalai.
Bagi para raksasa minyak AS, kembali ke Venezuela adalah sebuah risiko investasi yang sangat tinggi tanpa adanya landasan yang kuat. Sommers merinci tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum mereka bersedia menanamkan modal kembali: jaminan kontrak jangka panjang, stabilitas keamanan yang mumpuni, dan penegakan hukum yang transparan. Ia menekankan, “Hanya jika ketiga fondasi utama ini berhasil diperbaiki, barulah investasi besar dari kami akan mulai mengalir masuk ke Venezuela.”
Berbeda jauh dengan realitas pahit di Venezuela, Iran muncul sebagai sebuah paradoks yang sangat menggiurkan bagi kepentingan global. Sebagai produsen minyak terbesar keenam di dunia, Iran memiliki aset yang jauh lebih matang: sebuah sektor minyak yang secara struktural sangat sehat dan mapan.
Mereka bukan hanya memiliki cadangan yang melimpah, tetapi juga didukung oleh sumur-sumur aktif, infrastruktur pengolahan yang berfungsi penuh, serta tenaga ahli yang memiliki pengalaman teknis luar biasa dalam hal ekstraksi. Bagi korporasi minyak Amerika Serikat, Iran adalah mesin uang yang sudah “siap pakai”. Mereka bisa langsung masuk, memutar keran produksi, dan menggenjot output secara instan tanpa perlu membuang waktu bertahun-tahun atau menguras miliaran dolar hanya untuk memperbaiki pipa-pipa yang berkarat.
Inilah alasan fundamental mengapa gertakan dan ancaman Trump terhadap Teheran tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Di sini terjadi pertemuan tiga kepentingan besar: keinginan kuat Presiden AS untuk menurunkan harga energi, dahaga industri minyak Amerika akan akses sumber daya, dan keberadaan Iran sebagai pemilik harta karun tersebut. Namun, pertanyaannya tetap menggantung: apakah invasi militer menjadi konsekuensi yang tak terelakkan?
Dari perspektif Trump, insentif ekonomi dari operasi militer memang terlihat sangat cerah di atas kertas, namun ia juga berdiri di tepi jurang risiko yang mengerikan. Geopolitik Asia Barat bukanlah sekadar “Venezuela jilid dua”; di sini, taruhannya jauh lebih eksistensial dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi sebuah kesalahan kecil. Satu kekeliruan langkah bisa memicu efek domino yang justru akan melambungkan harga minyak ke langit, alih-alih menurunkannya.
Sejarah telah berkali-kali memberikan peringatan keras. Kita tentu belum lupa dengan krisis setahun lalu saat “Perang 12 Hari” meletus; hanya dalam waktu sesingkat itu, harga minyak dunia meroket hingga hampir 20%. Konflik kilat namun brutal yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel tersebut memberikan pelajaran berharga yang tampaknya sering diabaikan: setiap kali api peperangan tersulut di Asia Barat, harga minyak akan selalu melonjak hebat. Intervensi militer Amerika di kawasan ini hampir selalu berujung pada disrupsi pasokan energi yang traumatis dan berdampak jangka panjang bagi ekonomi global.
Tengoklah kembali catatan sejarah sebagai bukti nyata. Saat AS menginvasi Irak pada tahun 2003, tujuannya adalah stabilitas; namun kenyataannya, bahkan setelah 22 tahun berlalu, Irak masih tertatih-tatih dan hanya mampu memproduksi sekitar 70% dari kapasitas potensialnya akibat hancurnya infrastruktur selama perang.
Tragedi serupa terjadi di Libya; lebih dari satu dekade setelah serangan udara AS, produksi minyak mereka tetap tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Trump kini berdiri di hadapan bayang-bayang kegagalan masa lalu tersebut. Persoalannya, sejarah juga mencatat bahwa Donald Trump bukanlah tipe pemimpin yang dikenal suka merenungi atau belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya.
