Ada sebuah ironi yang sedang membusuk di jantung demokrasi kita hari ini. Partai politik, yang secara filosofis merupakan “kawah candradimuka” pemikiran dan pabrik solusi bangsa, kini lebih menyerupai firma hukum yang reaktif. Fenomena sebuah partai besar yang melayangkan somasi kepada individu sebagaimana yang belakangan ini mengemuka. Ini bukanlah sekadar penegakan aturan. Ini adalah proklamasi atas matinya akal sehat dan bukti otentik terjadinya kebuntuan total dalam lobi-lobi politik.
Secara ontologis, politik adalah seni mengelola perbedaan melalui kata-kata. Namun, ketika somasi dikirimkan, itu adalah pengakuan terbuka bahwa oksigen diplomasi telah habis. Somasi adalah batas akhir di mana kata-kata persuasif tidak lagi sakti, dan ancaman pidana mulai mengambil alih peran dialog. Penggunaan jalur hukum sering kali muncul sebagai respons atas “lobi yang dikhianati ” atau ketidakmampuan partai untuk memenangkan narasi di ruang publik . Ketika sebuah kekuatan politik memilih untuk mengeroyok satu suara individu dengan berkas hukum, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan keputusasaan. Mereka takut pada kebenaran yang tidak bisa mereka bantah dengan data, sehingga mereka memilih untuk membungkamnya dengan pasal.
” Politics is the art of the possible, the attainable — the art of the next best. ” — Otto von Bismarck
Jika kita meminjam perspektif Bismarck , penggunaan somasi menunjukkan bahwa seni mengelola kemungkinan maka dapat diartikan bahwa seni itu telah dirusak. Yang tersisa hanyalah upaya untuk memaksakan kepatuhan melalui instrumen negara. Penyempitan ruang kompromi ini berakar pada struktur internal yang kaku. Dalam ekosistem di mana kader dipandang murni sebagai staff pekerja partai, ruang gerak pribadi untuk melakukan negosiasi menjadi terbatas. Kader tidak lagi memiliki otoritas untuk bersepakat atau mencairkan suasana jika tidak sesuai dengan garis komando kaku dari pusat.
Di masa lalu, politisi adalah diplomat yang bisa berdebat hebat di siang hari lalu “ngopi” mencari titik temu di malam hari. Sekarang? Jangankan titik temu, yang ada justru titik sengketa. Politik jalan pintas ini membuat kader malas berpikir, malas berdialog, tapi rajin menggugat. Ini adalah tanda runtuhnya moralitas politik yang inklusif.
Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini dikenal sebagai ” Judicialization of Politics” oleh Ran Hirschl . Ia berpendapat bahwa ketika elit politik merasa terancam kedudukannya atau tidak lagi mampu memenangkan hati publik lewat kebijakan, mereka akan “melarikan” masalah tersebut ke ranah hukum. Filsuf Hannah Arendt dalam The Human Condition pernah mengingatkan:
” Kekuatan sejati lahir ketika orang bertindak bersama dan berbicara satu sama lain. Kekerasan (termasuk kekerasan hukum) muncul ketika kekuatan kolektif itu hilang .”
Somasi dalam konteks ini adalah bentuk kekerasan simbolik menurut keyakinan penulis. Ia lahir bukan karena partai itu terlalu kuat, melainkan karena daya tawar intelektualnya sedang melemah. Mereka membangun benteng hukum untuk menutupi keroposnya basis argumen yang lemah di hadapan publik.
Jika tren kekerasan hukum ini terus dibiarkan, demokrasi kita akan kehilangan sifat kemanusiaannya seperti :
• Rakyat akan takut bersuara karena bayang-bayang somasi mengintai di balik setiap opini dalam hal ini penulis menyebutnya kematian kritik.
• Kita akan menghasilkan pemimpin yang tipis kuping, yang sedikit-sedikit merasa dihina dan sedikit-sedikit melapor alias pemimin bermental rapuh.
• Marwah institusi hukum luntur karena dipaksa menjadi alat pemuas ego politik kelompok tertentu dan menjadi alat pukul yang terkesan legal.
Kepada para aktor politik penulis berpesan untuk kembali ke khitah. Politik adalah panggung keberanian, bukan persembunyian di balik tumpukan berkas pengacara. Jika Anda merasa diserang oleh kritik, balaslah dengan prestasi. Jika Anda merasa dihina oleh pendapat, balaslah dengan argumentasi yang lebih cerdas.
Somasi tidak akan pernah membuat kita dihormati, ia hanya akan membuat kita ditakuti . Dan dalam sejarah manusia, rasa takut tidak pernah bertahan lebih lama daripada rasa cinta terhadap kebenaran. Meja kopi harus kembali mendapat tempatnya sebelum semua urusan bangsa ini dipaksa selesai di meja hijau. Jangan jadikan hukum sebagai tameng atas ketidakmampuan kita untuk berpolitik secara dewasa dan ksatria.
