Setiap tahun kasus korupsi di negeri ini semakin menjadi-jadi. Korupsi dengan berbagai rupa, macam, dan modusnya. Sudah bermacam rupa, gaya, dan profesi pula orang-orang yang tercekik dan terjebak penyakit korupsi; mulai dari politisi, birokat, pengusaha, mantan aktivis, penegak hukum, hingga akademisi.
Belum lagi para pembantu koruptor yang secara sengaja atau tak sengaja terjebak dalam pusaran korupsi, misalnya supir dan karyawannya. Aduh, ada apakah gerangan dengan negeri yang alamnya elok aduhai ini? Apakah manusia-manusianya sejak awal sudah bertalenta menjadi koruptor? Lantas, sejauhmana perhatian Presiden Joko Widodo di tahun kedua pemerintahannya menghabisi korupsi di negeri ini?
Gara-gara korupsi, jutaan rakyat Indonesia secara langsung dan tak langsung menjadi korban para koruptor: mereka dimiskinkan. Korupsi adalah kejahatan yang sangat keji, karena korbannya dapat menimpa ratusan juta orang, bahkan bisa mengakibatkan semakin banyak rakyat yang terkapar.
Para koruptor selalu merasa haus akan harta yang berlimpah, tak peduli dengan halal-haram, dihantam saja. Korupsi dengan berbagai macam bentuk dan caranya sungguh luar biasa, sangat masif, menggurita, dan sistemik.
Para koruptor menjadi predator yang memangsa gizi rakyat sehingga rakyat kian lapar. Para koruptor sudah lama gentayangan menghisap kekayaan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya. Rakyat banyak dibiarkan telantar dalam kubangan kemiskinan dan suasana putus asa. Sebab, yang dimaksud proses pemiskinan di negara ini faktor terbesarnya adalah korupsi.
Jika setiap tahun negeri ini digerogoti oleh para koruptor, tak ayal, meminjam istilah Buya Ahmad Syafii Maarif, kita akan menggali kuburan kita sendiri. Ya, kuburan republik ini. Hanya tinggal namanya saja Republik Indonesia, namun rakyatnya telantar karena elite dan pejabat publiknya korup.
Korupsi adalah penyakit terburuk yang menghambat laju kemajuan suatu bangsa. Korupsi menjadi penyebab besar hambatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara, dan rentan sekali menambah kemelaratan warganya. Sudah cukup banyak contoh tentang sebuah negeri menjadi lumpuh karena lemahnya pemberantasan korupsi. Dan sudah banyak juga sebuah negara besar dan tumbuh maju karena kuat dan tegas dalam menghabisi korupsi.
Karena itu, sungguh korupsi harus dihabisi. Segala bentuk pemufakatan korup harus dibasmi. Presiden Jokowi bersama lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menunjukkan keberanian yang serius untuk menghabisi korupsi, menangkap, dan menghukum seberat-beratnya manusia-manusia korup di bumi pertiwi ini. Dan bukan semata alasan politik atau alasan pencitraan menghabisi korupsi, sehinggga tebang pilih.
Selain itu, perlawanan rakyat secara masif harus digerakkan untuk menekan lembaga hukum agar tak ikut-ikutan korup, dan menangkap para koruptor tanpa tedeng aling-aling. Tak ada kompromi dan jalan tengah demi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di republik ini. Pejabat tinggi lembaga negara atau pejabat partai politik, pokoknya semua manusia Indonesia yang korup harus diadili, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya.
Dan juga, gerakan masif untuk mensosialisasikan budaya antikorupsi harus terus-menerus diselenggarakan. Seperti gerakan kultural antikorupsi. Karena nilai-nilai antikorupsi penting untuk ditumbuhkan dalam alam pikir dan kesadaran hati masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, KPK tak bisa bekerja sendiri memberantas korupsi.
Kita juga membutuhkan pemecahan-pemecahan yang sistematis untuk menyelesaikan penyakit korupsi yang menggurita di republik ini. Jika cara lama sudah tak ampuh lagi, cara baru mau tak mau harus dirumuskan. Sehingga republik ini tak melulu terombang-ambing dalam pusaran korupsi.
Semoga tahun ini tak ada yang tersembunyi tentang korupsi, tak ada pula banyak kabar tentang para elite, pejabat publik, dan pemimpin politik, di pusat maupun di daerah yang tersandera oleh penyakit sawan di negeri ini: korupsi. Pendek kata, kita berharap lembaga utama dalam perang menghabisi korupsi seperti KPK mesti lebih berani dan tak pilih kasih.
Kepada Bapak Presiden Jokowi, perhatiannya diharapkan tak melulu masalah infrastruktur saja, tapi juga soal bagaimana menangkap koruptor dan menghabisi korupsi di negeri ini. Semoga mengerti.
