Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia.
Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Panel Tingkat Tinggi SDGs yang digelar pada 2012 menyerukan negara di seluruh dunia agar hal ini dicapai pada 2030.
Isu tersebut menjadi penting di tengah menggeliatnya privatisasi air oleh swasta. Negara yang seharusnya hadir menyediakan air bersih untuk kebutuhan warga justru melemparkan tanggung jawabnya pada korporat.
Saat ini sekitar 60 persen warga Indonesia mengandalkan air minum dalam kemasan untuk konsumsi sehari-hari. Beberapa negara di Asia seperti Tiongkok, India, termasuk Indonesia, telah menjadi pasar utama air kemasan.
Pemerintah, melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), belum mampu menyediakan air bersih secara maksimal. Air baku yang dihasilkan berkualitas buruk, kalah dari produk air perusahaan air minum swasta yang langsung mengambil bahan baku dari sumber mata air pegunungan.
Bank Dunia pada 2014 mengingatkan 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang tiap hari dan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia.
Indonesia yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan tak lantas lepas dari persoalan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013, hanya 67 persen masyarakat Indonesia yang mendapat layanan air bersih dan 59 persen mendapatkan sanitasi layak. Padahal, agenda tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) menargetkan 69 persen untuk pemenuhan air bersih dan 62 persen untuk sanitasi. Di tahun 2010, pengeluaran pemerintah untuk air dan sanitasi bahkan hanya lebih baik dari Kamboja.
Sanitasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas Eko Wiji Purwanto mengatakan, sekitar 42 juta penduduk masih buang air besar sembarangan di sungai, laut, dan permukaan tanah.
Menurut Eko, selain berdampak pada kualitas kesehatan dan lingkungan sekitar, kerugian akibat perilaku tidak sehat ini bisa mencapai puluhan triliun rupiah. “Kerugian ini bisa untuk membiayai pembangunan 12 juta hingga 15 juta unit toilet dengan septic tank yang layak,” kata Eko.
Dalam hal sanitasi terbaik di tingkat ASEAN, saat ini Indonesia hanya di urutan ke-8 dari 11 negara. Peringkat ini di bawah Vietnam dan Myanmar. Sedangkan untuk akses air minum di tingkat Asia, Indonesia di bawah Tiongkok dan India. Data PBB 2011 menyebut akses air minum Indonesia masih pada kisaran 55 persen atau jauh lebih rendah dari Myanmar (84 persen) dan Tiongkok (92 persen).
Koordinator Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene area Jawa Timur Laksmi mengatakan, isu air bersih dan sanitasi belum menjadi isu utama yang seksi dalam pemberitaan. “Kita sangat berharap isu ini (air bersih dan sanitasi) mendapat porsi lebih, mengingat media juga menjadi bagian penting dalam penyadaran perilaku masyarakat untuk berbudaya sehat,” ujar Laksmi.
Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia, namun belanja negara untuk sektor ini terbilang rendah. Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air mencatat, belanja pemerintah untuk sektor air dan sanitasi di APBN dan APBD selalu di bawah 1 persen.
Pemerintah dalam banyak kebijakan juga cenderung menuruti skema Bank Dunia dengan menyerahkan pengelolaan air bersih dan sanitasi melalui kemitraan publik dan swasta. Padahal air, menurut tafsir Mahkamah Konstitusi, merupakan barang publik yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
