Pemilihan presiden yang paling ditunggu-tunggu akhirnya berakhir juga, di mana menurut hasil penghitungan cepat, pasangan Jokowi-Amin memimpin sekitar 10 persen dari pasangan Prabowo-Sandi.
Meski demikian, Jokowi mengalami kekalahan cukup signifikan di banyak provinsi di Sumatera. Kekalahan sang pertahana disebabkan oleh kegagalan pemeritahannya dalam mengatasi dua masalah pelik yang sudah sekian lama melanda jutaan penduduk Sumatera: Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang hancur serta harga karet dan sawit yang turun meluncur.
Jokowi secara konsisten membangun image dirinya sebagai ‘presiden infrastruktur‘ pada berbagai kesempatan: dalam sesi wawancara dengan wartawan, di akun Instagram-nya, atau ketika di forum debat pilpres melawan Prabowo tempo hari.
Figur bapak pembangunan yang dicitrakan Jokowi itu tidaklah tidak berdasar karena sepanjang hampir lima tahun masa jabatannya banyak proyek-proyek infrastruktur besar yang dikerjakan. Jalan, bandara, pelabuhan laut, jembatan, rel kereta api semuanya dibangun untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.
Pemerintahan Jokowi pun telah meningkatkan anggaran infrastruktur sebesar 157% dari hanya 163 Rupiah pada tahun 2014 menjadi 420 triliun Rupiah untuk tahun fiskal 2019 ini.
Akan tetapi, terlepas dari komitmen kuat Jokowi untuk memperluas misi infrastruktur di luar Jawa, sang presiden tampaknya mengabaikan jalan di Sumatera khususnya Jalinsum yang di beberapa daerah di Sumatera dalam kondisi rusak parah. Lubang ada dimana-mana, dan beberapa di antaranya menyerupai kolam lumpur bak kubangan kerbau. Hal ini memprihatinkan sebab Jalinsum telah lama menjadi akses utama untuk mencapai desa-desa dan kota-kota di Sumatera.
Ketika pulang kampung ke Tebo dari kota Jambi beberapa bulan lalu, saya sama sekali tidak bisa menikmati perjalanan menggunakan Jalinsum sebab bus yang kami tumpangi terus-terusan terjerembab ke dalam lubang besar yang jumlahnya tidak bisa lagi dihitung. Saya juga sulit mempercayai bahwa jalan utama menuju ke desa saya, Jalan Padang Lamo, hampir tidak bisa dilewati lagi karena lubang-lubangnya sudah amat besar. Ini hanya segelintir contoh dari sekian banyak jalan yang rusak di sepanjang pulau Sumatera.
Sejatinya, masyarakat telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang kondisi jalan dengan cara-cara yang tak lazim seperti menanam pohon pisang di jalan atau menjadikan jalan-jalan yang rusak sebagai lokasi foto yang instagrammable. Namun semua upaya tersebut gagal menjadi wacana publik yang efektif, terkubur oleh berita perkembangan infrastruktur yang lebih sensasional seperti MRT atau proyek jalan tol di Sumatera.
Seakan tak henti dirundung malang, mereka yang tinggal di Sumatera dalam kurun waktu hampir satu dekade ini telah tersiksa hebat oleh penurunan dramatis harga karet dan kelapa sawit.
Ketika Jokowi berkunjung ke Jambi tahun lalu, setengah bergurau sang presiden menganjurkan petani untuk beralih menanam jengkol dan petai untuk mengatasi masalah hancurnya harga karet dan sawit. Solusi ini sebenarnya bisa diterapkan mengingat nilai ekonomis petai dan jengkol di pasar lokal di Jambi dan provinsi lain di Sumatera baru-baru ini melonjak cukup tajam.
Satu ikat petai misalnya bisa dihargai sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah sementara sepuluh buah jengkol dapat mendatangkan fulus sebanyak sepuluh ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan karet dan sawit (satu kilo karet di desa-desa berkisar 5.000 hingga 7000 rupiah dan sawit rata-rata dihargai 1000 per kg), petai dan jengkol sekilas bisa menjadi pilihan yang masuk akal.
Namun, kedua buah tersebut bersifat musiman yang tidak dapat memberikan pendapatan yang stabil kepada petani. Amat jauh bedanya dengan karet dan sawit yang bisa dijual bulanan bahkan mingguan sehingga dalam hal stabilitas pendapatan dua komoditas ini jauh lebih menjanjikan.
Maka dapat dipahami bila pernyataan Jokowi itu dikritik keras oleh banyak kalangan. Jokowi dianggap tidak begitu serius dalam memecahkan masalah yang substansinya sudah amat pelik ini.
Karet dan sawit merupakan dua komoditas yang kepadanya jutaan keluarga di Sumatera menggantungkan hidup. Empat dari lima daerah yang menjadi produsen karet kering utama di Indonesia berada di Sumatera dengan sebagian besar perkebunan (82,64%) dimiliki oleh petani. Sumatera juga merupakan pemain terbesar di industri sawit, dengan total produksi jauh lebih banyak daripada sainga terbesarnya, Kalimantan.
Tidak hanya itu, karet dan sawit juga sudah berjasa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera. Kedua komoditas inilah yang menyumbangkan uang tunai kepada petani sehingga mereka dapat mengirim anak-anak mereka ke pendidikan tinggi.
Saya sendiri tidak akan merasakan manisnya hidup dari hasil pendidikan andai ayah saya tidak mengandalkan karet dan sawit dalam membiayai studi saya dulu. Cerita yang sama juga berlaku bagi banyak individu di Sumatera bahwa perbaikan hidup yang mereka nikmati sekarang adalah sumbangsih dari tiap tetes karet dan tandan sawit yang dijual oleh orang tua mereka. Karena karet dan sawitlah mereka dapat memegang ijazah perguruan tinggi, dan dengan ijazah itu pula mereka beralih profesi menjadi guru,dokter, insinyur, dan bahkan professor.
Semua kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera mendorong mereka untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Mereka membutuhkan ‘orang dalam’, yang secara zahir diwakili oleh Sandi, untuk mengeluarkan mereka dari cekikan harga karet dan sawit.
Aspirasi ini menjadi seolah kian mendesak mengingat tidak adanya politisi Sumatera yang memegang kunci istana negara setelah Bung Hatta dan Sutan Syahrir. Oleh karena itu, memilih Sandi merupakan keputusan politik yang lebih dari tepat bagi banyak orang di Sumatera agar pulau yang dulu dikenal sebagai Svarnadwipa atau ‘pulau emas’ itu dapat dikembalikan kegemilangannya.
Jokowi hampir dipastikan memenangi Pilpres 2019 ini meskipun Prabowo tidak menerima hasil hitung cepat. Sejarah mencatat quick counts dalam pemilu pasca Suharto selalu menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi.
Maka, ketika memulai masa jabatannya yang kedua Oktober nanti, Jokowi harus menunjukkan keinginan kuatnya untuk memperbaiki semua jalan yang rusak di Sumatera khususnya Jalan Lintas Sumatera. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kebijakan untuk mengangkat harga karet dan sawit harus direncanakan untuk kemudian dilaksanakan.
Hanya dengan langkah-langkah ini Jokowi dapat meyakinkan orang-orang di Sumatra bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah karena tidak memberikan sebagian besar suara mereka untuknya. Jika tidak, Jokowi akan tetap dicap sebagai presiden yang ‘gagal’ di Sumatera.
