Senin, Mei 17, 2021

Pidato Jokowi di Paris Bertolak Belakang dengan Kenyataan

Uni Emirat Arab Minati Sektor Penerbangan Indonesia

Jakarta, 17/7 - Uni Emirat Arab (UEA) meminati berinvestasi pada sektor penerbangan di Indonesia atau berencana menambahkan jadwal penerbangan menuju UEA maupun sebaliknya. "Indonesia negara...

KLHK Targetkan Revisi UU Konservasi Selesai Tahun Ini

Jambi, 30/7 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,...

Jokowi, Ahok, dan Media Baru

Seorang relawan menunjukkan aplikasi GoAhokPSI saat peluncurannya di Jakarta, Kamis (31/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Twitwar antar politisi, transaksi jasa transportasi online, dan menjual barang/jasa melalui...

MKD Harus Bentuk Tim Panel

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menegaskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak hanya terbuka untuk umum....
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (keempat kanan) memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/11). Kepala Negara beserta delegasi bertolak ke Paris, Perancis, untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim atau Conference Of Parties (COP) ke-21. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/15.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (keempat kanan) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/11), sebelum bertolak ke Paris untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim.  ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/15.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidatonya mengenai isu perubahan iklim dan lingkungan pada perhelatan Conference of Parties 21 di Paris, Perancis. Namun, isi pidato yang disampaikan Presiden tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Riau, Riko Kurniawan, mengatakan dalam pidatonya, Presiden menyampaikan beberapa hal penting terkait isu lingkungan, termasuk kasus kabut asap. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengupayakan penanganan perubahan iklim.

“Namun justru fakta yang terjadi, pemerintah masih terus melakukan kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim,” katanya melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (1/12).

Dia menjelaskan, kesadaran kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim ini menjadi penting. Terlebih kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari luas wilayah daratannya, rentan terjadi perubahan iklim, khususnya pulau-pulau kecil.

“Namun, di tengah kerentanan itu, justru pemerintah membiarkan dan terus mengeksploitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan yang tidak ramah lingkungan,” tuturnya.

“Itu seperti konversi lahan yang masih terus terjadi. Berbagai proyek reklamasi terus dilakukan dan pulau-pulau kecil diserbu industri tambang dan perkebunan kelapa sawit.”

Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam INDC Indonesia, Presiden menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global dengan menurunkan emisi hingga 29% melalui business as usual sampai 2030, dan 41% dengan bantuan internasional. Hal ini merupakan langkah keliru.

Walhi telah mengkritik INDC Indonesia tersebut. Sebab, dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, emisi yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tidak dihitung. Padahal, sumber emisi di Indonesia sebagian besar terjadi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan atau land use land use change and forestry (LULUCF).

“Sejak awal, pemerintah Indonesia seharusnya mengukur ulang batas minimum emisi itu dari kejadian kebakaran hutan dan gambut, sehingga perlu menjadikan kebakaran hutan dan lahan dan juga tata kelola gambut sebagai salah satu prioritas yang paling mendasar.”

Lebih lanjut, kata dia, upaya pemerintah melakukan moratorium dan meninjau izin pemanfaatan lahan gambut pada situasi seperti saat ini tidak memiliki kekuatan signifikan. Sebab, kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Inpres No. 8 Tahun 2015 sangat lemah, terlebih hingga kini tak ada perubahan terhadap perizinan lama dan penegakan hukum.

Belum lagi jika dihubungkan dengan rencana pembangunan Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 seperti di sektor energi. Pembangunan 35 ribu megawatt yang sebagian besar masih mengandalkan batu bara itu sangat kontradiktif. Pasalnya, batu bara merupakan energi kotor yang justru akan semakin menaikkan emisi Indonesia.

“Bagaimana mungkin target menurunkan emisi karbon 29% pada 2030 dapat tercapai, jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara justru meningkat 2 kali lipat. Dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024. Artinya, komitmen yang disampaikan oleh Presiden meragukan,” kata Riko.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.