Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/geotimes/wordpress/wp-content/plugins/Plugin/plug.php on line 23
Pak Jokowi, Ini Alasan Saya Menolak Proyek Kereta Cepat | GEOTIMES
Jumat, April 16, 2021

Pak Jokowi, Ini Alasan Saya Menolak Proyek Kereta Cepat

Ya Allah, Tuhan YME. Jokowi Keterlaluan!

Saya mau mengajak Anda rehat sejenak dari Pilkada DKI. Semoga tidak menolak ya.   Biasanya, timeline Facebook saya dipenuhi Ahokers dengan segudang meme beragam cerita, sampai saya...

Menjadi Indonesia Pasca-1965

Tak kurang dari dua hari, kita disajikan dengan dua berita yang mudah diduga. Pertama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan...

Jokowi, Ahok, dan Media Baru

Seorang relawan menunjukkan aplikasi GoAhokPSI saat peluncurannya di Jakarta, Kamis (31/3). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean. Twitwar antar politisi, transaksi jasa transportasi online, dan menjual barang/jasa melalui...

Jokowi, Rohingya, dan Diplomasi Kita

Tanpa kesigapan Indonesia membantu Myanmar mengatasi krisis Rohingya, masalah kemanusiaan yang mengharu biru ini bakal menjadi krisis internasional. Eskalasi kekerasan terus berlanjut jika Myanmar...
Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.

dom-1453380908Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). Proyek ini bertujuan mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya daerah Jakarta dan Bandung ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai kontroversi. Banyak yang mendukung. Tak kurang pula yang menentang. Maaf, Presiden Jokowi, saya termasuk di barisan penentang.

Beberapa alasan penolakan saya sangat sederhana.

Pertama, ada unsur manipulatif dalam memutuskan jenis kelamin proyek ini.

Bapak Presiden dan para menteri berulang-kali mengatakan kereta cepat itu adalah proyek swasta murni, tidak ada kaitannya dengan dana publik (APBN). Tapi, melihat antusiasme dukungan Bapak dan kabinet kepada proyek itu, juga keterlibatan perusahaan negara (BUMN) dalam konsorsium, sulit bagi saya melihat proyek itu swasta murni.

Secara langsung memang tidak ada dana APBN di situ. Tapi, bukankah negara membiayainya lewat penyertaan modal ke BUMN?

Saya menduga, Bapak menyebut itu proyek swasta murni karena Bapak sendiri sadar bahwa proyek itu memang tidak punya urgensi publik. Bapak secara tak langsung mengakui bahwa proyek mahal itu bukan merupakan prioritas publik, atau kecil kandungan maslahatnya bagi publik.

Di mana letak manipulatifnya? Pemerintah menyebut itu proyek swasta supaya tidak harus mempertanggungjawabkannya secara publik. Presiden dan menteri menyebut itu “swasta” untuk berlindung dari tuntutan akuntabilitas publik.

Di sisi lain, bahkan jika benar itu dana swasta murni, dukungan antusias pemerintah kepada kepentingan investor swasta, domestik maupun asing, sangat kental berbau kolusi.

Kedua, keterlibatan swasta dalam sistem transportasi publik lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Saya tidak serta-merta anti terhadap inisiatif swasta dan investasi swasta. Tapi, kepentingan swasta harus ditempatkan pada sektor-sektor yang bukan menyangkut kepentingan publik luas, termasuk di dalamnya transportasi publik seperti kereta.

Sistem transportasi publik harus didanai lewat anggaran publik. Jika swasta yang mendanai, namanya sistem transportasi privat. Transportasi publik harus nyaman sekaligus affordable (murah); orang kaya maupun miskin menikmati sistem yang sama. Ini hanya terwujud jika sistemnya publik, bukan private for-profit. Sistem privat, sebaliknya, mendorong segregasi sosial; hanya orang kaya (seperti saya) yang bisa menikmati.

Bahkan sistem tarif kereta api sekarang saja, menurut saya, sudah tidak adil. Kereta api telah menjadi kendaraan yang terlalu elitis. Saya biasa naik kereta api Jakarta-Purwokerto bolak-balik. Hanya 5 dari 22 kereta jalur itu yang harga tiketnya di bawah Rp 100.000, harga rata-rata tarif bus malam dengan jurusan sama. Sebagian besar sudah mendekati harga tiket pesawat. Sebagai orang kaya, saya tak terlalu keberatan. Tapi, kadang saya berpikir, bagaimana orang-orang yang tidak seberuntung saya?

Bahkan ketika diserahkan ke perusahaan negara, transportasi kereta dikelola seperti layaknya perusahaan swasta.

Ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelayanan transportasi publik akan makin parah dengan kehadiran kereta cepat, yang memanjakan investasi/kepentingan swasta menangguk laba.

Menyerahkan urusan transportasi publik ke swasta akan membawa masalah baru, apalagi membiarkan swasta/privat mendefinisikan sistem transportasi. Transportasi justru makin ruwet, makin macet, sementara pemerintah kehilangan kendali untuk melayani dan melindungi rakyatnya. Bukankah ini berlawanan dengan Nawacita, janji kampanye Pak Jokowi, yang salah satunya menyebutkan negara harus hadir?

Ketiga, kereta cepat bukan prioritas.

Pemerintah sendiri mengakui itu dengan menyebutnya sebagai proyek swasta murni. Saya memang sering mendengar pemerintah mengeluh kekurangan uang untuk membangun infrastruktur; salah satu dalih mendatangkan investor swasta. Jika itu soalnya, pemerintah harus mengakui bahwa kita memang benar-benar negara miskin. Dan sebagai negara miskin, kita harus mendahulukan sistem transportasi publik yang paling elementer dan esensial bagi sebagian besar rakyat.

Banyak infrastruktur transportasi di pulau-pulau lain, juga transportasi laut antar pulau, masih jauh dari memadai, apalagi aman dan nyaman. Bahkan di Jawa saja, khususnya di desa-desa, transportasi barang dan manusia masih menghadapi banyak masalah.

Keempat, kereta cepat akan memicu ketimpangan yang makin lebar, antara kota dan desa di Jawa sendiri, antara Jawa dengan luar Jawa.

Proyek kereta cepat hanya merupakan kedok dari proyek perluasan real-estate, yang meminggirkan sektor pertanian dan perkebunan; memicu naiknya harga tanah dan mempermiskin rakyat kebanyakan.

Tak hanya potensial memicu keresahan sosial, ketimpangan akan memicu urbanisasi. Kereta cepat akan menggenapkan penyatuan Jakarta-Bandung menjadi metropolitan besar, sekaligus menjadikannya magnet besar urbanisasi. Alih-alih memecahkan kemacetan, kereta cepat justru memperburuk.

Kelima, saya tidak percaya investasi asing akan membawa maslahat.

Salah satu janji penting investasi asing adalah transfer pengetahuan dan teknologi, yang katanya akan membuat kita menjadi bangsa mandiri. Berkaca dari Freeport, investasi asing di pertambangan justru membawa kita pada ketergantungan berkelanjutan berpuluh tahun. Lihat pula Toyota, misalnya, investasi asing industri otomotif puluhan tahun tak membuat kita mandiri.

Itu semua cuma janji manis investor asing.

Jadi, Pak Jokowi, saya menolak proyek kereta cepat karena: dimulai dengan istilah yang tidak jujur (manipulatif); membiarkan swasta mendefinisikan transportasi publik yang membuat ruwet masalah dan mengebiri peran publik negara; itu bukan proyek prioritas; memicu ketimpangan; dan tak ingin negeri kita ditipu janji manis investasi asing.

 

Avatar
Farid Gaban
Editor in Chief The Geo TIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daniel Dhakidae, Kekuasaan dan Pelanggaran HAM

“Kekuasaan yang tidak memiliki kehormatan, tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan.” Ungkapan yang keras, menohok hati itu diucapkan oleh Bung Daniel Dhakidae awal tahun 2020...

Generasi Z dan Radikalisme Beragama

Peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar pada 28 Maret 2021 lalu, menggegerkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena jenis ledakan yang masuk kategori...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Dua Sisi Media Digital Terhadap Budaya Lokal

Mari kita mulai membaca dan sambil memperhatikan sekitar kita tentang Media,Budaya, dan Jati Diri. Mungkin kita sudah mengetahui istilah Globalisasi. Globalisasi itu ditandai dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Eren Yeager, Kesadaran dan Kebebasan

Pemberitahuan: esai ini terdapat cuplikan cerita Attack on Titan (AoT) episode 73. Pada musim akhir seri AoT, Eren Yeager tampil dengan kondisi mental yang jauh lebih...

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Memandang Terorisme Melalui Evolusi Kultural

Bangsa Indonesia tengah dikejutkan dengan serangkaian serangan terorisme seperti ledakan bom di Gereja Makassar dan serangan ke Mabes Polri. Terorisme setidaknya telah merenggut 21.000...

Peran Besar Generasi Milenial Menuju Indonesia Maju

Menurut data Badan Pusat Statistika (2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.