Mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mencurigai kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ihwal larangan beroperasinya transportasi berbasis aplikasi di seluruh Indonesia merupakan pesanan angkutan konvensional yang kalah bersaing.
“Kita curiga kebijakan Menteri Jonan itu merupakan pesanan angkutan umum konvensional yang kalah saing dengan Gojek, GrabeBike, GrabTaxi, dan Uber. Mobil berbasis aplikasi lebih bagus dibandingkan taksi konvensional yang tidak tahu jalan dan tarif yang mahal,” kata Tigor dihubungi di Jakarta, Jumat (18/12).
Menurutnya, jika alasan Kementerian Perhubungan karena tidak ada dalam regulasi, pemerintah harus memfasilitasi transportasi berbasis aplikasi agar tidak melanggar hukum. Bukan membiarkan melanggar hukum atau melarang tanpa ada solusi dari pemerintah.
“Lihat perkembangan zaman, transportasi aplikasi ini bagus dan sangat membantu masyarakat dalam mobilitas,” ujar Tigor. Misalnya, orang tua tidak bisa menjemput anaknya di sekolah sehingga anak tersebut menggunakan Gojek. Dengan transportasi ini orang tua cukup dibantu. Apalagi aman dan murah.
Menurutnya, ini bukan zaman Orde Baru lagi, berlindung di balik penguasa untuk mempertahankan dominasi taksi konvensional. Kehadiran taksi berbasis aplikasi merupakan inovasi dan perkembangan zaman. “Jadi, berdagang jasa transportasi itu harus bersaing secara sehat dan kompetitif. Jangan picik,” tegasnya
Selain itu, Tigor mendesak Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perhubungan. Sebab, tidak sejalan dengan intruksinya. Bahkan, lanjutnya, kebijakan pelarangan transportasi berbasis aplikasi harus diselidiki oleh Presiden.
“Dia (Jonan) harus dukung dan ambil sikap mendukung Presiden. Bukan sok pintar sendiri. Kalau sudah benar, jangan diacak-acak. Tapi dibantu agar tidak melanggar hukum,” kata Tigor. “Yang enggak bagus diperbaiki, bukan didukung atau dibiarkan.”
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo langsung mengatakan transportasi umum dengan aplikasi internet hadir karena dibutuhkan masyarakat. “Itu yang harus digarisbawahi dulu,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden berharap jangan ada yang dirugikan karena adanya sebuah aturan. “Aturan yang buat siapa sih? Yang membuat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah,” ujar Presiden.
Semestinya, aturan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga misalnya disiapkan aturan transisi hingga tansportasi massal sudah bagus dan nyaman. “Saya kira nanti secara alami orang akan memilih, ke mana dia akan menentukan pilihannya,” ungkapnya.
Artinya, kata Presiden, jangan sampai kita mengekang sebuah inovasi. Gojek adalah salah satu contoh aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbaharui dan melakukan inovasi sebuah ide kreatif. “Jadi, jangan sampai mengekang sebuah inovasi,” ujar Presiden.
Presiden juga berharap adanya penataan dari Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan, seperti memberikan pembinaan, menata sehingga keselamatan dari penumpang bisa dijaga. Kemudian dalam waktu dekat Presiden akan memanggil Menteri Perhubungan untuk membahas pelarangan ojek dan taksi online.
