Di pinggir rel kereta api Tanah Abang, Jakarta Pusat, berjejer rumah-rumah semi permanen. Rumah-rumah itu hanya berdinding kardus, triplek bekas, dan beratapkan seng berkarat. Udara pengap, lembab, dan bau tak sedap semakin terasa ketika memasuki pemukiman yang telah berdiri sejak tahun 1990-an itu.
Meskipun sudah beberapa kali digusur, para warga di kawasan itu terus bertahan. Tak ada pilihan lain buat mereka yang sebagian besar bekerja sebagai pemulung. Pendapatan mereka tak cukup untuk mengontrak rumah yang layak atau rumah susun sederhana, alih-alih membeli apartemen wah yang berdiri megah tak jauh dari pemukiman itu.
Ani (36), misalnya, sudah 3 tahun tinggal di pinggir rel kereta api. Ibu yang memiliki dua anak tersebut bersikeras bertahan di kawasan tersebut, meski Agustus tahun lalu gubuk mereka telah digusur. Ani dan suaminya membangun kembali rumah dari puing-puing triplek bekas. Buang air besar satu keluarga juga dilakukan di sungai. Air sungai yang berada 20 meter dari gubuknya itu juga digunkan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi.
Jika disuruh memilih, Ani tentu ingin tinggal di rumah yang layak. Tapi apa boleh buat, penghasilan suaminya hanya cukup untuk membuat dapur mengepul. “Mau ngontrak nggak ada duit, Mas. Yang penting bisa buat tidur dan nggak kehujanan dan kepanasan,” kata Ani di Tanah Abang, Jakarta, Selasa (12/1).
Tak sampai satu kilometer dari pemukiman kumuh itu, berdiri kokoh apartemen dan mal mewah. Kondisi tersebut sangat ironis. Di tengah menjulang tingginya mal-mal mewah, apartemen elite, dan gedung pencakar langit, masih nampak di pelupuk mata perkampungan kumuh dan warga miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah salah satu potret kesenjangan sosial di Jakarta. Belum lagi kesenjangan sosial di wilayah Indonesia lainnya seperti Papua, Nusa Tenggara, dan lainnya. Itulah kenyataannya, jurang kesenjangan sosial di negeri ini sangat tajam.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar drastis dalam 15 tahun terakhir. Jurang antara kaum miskin dan orang kaya semakin melebar. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengkonsumsi sama banyak dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin. Sedangkan pada tahun 2014 orang-orang kaya itu mengkonsumsi sama banyak dengan 54 persen warga termiskin. Laju tersebut paling cepat di antara negara-negara Asia Timur.
Bank Dunia juga mencatat, 10 persen orang kaya menguasai sekitar 77 persen seluruh kekayaan aset dan keuangan di negara ini. Jika lingkupnya diperkecil, 1 persen orang terkaya di Indonesia menghimpun separuh total aset negara ini.
Ketimpangan ekonomi tersebut jelas akan menghambat pertumbuhan ekonomi jika warga miskin tidak mampu mendapatkan pekerjaan, produktif, tidak mampu berinvestasi, dan tidak mampu keluar dari garis kemiskinan. Rasio gini yang lebih tinggi akan mengarah pada perlambatan ekonomi dan membuat perekonomian menjadi tidak stabil.
Terbukti saat ini total pendapatan 20 persen orang kaya naik 5 persen, pertumbuhan ekonomi malah melambat 0,4 persen. Sebaliknya, ketika pendapatan 20 persen orang miskin naik 5 persen, maka ekonomi tumbuh 1,9 persen.
Jika ketimpangan ekonomi ini tak bisa diatasi, dampaknya akan semakin memburuk dan bisa menimbulkan konflik sosial. Hal itu bisa dibuktikan dari riset Bank Dunia yang menyebutkan daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi lebih tinggi, rasio konfliknya menjadi hampir 2 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah.
