Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta adalah pusat perhatian. Etalase dari semua aktivitas ekonomi dan politik kenegaraan. Saya kira hampir semua penduduk negeri ini dalam hidupnya pernah mendambakan, atau setidaknya membayangkan, bisa tinggal di Jakarta. Ibu Kota Negara ibarat gula manis yang dikerubuti semut-semut.
Oleh karena itu, wajar saja jika kursi Gubernur DKI Jakarta menjadi jabatan yang sangat menarik, jauh lebih menarik dari jabatan yang sama di provinsi-provinsi lain. Apalagi setelah tampilnya Joko Widodo yang dari kursi inilah, mantan Wali Kota Solo itu menjadi orang nomor satu di Indonesia. Keterpilihan Presiden Jokowi seolah menjadi preseden bahwa jabatan Gubernur DKI Jakarta menjadi pintu gerbang menuju Istana Negara.
Maka, kiranya wajar pula jika untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta muncul nama-nama besar, dari pengusaha nasional, mantan menteri, hingga tokoh yang sebelumnya pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres). Demi jabatan “gerbang Istana”, seorang capres rela menurunkan derajat menjadi calon gubernur (cagub) yang sejatinya baru pada tahap bakal cagub. Iya, baru bakal cagub karena belum tentu menjadi calon.
Satu-satunya orang yang sudah hampir pasti memegang tiket cagub adalah sang petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Mantan legislator Partai Golkar yang juga mantan Bupati Belitung Timur ini tinggal memilih, mau maju dengan tiket dari partai politik, atau mau melalui jalur perseorangan (independen).
Kalau ingin maju dari partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)–yang memiliki kursi lebih dari cukup untuk persyaratan cagub—sudah memberi isyarat akan mencalonkan Basuki menjadi cagub PDIP, tentu dengan syarat Basuki bersedia.
Tapi, jika Basuki mau maju dari jalur perseorangan, ratusan anak muda yang tergabung dalam “Teman Ahok” sudah siap menyediakan hampir satu juta (copy) KTP dukungan warga Jakarta untuk cagub Basuki. Anak-anak muda ini bahkan sudah memohon secara resmi pada Basuki agar bersedia menjadi calon perseorangan dan mau meninggalkan “bujuk rayu” partai politik.
Uniknya, pasukan para relawan “Teman Ahok” bukan hanya bergerak di Jakarta, mereka juga memasuki wilayah-wilayah lain di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa. Seolah-olah mereka tengah menyiapkan Basuki sebagai calon presiden RI. Di provinsi lain, mereka memberi pelatihan bagaimana strategi menyiapkan tokoh yang dianggap mumpuni dan kredibel untuk dimajukan menjadi calon independen dalam pilkada.
Di mata para relawan “Teman Ahok”, Basuki adalah tokoh yang mumpuni dan kredibel. Namun kredibilitasnya bisa “terganggu” pada saat maju melalui (perahu) partai politik. Di samping ada persyaratan-persyaratan formal yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), masih ada persyaratan lain, yang biasanya lebih sulit dan rumit yang ditentukan partai politik, bisa dalam bentuk “mahar” atau komitmen-komitmen lain yang mengharuskannya tunduk dan patuh pada ketentuan partai politik.
Sementara itu, partai politik sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya yang paling krusial adalah masalah keuangan. Setiap partai politik membutuhkan dana besar untuk menggerakkan infrastruktur dan organisasi dari tingkat pusat hingga ranting (anak cabang). Meskipun sudah ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena jumlahnya masih sangat minim, maka partai-partai mewajibkan kepada kader-kadernya untuk menyetor “dana politik”. Mungkin karena kewajiban inilah di antaranya yang menyebabkan banyak kader politik terpaksa harus masuk hotel prodeo karena terjerat korupsi.
Sepanjang kondisi partai politik masih mengidap masalah krusial seperti saat ini, maka sepanjang itu pula calon kepala daerah yang maju melalui jalur partai politik berpotensi menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi partai politik. Bagaimana mungkin akan menjadi pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi segenap warganya jika dirinya sendiri saja dibebani banyak masalah.
Oleh karena itu, kalau harus memilih, saya kira akan lebih baik jika Basuki maju melalui jalur perseorangan. Bahwa ada dukungan partai politik, seperti yang sudah dilakukan Partai Nasional Demokrat saat ini, tidak ada masalah. Dukungan semacam ini sekadar menjadi pendukung yang sukarela, tanpa komitmen, namun ikut serta menyukseskan pemenangan Basuki. Dan, sejauh ini, Partai Nasdem sendiri pun tetap memberi kebebasan pada Basuki.
Selain “terbebas” dari sejumlah masalah yang dihadapi partai politik, jika maju dari jalur independen, Basuki diharapkan bisa memberi contoh yang baik (preseden baik) bahwa calon kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui partai politik pun, memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan, namun memiliki peluang jauh lebih besar untuk tampil menjadi pemimpin yang baik. Dan yang tak kalah penting dia terbebas dari tekanan-tekanan politik yang kemungkinan besar bisa menjerumuskannya dalam himpitan kasus-kasus korupsi.
Di luar itu, dari sudut pandang karakteristik (personal) Basuki yang selama ini tampak nyata di ruang publik, akan lebih cocok jika maju di luar jalur partai politik. Seperti kita ketahui, pada Pilkada DKI sebelumnya, Basuki adalah calon (wakil gubernur) yang diajukan Partai Gerindra berpasangan dengan Jokowi yang diajukan PDIP. Namun dalam perjalanan, Basuki menyatakan keluar dari Partai Gerindra karena alasan-alasan yang cukup masuk akal. Tentu akan kurang masuk akal jika pada pilkada berikutnya Basuki maju kembali dari partai politik.
