Tahun 2019 ini Indonesia disibukan dengan momentum pemilihan umum serentak, yaitu pemilihan presiden, legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), sampai-sampai harus banyak yang menjadi korban, dari mulai penyelenggara hingga peserta pemilu.
Upaya yang dilakukan pemerintah, aparat penegak dan masyarakat sudah maksimal, agar dalam prosesnya berjalan aman, damai dan lancar, sehingga bisa menciptakan progresifitas pembangunan bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur.
Diskursus serta debat program antar calon pun sudah dilewati, bukan hanya kaum elite atau peserta pemilu yang melakukan diskursus gagasan untuk Indonesia, tapi semua lapisan masyarakat pun turut andil dalam berdebat gagasan, hampir di setiap daerah, sampai ke pelosok masyarakat, sangat merasakan atmosfer partisipasinya.
Litbang Kompas mengumumkan hasil cepat Pemilu 2019 sementara. Untuk total sementara tingkat partisipasi Pemilu 2019 adalah 80,90%. Sebanyak 79,81% menggunakan surat suara sah. Sementara, ada sebanyak 1,83% surat suara tidak sah dan sisanya tidak digunakan. Meningkat dari 2014 lalu, tingkat partisipasi pemilu lima tahun lalu adalah sebesar 70%.
Penyebab meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan belum diketahui secara pasti. Namun menurut LIPI jika Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 2019 meningkat karena demokrasi yang berkualitas, dari mulai penyelenggara, peserta pemilu dan peserta pemilu, yang saling menjaga kualitas demokrasi.
Kehadiran partisipasi pemilih yang meningkat, seharusnya juga seimbang dengan visi, misi, program dan komitmen para kontestan, jika dilihat dari narasi isu yang dibangun oleh para kontestan hanya permasalahan person dan lebih banyak isu isu yang di angkat pada tahun 2014, kurang signifikannya isu Lingkungan Hidup yang sangat berpengaruh terhadap berkehidupan berbangsa dalam membangun peradaban.
22 April adalah hari bumi internasional, untuk menjadi pengingat kembali bahwa bumi sudah sangat tua, kerusakan lingkungan hidup sudah sangat kompleks, jika permasalahan lingkungan tidak menjadi prioritas, maka akan banyak terjadi dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Walaupun upaya pemerintahan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup sudah digencarkan dengan kebijakan yang ada, namun belum terintegrasi dengan daerah-daerah.
Isu pemanasan global sudah sejak lama digaungkan, namun belum banyak solusi yang diimplementasikan oleh pemerintahan, namun masyarakat dipaksa ikut terlibat dalam proses kepentingan kekuasaan, kekeringan terjadi di daerah yang seharusnya daerah tersebut cukup akan air bersih.
Panasnya bumi, panasnya demokrasi Indonesia tidak luput dari kesalahan diri sendiri, yang tidak menyadari bahwa, ekosistem itu sangat penting terhadap keberlanjutan kehidupan. Salah satu contoh kasus yang terjadi, paus terdampar di daerah wakatobi menjadi korban kekejeman manusia yang tidak sadar akan tanggung jawabnya menjaga kelestarian bumi.
Sampah plastik menjadi pemicu adanya perubahan iklim dan pemanasan global, Jenis Paus Sperma yang terdampar mati di Wakatobi tersebut perutnya berisi 5,9 Kg Sampah Plastik, Paus adalah hewan langka yang turut andil menjadi ekosistem berkehidupan. Masih banyak fakta yang terjadi tentang kerusakan lingkungan hidup, maka perlulah kita semua menyadari, bahwa paling minimal kita bisa membuang sampah pada tempatnya, lalu memilah agar bisa didaur ulang, dan hilangkan plastik yang susah terurai dari kehidupan kita semua.
Kebijakan anti plastik
Sampah plastik sangat susah terurai, sudah seharusnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat kementriannya untuk tidak memakai sampah plastik, agar sampah banyak yang bisa terurai dan mengurangi polusi. Acuannya yaitu UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sudah banyak pergub dan perda yang keluar tentang pelarangan kantong plastik, agar tidak memakainya sebagai alat berumah tangga.
Kebijakan yang pro terhadap lingkungan seharusnya juga masuk ke dalam ranah pendidikan, agar menjadi budaya masa depan, keluarga, sekolah lembaga negara/swasta juga seharusnya membiasakan untuk memakai botol minuman yang tidak sekali pakai, karena kebiasaan akan melahirkan sebuah kebudayaan.
Rata-rata Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan kebijakan, namun juga ada yang masih proses dalam pembuatan kebijakan, atau sama sekali belum melaksanakan aturannya walau sudah ada aturannya. Jadi hanya normatif belaka jika kebijakan ada, disosialisasikan tertutup dan masyrakat tidak terbiasa dengan aturan tersebut, serta tidak ada tindakan tegas dari apparat/pemerintahan yang bertanggung jawab akan permasalahan sampah.
Ketika sampah plastik sudah berkurang, dan kelestarian lingkungan hidup terjaga di Indonesia, maka yakinlah demokrasi Indonesia tidak akan memanas, saling percaya, sejuk dan damai. Fokus semua adalah untuk kemajuan bangsa agar tidak selalu tertinggal dari negara-negara penjajah, wajar kalau perbedaan pendapat itu hadir di tengah masyarakat, karena perbedaan adalah takdir yang harus dinikmati, tidak ada kata benar jika tidak ada kata salah.
Masyarakat menginginkan pembaharuan peradaban yang layak, nikmatilah!
