Masih perlukah debat capres di TV digelar? Kalau saya amati, tayangan debat capres justru lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Faktanya, debat kedua capres yang digelar belum lama ini, telah melahirkan konflik berkepanjangan antara kubu capres 01 dengan kubu capres 02.
Konflik itu bermula ketika Jokowi melontarkan pertanyaan tentang penguasaan lahan di Kalimantan Timur seluas 220 hektar dan di Aceh 120 hektar oleh Prabowo. Akibatnya, Jokowi dituding menyerang pribadi Prabowo. Dituduh seperti itu, kubu Jokowi membantah keras.
Saya tidak ingin konflik wacana ini menjelma menjadi konflik fisik dan merembet sampai ke rakyat bawah karena debat capres masih tersisa tiga sesi lagi. Bahaya yang perlu dipikirkan oleh bangsa ini ialah jangan sampai debat capres merusak kerukunan antar anak bangsa. Lebih bahaya lagi bila ada ‘pihak ketiga’ yang mencoba memanfaatkan situasi konflik untuk mengambil keuntungan politis. Ini wajib kita waspadai bersama.
Seperti kita ketahui, setiap usai debat capres sikap pro-kontra antar dua pendukung kencang membelah fanatisme politik. Di sosial media, warganet juga tak mau kalah, ratusan argumen dari mulai yang logis sampai irasional terus mengecam dua paslon yang berkontestasi. Apakah keberadaan debat capres hanya untuk konflik? Pertanyaan ini sangat menggelitik sekaligus menjadi tinjauan kritis terhadap penting atau tidaknya debat capres.
Sesungguhnya, pemakaian kata debat sudah mengandung polemik dan friksi. Kata debat dalam bahasa Indonesia memiliki makna ‘perang’ kata, wacana, narasi, diksi dan argumentasi. Kata debat lebih berkonotasi konflik antara dua orang. Jadi menurut saya, debat capres memang sengaja diciptakan sebagai medium untuk berkonflik antar dua paslon yang sedang berkontestasi. Apakah konflik ini yang kita mau? Silahkan pikirkan baik-baik, sebelum bangsa ini pecah hanya karena gara-gara kekuasaan politik lima tahunan.
Rakyat tidak butuh debat capres, tapi butuh pilpres yang aman, nyaman dan damai. Rakyat tidak ingin negara chaos hanya karena gara-gara rebutan kursi presiden. Rakyat butuh bukti, bukan janji manis yang dibungkus dalam visi dan misi para paslon.
Debat Kusir Capres
Kalau saja bangsa ini memahami dengan baik dan benar bahwa kontestasi politik merupakan wujud demokrasi yang jujur, adil dan damai, maka pemakaian kata dialog capres akan lebih elegan dibandingkan dengan kata debat capres. Kata dialog lebih mengedepankan diskusi, berbagi pendapat dan ide dalam suasana kekeluargaan yang nyantai dan sejuk. Kalau berkenan, saya mengusulkan kata debat diganti dengan dialog capres. Tujuannya untuk mengantisipasi konflik horizontal.
Setahu saya, sebuah perdebatan (apalagi debat capres) sangat sedikit sekali memberi manfaat bagi publik. Justru debat capres bisa menyulut perpecahan, baik secara terbuka maupun terselubung antar dua kubu pendukung paslon (parpol, politisi dan rakyat).
Kemampuan bangsa ini dalam menilai debat capres sebagai salah satu bentuk demokrasi yang sehat masih sangat rendah. Oleh karena itulah, dalam setiap perdebatan sering muncul istilah debat kusir. Saya khawatir debat capres akan menjadi debat kusir yang bisa merusak perbedaan politik menjadi konflik terbuka.
Lebih mengkhawatirkan lagi, bila debat capres sengaja diskenariokan oleh sekelompok politisi rakus untuk melakukan manuver politik biadab. Mereka akan memanfaatkan debat capres untuk menebar hoaks, mengumbar janji muluk, menjelekkkan salah satu paslon, membohongi rakyat atau menyerang pribadi salah satu paslon. Debat capres menjadi panggung terbuka bagi para paslon untuk mengelabui nalar rakyat. Debat capres menjelma menjadi virus yang mematikan bagi rakyat.
Kalau hanya sekadar menyampaikan visi dan misi paslon, tidak perlu memakai jargon debat capres. Debat capres akan membawa aura politik semakin tidak kondusif. Buktinya, ada sejumlah politisi dungu dari dua kubu paslon ngotot dengan kebenaran politiknya masing-masing. Ini jelas memalukan dan membodohi rakyat. Sadarkah bangsa ini? Saya menduga, para politisi pengusung dua paslon sudah mempunyai agenda tersembunyi untuk saling ‘menjatuhkan’ lawan politiknya dalam debat capres.
Hal lainnya lagi yang tidak kalah pentingnya ialah sungguh sangat ngelantur jika debat capres dinilai mampu mengatrol elektabilitas paslon. Elektabilitas tidak terkait langsung dengan debat capres.
Elektabilitas justru berkaitan erat dengan cara-cara kampanye paslon, kejujuran paslon, prestasi paslon, rekam jejak paslon serta manuver politik para politisi pengusung paslon. Peran para caleg dalam kampanye politik yang jujur dan bersih diri justru sangat penting untuk menaikkan elektabilitas paslon. Elektabilitas paslon akan semakin merosot, ketika para caleg berkampanye tidak berbasis data alias bohong, tidak mau dikritik, menjelek-jelekkan paslon lain, tak mau mengakui prestasi paslon lain dan memecah belah bangsa dengan memakai isu SARA.
Sikap Politik Milenial
Kelompok milenial di pinggiran kota atau pedesaan yang kurang terdidik mungkin akan terbawa arus oleh pernyataan politik paslon dalam debat politik. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa peran para caleg sangat penting bagi elektabilitas paslon karena mereka merupakan jembatan komunikasi politik, sekaligus berperan sebagai opinion leaders bagi kelompok milenal. Bila para caleg parpol gagal membimbing pemahaman politik kelompok milenial, maka suara politik milenial akan lenyap sia-sia.
Di sisi berbeda, generasi milenial terdidik dan melek politik di perkotaan tidak akan pernah terpengaruh oleh debat capres karena mereka terus mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan sosial media.
Kelompok milenial justru akan mengambil sikap golput karena mereka sudah muak dengan sejumlah caleg muka lama atau mantan koruptor. Parpol dinilai gagal dalam kaderisasi dan menciptakan politisi yang bermoral baik. Jadi, jangan salahkan kelompok milenial bila mereka golput. Justru parpol dan politisi harus berkaca diri. Parpol harus berani ‘membuang’ politisi tua alias muka lama dan mantan koruptor dari panggung politik zaman now. Salam seruput kopi tubruknya bro…
