Pada tahun 1956 di Pakistan terjadi akselerasi politik yang luar biasa. Perubahan yang cukup berpengaruh, dimana keterwakilan perempuan mendapatkan ruang khusus di panggung politik. Sistem kuota yang kita kenal, tentu tidak bisa terlepas dari akselerasi politik tersebut dan berkembang menjadi fenomena global. Indonesia sendiri saat pemilihan umum tahun 2004 baru mulai mengenal dan menyuntikan sistem kuota dalam sistem politiknya.
Sistem kuota sendiri merupakan usaha politik dalam membangun kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) dalam sistem politik. Dinamika yang terjadi dari era Yunani, sejarah dunia yang melewati berbagai revolusi sampai saat ini, wajah politik cenderung tidak ramah terhadap perempuan.
Wajah politik selalu berparas maskulin, dimana cara pandang dan budaya yang dibangun ialah budaya patriarki. Perempuan itu tidak pantas berada di ruang publik, tampil di depan atau ambil bagian untuk kepentingan umum. Sehingga wajar bila sistem kuota digagas untuk membentuk budaya atau wajah politik baru yang ramah dan jauh dari diskriminasi, ketidakadilan bagi kelas, dan gender.
Lalu bagiamana wajah politik kita ? apakah sudah ramah pada perempuan ? Jawabannya tentu terpampang jelas dalam sistem politik saat ini. Sistem politik di Indonesia sudah memainkan beberapa jurus.
Jurus-jurus politik tersebut termanifestasi dalam undang-undang terbaru tentang partai politik dan undang-undang komisi pemilihan umum. Citra wajah politik Indonesia sudah jauh mengarah dari maskulinitas. Perempuan diakomodasi sedemikian rupa, sampai mengatur syarat partai politik harus ada keterwakilan perempuan sebanyak tiga puluh persen ketika mencalonkan anggota legislatif. Artinya dari tiga orang yang dicalonkan, minimal harus ada satu orang keterwakilan perempuan.
Aturan yang ramah gender tersebut sepertinya memecah drama pilu budaya masyarakat patriarki. Namun jauh panggang dari api, dinamika yang disajikan tidak menggeser budaya politik patriarki. Perempuan tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil, malahan menjadi kurban politik.
Hoax Ratna Sarumpaet, Wajah Politik Maskulin yang Akut
Kebohongan Ratna Sarunpaet di tengah panasnya tensi pilpres 2019 sepertinya didesain sedemikan rupa. Tidak ada yang lain, kecuali penuh dengan motif politik. Akan tetapi, masalah apakah sengaja atau tidak dan atau didesain untuk berbohong ? Fenomena ini merupakan bentuk dari wajah politik maskulin. Sehingga dari sudut manapun kita melihatnya, Ratna Sarumpaet ialah perempuan yang menjadi korban dari kejamnya budaya politik patriarki.
Argumentasi tersebut tentu didukung oleh berbagai dinamika baru yang berkembang. Contohnya pada pilpres 2019 perempuan mulai menampakan diri dengan muncul di ruang-ruang publik, mengambil bagian dengan setara dan adil dengan laki-laki.
Karena dampak kebijakan politik beban lebih besar dirasakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan tampil di garda terdepan merespon dinamika politik terutama pilpres 2019 sebagai pilihan tanpa syarat dari budaya politik baru yang ramah gender. Gerakan Maak-Maak merupakan manifestasi dari respon perempuan untuk tampil di ruang-ruang publik.
Dribel politik tersebut sepertinya menuai banyak kritikan dan cemohan. Tentu hantaman keras datang dari kelompok laki-laki, dan perempuan yang tidak paham gender. Berbagai istilah untuk tidak menerima perempuan diruang politik adalah dengan mendikotomikan atara ibu-ibu dengan maak-maak.
Padahal subtasinya sama, dimana perempuan harus diperlakukan sama atau setara dengan laki-laki terutama di panggung politik. Wajah politik maskulin yang tidak pernah bergeser adalah menempatkan perempuan pada kelas kedua, tidak boleh mengambil peran untuk mengatur kesejahteraan, kesehatan, hak hidup orang banyak, dan yang lebih kejam adalah perempuan dimanfaat sebagai tumbal politik.
Sama halnya dengan Ratna Sarumpaet yang telah berbohong. Kebetulan Ratna Sarumpaet adalah perempuan, maka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi atas sengaja dan atau tidak sengaja untuk bohong. Maka akan berbeda, jika yang berbohong itu adalah laki-laki, sudah pasti tidak direspon dengan segirang ini dan digoreng seperti hari ini.
Indonesia merindukan budaya politik yang ramah gender. Berbagai keributan yang terjadi di panggung politik merupakan dampak dari nalar politik patriarki atau wajah budaya politik maskulin. Jadi sejuta harapan untuk pilpres 2019 nanti yang akan digelar yaitu pesta demokrasi yang berdasarkan budaya dan wajah politik feminim. Dimana antara laki-laki dan perempuan diberlakukan secara setara dan adil.
