Menjadi seorang cendekia adalah kemewahan, tidak semua orang mendapatkannya. Namun, sebagaimana kemewahan lainnya, ia selalu datang bersama tanggung jawab. Tanggung jawab untuk berpihak, bersuara, dan menjaga jarak dari segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
Sayangnya, dalam banyak kasus hari ini, sebagian cendekiawan muslim justru tampak lebih dekat dengan penguasa daripada dengan kelompok rentan. Mereka cenderung lebih piawai menyenangkan telinga kekuasaan, ketimbang membersamai jeritan mereka yang termarjinalkan.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan gejala yang lebih luas: politisasi otoritas keilmuan. Mimbar yang seharusnya menjadi ruang nurani, perlahan berubah menjadi panggung legitimasi. Ilmu yang semestinya menjadi kompas moral, beralih fungsi menjadi alat justifikasi kekuasaan.
Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi pernah mengingatkan, “seburuk-buruk ulama adalah mereka yang mendatangi penguasa”, dalam arti menjadikan kedekatan itu sebagai sarana memperkaya diri, bukan menegakkan kebenaran. Peringatan ini terasa semakin relevan ketika kedekatan tersebut tidak lagi dilandasi keberanian moral, melainkan kepentingan pragmatis.
Tidak sedikit pula lembaga keagamaan yang dalam realitas tertentu, terseret dalam arus yang sama. Alih-alih mencetak cendekiawan yang independen, mereka justru terjebak dalam orbit kekuasaan praktis. Menjadi bagian dari mesin politik, dengan iming-iming akses dan keuntungan.
Salah satu kasusnya bersumber dari analisis Fulcrum (2026) mengungkap bahwa Nahdlatul Ulama (NU) secara aktif memobilisasi sumber daya di daerah untuk membantu kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Maka, kiranya tak perlu marah saat Marx mengkritik agama sebagai candu yang meninabobokan masyarakat. Karena Marx tidak membaca Al-Qur’an dan hadis, ia hanya melihat apa yang nampak di permukaan.
Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, posisi ulama tidak pernah dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Sayyid Murtadha menegaskan bahwa menjaga jarak dari penguasa adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan dan otoritas moral. Kedekatan yang tidak terjaga justru berpotensi menyeret ulama pada kompromi-kompromi yang merusak integritasnya.
Dampaknya tidak kecil. Ketika cendekiawan kehilangan keberpihakan, masyarakat kehilangan penunjuk arah. Ketika suara kritis dibungkam oleh kedekatan, maka ketidakadilan akan menemukan ruangnya untuk tumbuh tanpa perlawanan.
Soe Hok Gie pernah mengatakan bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk kejahatan. Dalam konteks keagamaan, diam bukan hanya soal sikap pasif, tetapi bisa menjadi bentuk persetujuan terselubung ketika kebenaran dibiarkan terpinggirkan.
Pertanyaannya sederhana, ke mana para cendekiawan itu ketika rakyat mengalami kesulitan? Di mana suara mereka ketika harga kebutuhan melambung, ketika ketidakadilan terjadi, atau ketika mereka yang lemah tidak memiliki siapa pun untuk membela?
Cendekiawan muslim perlu kembali ke akar rumput menyapa realitas, bukan hanya wacana. Mereka harus hadir sebagai pengingat, bukan sekadar pelengkap. Sebagai pembatas kekuasaan, bukan justru bagian darinya.
Karena pada akhirnya, nilai keilmuan tidak diukur dari seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan dari seberapa jauh ia berani berdiri di sisi kebenaran. Tugas cendekiawan adalah mencari Tuhan di tempat itu (gubuk orang miskin), bukan di istana atau lahan tambang.
