Perkembangan teknologi internet sungguh menghadirkan banyak perubahan. Salah satunya di bidang jurnalistik dan media massa. Teknologi internet melahirkan media massa online (dalam jaringan/daring), mendampingi media cetak dan media elektronik yang telah lebih dahulu ada.
Belakangan, pengawasan terhadap media daring terus dilakukan oleh Dewan Pers dengan memverifikasi keberadaan mereka secara faktual. Meski sempat menimbulkan keributan, langkah tersebut patut diapresiasi, terutama agar setiap media daring dapat mempertanggungjawabkan konten berita yang mereka siarkan.
Namun perkaranya tak hanya itu. Ada satu perkara lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam lelaku media massa daring saat ini, terutama menyangkut “perkawinannya” dengan media sosial (Facebook, Twitter, dan sebagainya). Perkara ini muncul berdampingan dengan merebaknya kabar-kabar bohong (hoaks). Perkara yang dimaksud adalah pembubuhan “teaser” atau “bumbu penyedap” oleh media massa daring ketika menyebarluaskan berita mereka di media sosial.
Sebelumnya perlu diketahui, teaser (sebuah lema dalam bahasa Inggris informal yang berarti “penggoda” atau “pengusik”) adalah istilah yang sering dipakai secara internal oleh awak media, ketika membagikan berita di media sosial. Teaser dapat berupa kata-kata atau kalimat yang berisi uraian singkat dari berita yang dibagikan.
Teaser biasanya tidak membeberkan rangkuman berita secara utuh, melainkan hanya suatu penggalan yang dianggap menarik. Singkatnya, teaser dibuat agar khalayak media sosial menjadi penasaran untuk mengklik/membuka tautan dari berita yang disebarkan.
Yang menjadi persoalan adalah bahwa di media sosial, kerap ditemui penyebarluasan berita oleh akun media sosial milik sebuah media yang teaser-nya cenderung berlebihan, sehingga tak jarang memantik pembaca untuk membuat kesimpulan instan sebelum mengklik/membuka dan membaca secara utuh isi berita yang disebarkan.
Berlebihan yang dimaksud di sini adalah bersifat provokatif. Bahkan sering pula, teaser yang diberikan merupakan sebuah kesimpulan subjektif dari kru media daring yang bersangkutan.
Satu contoh kasus penyebarluasan berita yang pernah begitu menghebohkan di media sosial adalah berita mengenai seorang siswi SMA di Medan, yang diduga mengancam seorang polisi wanita yang hendak menilangnya dengan menyebut nama seorang jenderal polisi, saat konvoi di jalanan selepas Ujian Nasional (UN) tahun 2016 lalu.
Dari sudut pandang jurnalistik, hemat saya, tak ada yang salah dari isi berita itu. Namun perlakukan dalam penyebarluasan berita itu di media sosial, dalam hal ini pembubuhan teaser-nya, terasa provokatif sehingga memancing mayoritas khalayak media sosial (netizen), untuk beramai-ramai merisaknya dengan komentar-komentar negatif.
Perlu digarisbawahi, kesimpulan-kesimpulan instan itu diambil hanya dengan membaca teaser yang dibubuhkan, tanpa membuka dan membaca secara utuh berita yang dibagikan. Kita lihat bagaimana pada akhirnya siswi tersebut menjadi begitu terpukul dan terpuruk oleh perisakan yang dilakukan khalayak medsos.
Perangi Hoaks dan Budaya Malas Membaca
Memang, kadang-kadang, tak selalu teaser yang berlebihan itu benar-benar bersifat provokatif atau berupa kesimpulan subjektif. Ada kalanya teaser yang berlebihan tetap positif dan objektif. Hanya saja, media massa daring sepatutnya menyadari bahwa saat ini tengah berlangsung gelombang malas membaca yang akut.
Bersamaan dengan itu, saat ini tengah marak pula kabar-kabar bohong (hoaks) yang tak jarang menciptakan keributan, bahkan kecemasan. Satu di antaranya yang viral baru-baru ini adalah telur palsu, yang sampai membuat penjualan telur asli menjadi menurun.
Untuk itu, media daring kiranya sedapat mungkin harus menghindari pembubuhan teaser yang dapat memantik khayalak media sosial untuk membuat kesimpulan yang melenceng atau tak sesuai dari isi berita yang dibagikan. Singkatnya, media daring perlu menciptakan iklim jusnalisme yang sehat dan mendidik, informatif dan bermanfaat, serta–yang paling penting–tidak menyesatkan dan tidak asal mencari keuntungan dengan mengincar klik dari pembaca. Bila perlu, media daring harus mampu berperan menumbuhkan kembali minat baca masyarakat yang (semoga saja keliru) semakin hari semakin seret.
Peran Dewan Pers dan KPI
Tanpa bermaksud menuding media daring manapun, pembubuhan teaser tentu dapat dipahami sebagai upaya media tersebut agar berita yang mereka bagikan dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Sebab pada dasarnya, salah satu pemasukan media daring adalah jumlah pengklik berita-berita mereka. Semakin banyak yang mengklik, semakin banyak pemasukan yang mereka peroleh.
Akan tetapi, pembubuhan teaser dalam penyebarluasan berita di media sosial kiranya mendesak untuk diawasi. Apakah cukup dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? Saya tak yakin. Karena itu, dibutuhkan peran Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang notabene lebih “akrab” dalam urusan jurnalistik dan penyiaran. Orang-orang di dua lembaga ini saya yakin tidak luput perhatiannya dari perkara ini. Hanya saja, sejauh ini, belum ada tindakan konkret dari mereka. Setidak-tidaknya, belum ada media daring yang ditegur oleh mereka karena teaser yang bersifat provokatif.
Dalam hal ini, tentu saja fokus pengawasan harus diarahkan pada teaser-nya, sekalipun isi berita yang dibagikan sudah memenuhi kode etik jurnalistik. Sebab, pihak pemberi teaser itu adalah kru atau awak dari media daring yang bersangkutan sendiri.
Dewan Pers dan KPI mesti bergerak aktif dan gesit di media sosial. Bila dirasa perlu, peraturan mengenai pengawasan ini juga harus dibuat. Misalnya dengan merevisi kode etik jurnalistik. Sebab, secara tak langsung, pembagian berita di media sosial dengan dibumbui teaser, masih merupakan rangkaian “kerja jurnalistik” oleh sebuah perusahaan media di samping mengumpulkan bahan dan data dan mengolahnya. Dan publik perlu menggiring ini.
