Tarif pada dasarnya adalah instrumen fiskal yang sah dalam hukum perdagangan internasional. Dalam kerangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 dan rezim World Trade Organization (WTO), tarif diakui sebagai alat negara untuk melindungi industri domestik, menjaga stabilitas pasar, serta mengatur arus barang secara transparan dan terukur. Fungsinya jelas: menciptakan kepastian, bukan tekanan; menjaga keseimbangan, bukan memicu konflik.
Negara berhak menetapkan bea masuk guna mencegah dumping, melindungi sektor strategis, dan menata persaingan agar tidak merusak ekonomi nasional. Namun dalam praktik kontemporer, fungsi ini perlahan bergeser. Tarif tidak lagi sekadar mekanisme perlindungan yang terukur, melainkan dimanfaatkan oleh negara-negara kuat sebagai instrumen tekanan geopolitik.
Ketika penggunaan kekuatan militer diikat ketat oleh hukum internasional dan tidak dapat dijalankan secara serampangan, tekanan ekonomi melalui tarif menjadi pilihan yang lebih “aman” secara formal, tetapi tetap efektif untuk memaksa dan menekan pihak lain. Di titik inilah tarif berubah makna: dari alat stabilisasi menjadi senjata strategis.
Perubahan fungsi tarif tersebut tidak berhenti pada ranah kebijakan negara atau statistik perdagangan semata. Dampaknya bergerak turun dari meja perundingan ke kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Ketika tarif dipakai sebagai alat persaingan kekuatan, yang pertama merasakan getarannya bukan para diplomat, melainkan pelaku ekonomi di tingkat paling bawah.
Tarif sebagai senjata geopolitik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketikan negara besar menaikkan tarif terhadap komoditas tertentu, dampaknya menjalar hingga produsen kecil, pekerja, dan konsumen di berbagai negara. Harga barang meningkat, bahan baku menjadi mahal, dan rantai pasok terganggu. Fenomena ini terlihat nyata dalam perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam satu dekade terakhir, ketika kenaikan tarif terhadap baja, teknologi, dan komponen industri tidak hanya menekan kedua negara, tetapi juga mengguncang rantai pasok global dan memaksa banyak negara lain menanggung dampaknya.
Dampak ini tidak berhenti pada angka statistik perdagangan. Petani yang menjual hasil panennya ke pasar ekspor kehilangan pembeli. Buruh pabrik menghadapi pengurangan jam kerja. Pelaku usaha kecil kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya produksi. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan global yang terjadi jauh dari kehidupan sehari-hari mereka.
Contoh konkret dapat dilihat dalam konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018. Pengenaan tarif tinggi terhadap baja, aluminium, serta produk teknologi memicu tarif balasan pada komoditas pertanian. Akibatnya, ekspor kedelai dari petani pemasok global menurun drastis, harga pakan ternak meningkat, dan industri pangan di berbagai negara ikut terdampak.
Perang tarif yang diputuskan di ruang kebijakan negara besar akhirnya terasa hingga meja makan masyarakat biasa. Ketidakstabilan ekonomi akibat perang tarif juga dapat memicu ketegangan sosial domestik. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan berkurangnya lapangan kerja memperbesar ketimpangan. Ketika ekonomi terasa tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem ekonomi ikut melemah. Dengan demikian, kebijakan tarif yang tampak teknokratis sesungguhnya membawa implikasi sosial yang luas dan nyata.
Namun persoalan ini tidak berhenti pada dampak sosial semata, melainkan juga menyentuh fondasi hukum perdagangan internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, gejolak tarif global dapat mengganggu stabilitas ekspor, menekan sektor manufaktur, serta mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat
Erosi Hukum dalam Perang Tarif
Dari perspektif yuridis, penggunaan tarif sebagai alat tekanan geopolitik menyimpang dari semangat tatanan hukum perdagangan internasional. Sistem perdagangan global dibangun di atas prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme multilateral.
Prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan komitmen tarif terikat (bound tariffs) dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi dan menciptakan prediktabilitas. Ketika tarif digunakan secara sepihak untuk tujuan politik, prinsip-prinsip tersebut tergerus. Negara kerap membenarkan kebijakan tarif melalui pengecualian keamanan nasional dalam Pasal XXI GATT. Secara hukum, klausul ini memang memberikan ruang diskresi bagi negara untuk melindungi kepentingan esensialnya.
Namun penggunaannya yang luas dan bermotif geopolitik menimbulkan perdebatan serius mengenai potensi penyalahgunaan norma hukum internasional. Ketika celah hukum dimanfaatkan untuk menekan pihak lain, batas antara kebijakan perdagangan dan strategi politik menjadi kabur.
Selain itu, praktik tarif balasan menunjukkan kecenderungan negara mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa multilateral. Padahal, sistem WTO dirancang agar konflik perdagangan diselesaikan melalui prosedur hukum, bukan tekanan sepihak. Ketika aturan dilanggar oleh negara kuat, kepercayaan terhadap sistem hukum global ikut melemah.
Ketidakpastian hukum yang timbul dari kebijakan tarif sepihak juga merugikan pelaku usaha. Investor dan pelaku perdagangan membutuhkan stabilitas aturan untuk merencanakan kegiatan ekonomi jangka panjang. Jika tarif dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan politik, risiko bisnis meningkat dan arus investasi menjadi tidak pasti.
Krisis Etika dalam Ekonomi Dunia
Secara filosofis, penggunaan tarif sebagai senjata geopolitik mencerminkan krisis etika dalam hubungan internasional. Perdagangan seharusnya didasarkan pada kerja sama dan saling menguntungkan, bukan dominasi dan tekanan. Ketika negara menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa pihak lain, semangat keadilan global tereduksi. Dalam kerangka etika global, kekuatan ekonomi idealnya digunakan untuk memperkuat kesejahteraan bersama.
Namun perang tarif menunjukkan kecenderungan negara memprioritaskan kepentingan sempit nasional di atas stabilitas global. Normalisasi penggunaan tarif sebagai alat tekanan berpotensi mengikis kepercayaan antarnegara. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama kerja sama internasional. Ketika kebijakan ekonomi dijadikan instrumen ancaman, hubungan antarnegara menjadi transaksional dan penuh kecurigaan. Dalam jangka panjang, dunia berisiko terbelah ke dalam blok-blok ekonomi yang saling mencurigai dan membatasi kerja sama.
Pada akhirnya, tarif sebagai senjata geopolitik bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia menyentuh kehidupan masyarakat, melemahkan tatanan hukum internasional, dan menggerus nilai keadilan dalam hubungan antarbangsa. Dunia membutuhkan sistem perdagangan yang adil, stabil, dan dapat diprediksi, bukan arena persaingan kekuatan ekonomi yang menekan pihak lemah.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah komunitas internasional akan membiarkan perdagangan berubah menjadi medan konflik terselubung, atau berani mengembalikannya pada prinsip keadilan dan kerja sama? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan tata dunia dan kualitas kehidupan kita semua.
