Awal tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, memperbolehkan Kongres Rakyat Papua II dan pengibaran bendera Bintang Kejora. Pengibaran bendera itu diperbolehkan asal berdampingan dengan bendera Merah Putih. Selain itu bendera Merah Putih harus berada lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora. Artinya, Gus Dur mengakui simbol kultural masyarakat Papua. Dengan mengakui simbol kultural, Gus Dur menempatkan masyarakat Papua sebagai manusia.
Sebelum menggelar Kongres Rakyat Papua II, pemuka Papua menggelar musyawarah besar pada 23-26 Februari 2000. Musyawarah besar bertempat di Sentani, Jayapura. Hasilnya, terbentuk lembaga eksekutif mandiri yang dikenal dengan Presidium Dewan Papua. Mandat pertama dari presidium ialah menggelar Kongres Rakyat Papua II. Kongres Rakyat Papua I dianggap telah dilakukan pada era pemerintahan Belanda pada tahun 1961.
Tujuan Kongres Rakyat Papua II sederhana, mereka ingin mengedepankan dialog sederajat dengan pemerintahan di Jakarta. Dialog ini guna menentukan masa depan Papua dengan semangat kemanusiaan. Pada titik tertentu, bentuk dukungan kemanusiaan terhadap Papua, yang dilakukan Presiden Gus Dur ialah alokasi anggaran dana pemerintah sebesar Rp1 miliar untuk kesuksesan Kongres Rakyat Papua II.
Keluhuran Gus Dur tercermin dalam sikapnya terhadap masyarakat Papua. Tanpa narasi perbedaan dan keragaman, Gus Dur telah melakukannya. Dialog yang setara hanya dapat dilaksanakan jika satu pihak tidak memandang rendah pihak lain. Baik dalam hal ideologi, sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Upaya Gus Dur jauh berbeda dengan pendekatan pemerintahan setelahnya. Dengan dalih kesejahteraan sosial dan ekonomi, pemerintah lebih senang menggunakan pendekatan “keamanan” pada masyarakat Papua.
Stereotip Masyarakat Papua
Di luar masyarakat Papua, terkhusus Jawa, sudah jadi rahasia umum tentang buruknya tingkah laku manusia Papua. Mulai dari orang yang suka mabuk, judi, bikin gaduh, sampai pemberontak. Hal ini dipukul rata kepada semua orang Papua. Saya ambil contoh lebih kecil. Orang Papua yang melanjutkan studi di Jawa akan sulit mendapatkan kos-kosan. Penerimaan masyarakat hanya dilandaskan pada prasangka belaka. Perantau Papua dikucilkan.
Kurang jelas bagaimana cerita awal stereotip itu bisa melekat. Satu hal yang pasti: orang Papua jadi korban. Stereotip yang terlanjur melekat berdampak pada pembenaran tindakan diskriminasi dan rasialisme.
Filep Karma, penulis buku ‘Seakan Sitorang Setengah Binatang’, membenarkan rasialisme yang dialami orang Papua. Perlakuan berbeda yang dialami orang Papua didasarkan pada sikap rasialisme yang kuat. Lebih jauh, Filep Karma berpendapat orang Indonesia yang mayoritas beridentitas Melayu merasa dirinya lebih tinggi daripada orang Papua dengan identitas Melanesia.
Teks cultural studies dari tiga serangkai Richard Hoggart, Raymond Williams, dan Edward Thompson dapat menjelaskan fenomena ini. Williams memaknai budaya sebagai hal-hal yang biasa saja. Pandangan ini jelas melawan pandangan jamak terhadap budaya. Dengan pemaknaan Williams, ia ingin menghindari penindasan budaya yang terjadi. Pemaknaan budaya sebagai hal yang “agung” dengan sendirinya akan menindas budaya lain yang dirasa rendah.
Williams mengeksplorasi kebudayaan sebagai praktik memaknai dalam konteks kekuatan sosial. Budaya melebur kedalam keseharian hidup masyarakat. Dan merupakan representasi kehidupan bermasyarakat.
Konteks ruang, waktu, dan orang yang berbeda menciptakan kebudayaan yang berbeda. Perbedaan kebudayaan tak sama artinya dengan tinggi rendahnya derajat sosial.
Kekerasan Kultural
Awal bulan Juli tahun 2018, banyak beredar informasi terkait aktifitas Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang dan Surabaya. Informasi makin menumpuk ketika peran media sosial hadir didalamnya. Tak sedikit orang marah terkait aktifitas AMP itu. Kebanyakan marah melalui media sosial.
Sependek yang saya mengerti, aktifitas tersebut berawal dari kegiatan AMP yang mengadakan diskusi dan pemutaran film sejarah Papua Barat. Diskusi dan pemutaran film merupakan sarana pembelajaran sejarah oleh AMP pada waktu itu. Film yang di putar bercerita tentang tragedi “Biak Berdarah”. Filep Karma terlibat dalam tragedi ini.
Diskusi dan pemutaran film berakhir ketika peserta mengalami tindakan kurang menyenangkan. Tindakan represif dari sekelompok orang atas nama ketertiban umum.
Dalam esai “Cultural Violence”, Johan Galtung menjelaskan produk-produk budaya seperti ideologi, bahasa, seni, agama, dan pengetahuan dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan fisik maupun struktural. Dengan demikian, merujuk pada pendapat Galtung, kekerasan tidak selalu dilakukan secara fisik. Linier dengan Galtung, Bernadette Muthien dan Helene Combrinck, dalam buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965”, berargumen bahwa kekerasan budaya berperan dalam melegitimasi tindakan agresi dan eksploitasi termasuk seksisme dan rasisme.
Dalam konteks AMP, tindakan represif dibenarkan karena perbedaan pengetahuan. Tepat pada titik (membenarkan kekerasan fisik) ini teori Cultural Violence menemukan bentuknya. Riuh media sosial yang memandang tindakan represif pada AMP sebagai tindakan “lumrah”. Ini konsekuensi paling logis.
Bagi Wijaya Herlambang, penulis buku Kekerasan Budaya Pasca 1965, semua jenis represi dan eksploitasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya dikategorikan sebagai kekerasan struktural.
Satu lagi. Ada yang aneh dari kebijakan pemerintah dalam memilih Merauke sebagai lumbung padi nasional. Padahal, umum kita mengerti bahwa Papua, termasuk orang-orang Merauke, memilih sagu sebagai makanan pokok mereka. Leluhur mereka jelas tak asal pilih makanan pokok. Tak seenak jidat memilih sagu sebagai makanan pokok. Ada proses yang panjang dalam memilih sagu.
Dalam film The Mahuzes, sedikit dijelaskan alasan mereka memilih sagu sebagai makanan pokok. Salah satu alasannya, karena pohon sagu sudah ada disediakan alam. Lantas ketika kita mengamini lumbung padi nasional di Merauke, sama halnya kita sudah melakukan kekerasan kultural kepada mereka.
