Bertepatan dengan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni kemarin, Bupati Karangasem Gede Dana meresmikan perayaan Bulan Bung Karno. Mengutip portal balipost.com, Perayaan Bulan Bung Karno merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
Tujuan dari perayaan ini adalah untuk meneladani ajaran-ajaran Bung Karno seperti Trisakti. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tujuan dari acara seperti itu sangatlah baik namun jangan lupakan gagasan Soekarno lainnya seperti demokrasi terpimpin. Hal ini berguna agar kita dapat mempelajari sepak terjang pemikiran sang putra fajar secara menyeluruh.
Pada awal bangsa ini berdiri sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem presidensial. Namun tak lama sistem presidensial digantikan oleh sistem liberal ditandai dengan Maklumat Nomor X yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta. Demokrasi liberal identik dengan sistem perwakilan parlementer dan terdapat banyak partai.
Merujuk kepada jurnal berjudul Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran dan Praktik Politik yang terbit tahun 2018. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pergantian sistem tersebut menempatkan Soekarno hanya sebagai kepala negara. Selain itu ketika demokrasi liberal berlangsung banyak bermunculan pemberontakan berdasar kesamaan agama atau daerah. Permasalahan tidak berhenti sampai disitu, banyaknya partai yang bermunculan hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja.
Keadaan tersebut yang diresahkan oleh Soekarno dan lalu lahirlah demokrasi terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Soekarno mengidealkan demokrasi terpimpin ada untuk merangkul setiap marhaen yang terpecah karena kepentingan politik dalam satu poros yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau dikenal dengan Nasakom Tugas berat diemban oleh Soekarno ketika mengimplementasikan demokrasi terpimpin Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhambat langkahnya karena keputusan Soekarno.
Guna mengimbangi dinamika tersebut bung Karno akhirnya membentuk Front Nasional serta bekerjama dengan PKI dan Militer. Soekarno juga melakukan pembubaran terhadap partai-partai yang dianggap subversif, diubahnya hak kepemilikan tanah, dan dibentuknya badan usaha milik negara.
Penerapan Demokrasi Terpimpin
Sayangnya upaya Soekarno dalam memperbaiki keadaan bangsanya hanya berhenti pada pidato-pidatonya yang ambisius. Kenyataannya Indonesia mengalami hiperinflasi pada tahun 1960. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan hiperinflasi tersebut penting kiranya untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penerapan prinsip demokrasi terpimpin dalam bidang ekonomi.
Dalam sistem demokrasi terpimpin Soekarno memperkenalkan gagasan ekonomi terpimpin. Sistem tersebut memiliki pengertian bahwa negara merupakan aktor utama dalam melakukan aktivitas produksi,distribusi, konsumsi, serta akumulasi modal. Ketika gagasan tersebut hendak dijalankan, Bung Karno merasa perlu untuk membuat perencanaan serta riset terhadap pola pembangunan yang ingin diterapkan. Tugas membuat perencanaan dan riset menjadi tanggungjawab Dewan Perencanaan Nasional (Depernas).
Depernas merenakan pola pembangunan bertahap yang dikenal dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Mengutip artikel dari historia.id, rencana pembangunan tersebut memiliki waktu delapan tahun, tiga tahun untuk riset dan lima tahun untuk eksekusi. Fokus utama rencana pembangunan ini adalah meningkatkan hasil produksi pangan serta industri penyokong agraria seperti baja,pupuk, dan kimia.
Modal dari luar negeri yang menjadi sumber dana pengembangunan dapat diterima dengan kesepakatan bagi hasil dan pinjaman tidak mengikat. Apabila modal asing berbentuk investasi jangka panjang maka sudah pasti ditolak oleh Soekarno. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa Soekarno melakukan nasioanalisasi terhadap perusahaan asing. Manajemen perusahaan dikelola secara kolektif oleh buruh. Soekarno juga menjajikan reforma agraria kepada petani yaitu pemerataan kepemilikan tanah.
Sampai disini kita dapat melihat bagaimana bung Karno merupakan sosok yang kontroversi dan utopis. Hal ini didasari sikapnya yang anti asing dan juga arogan dikala kualitas sumber daya manusia di awal kemerdekaan belum memadai. Hal ini akan semakin nyata ketika sistem ekonomi terpimpin mengalami kemandekan dan memperburuk keadaan ekonomi di saat itu. Akhirnya pola pembangunan di Indonesia terjerembab kepada ambisi Soekarno yang penuh semboyan namun hampa pada penerapannya.
Kehancuran Sistem Eknonomi Terpimpin
Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana hanya berjalan selama dua tahun. Kegagalan dari program pembangunan ini diakibatkan oleh upaya pemerintah yang hanya fokus pada pengembalian Irian Barat.
Selanjutnya juga diakibatkan oleh konfrontasi dengan Malaysia yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan dana yang besar ke bidang keamanan dan penegerahan massa ganyang Malaysia. Guna menyiasati permasalahan tersebut diadakanlah deklarasi ekonomi pada tanggal 26 Mei 1963. Deklarasi ekonomi tersebut berisi pengalokasian dana bidang keamanan kepada bidang pertanian dan industri. Namun pemimpin militer angakatan Darat A.H Nasution menolak kesepakatan tersebut.
Permasalahan tidak berhenti sampai disitu, akibat nasioanalisasi perusahaan asing hal ini menciptakan masalah baru. Masalah baru tersebut disebabkan oleh tidak adanya tenaga profesional yang mumpuni untuk mengatasi masalah ekonomi yang diwariskan tenaga kerja asing. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi penerimaan negara dari hasil ekspor serta devisa.
Mengutip artikel dari tirto.id, pada tahun1965 Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran senilai 157 juta dolar. Tingkat ekspor yang terus turun sangatlah mempengaruhi perekonomian negara. Selain itu cadangan devisa telah menipis untuk membayar pinjaman luar negeri. Pada masa itu Indonesia mengalami stagnasi perkenomian yang sangatlah fatal akibatnya pada stabilitas bangsa Indonesia.
Kritik Hatta kepada Sistem Ekonomi Terpimpin
Pada sistem ekonomi terpimpin negara sangatlah berperan untuk menentukan jalannya perekonomian. Ada baiknya untuk mencermati kritik Hatta terkait dengan ekonomi terpimpin yang dikutip pada artikel tirto.id berbunyi:
“Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin”
Lewat komentar tersebut dapat ditelaah bahwa sistem ekonomi terpimpin hanya menjadikan rakyat sebagai sarana pemimpin negara memenuhi ambisinya. Embel-embel kehadiran rakyat hanya menjadi kedok untuk menarik simpati masyarakat. Terakhir dari kisah gagasan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya.
Penulis berharap pembaca dapat mampu melihat sosok pendiri bangsa kita sebagai manusia yang utuh.Mungkin Soekarno muda adalah figur yang patut diteladani semangat perjuangannya. Namun ketika tua dan berhadapan dengan kekuasaan Soekarno tidak lain hanya menjadi politisi yang penuh kepentingan dan angan-angan semu. Terpenting adalah mewarisi semangat apinya dan bukan kekhilafannya yang hanya menjadi abu.
Daftar Isi:
Balipost. 2021.”Bupati Gede Dana Launching Peringatan Bulan Bung Karno”
Hendaru Tri Hanggoro. 2020. “Mimpi Buyar Ekonomi Terpimpin”.Dikutip 7 Juni 2021
