Pada tahun 1984 di era pemerintahan Orde Baru, Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di tahun berikutnya.
Produksi beras nasional pada saat itu mencapai angka sekitar 27 juta ton, sementara konsumsi beras dalam negeri masih sedikit di bawah, yaitu sekitar 25 juta ton. Dengan kata lain, masih terdapat surplus sekitar 2 juta ton beras cadangan.
Tidak bisa dipungkiri, kedaulatan pangan Indonesia pada saat itu memang nyata adanya. Terbukti, pada saat itu Indonesia masih mampu menyumbang 100 ribu ton beras untuk rakyat Afrika dan dua tahun setelahnya, Indonesia kembali mendapatkan penghargaan dari FAO. Sebuah medali emas bergambar wajah Presiden Soeharto di satu sisi dan sisi lainnya bergambar seorang petani yang sedang menanam padi dengan ukiran tulisan “From Rice Importer to Self-Sufficiency”. Lantas, bagaimana kondisi pangan Indonesia saat ini?
Produksi Beras Nasional
Merujuk pada hasil rilis Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 4 Februari 2020, luas panen dan produksi padi nasional pada tahun 2019 secara umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hasil penghitungan dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) mencatat bahwa total luas panen padi pada tahun 2019 seluas 10,68 juta hektar atau mengalami penurunan sekitar 6,15 persen dibandingkan dengan tahun 2018.
Sejalan dengan luas panen, produksi padi juga mengalami penurunan sekitar 7,76 persen hingga mencapai 54,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2019. Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai sekitar 31,31 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 2,63 juta ton dibandingkan dengan produksi tahun 2018. Lalu, apakah yang menjadi penyebab produksi beras secara nasional mengalami penurunan?
Penurunan produksi beras pada tahun 2019 ditengarai lebih disebabkan oleh faktor cuaca yang ekstrem. Curah hujan yang tinggi pada Januari dan Februari di berbagai daerah mengakibatkan tergenangnya lahan sawah.
Selain itu, cuaca esktrem berupa kemarau berkepanjangan pada Juli hingga Desember juga terjadi. Menurunnya luas panen tersebut secara otomatis mengakibatkan produksi padi menurun. Meskipun demikian, Indonesia masih mengalami surplus beras sekitar 1,53 juta ton sehingga harga beras masih relatif cenderung stabil.
Swasembada Pangan
Menurunnya produksi beras nasional ini sudah seyogyanya menjadi sistem peringatan dini bagi semua pihak. Mungkin memang benar Indonesia masih surplus beras, namun kita tidak dapat menutup mata bahwa di saat yang bersamaan impor beras masih tetap dilakukan.
Meskipun, dengan dalih untuk meningkatkan cadangan dan menjaga stabilitas harga. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih belum mampu mewujudkan swasembada pangan sepenuhnya. Padahal, kedaulatan pangan menjadi salah satu dari sembilan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita.
Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini antara lain: Pertama, pembenahan sektor pertanian dengan merevitalisasi infrastrukturnya.
Misalnya dengan menambah luas lahan pertanian. Perlu upaya yang serius dari pemerintah agar tidak semakin banyak lagi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan hunian. Selain itu juga, peremajaan kembali jaringan irigasi serta memastikan ketersediaan benih unggul dan pupuk harus dilakukan.
Kedua, perlunya kebijakan yang melindungi para petani lokal dengan memperketat aturan impor pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal 36 ayat 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapaat diproduksi di dalam negeri.
Keran impor yang dibuka lebar oleh pemerintah terbukti telah menurunkan harga komoditas pangan lokal. Akibatnya, petani merugi dan bisa kehilangan harapan untuk melanjutkan profesinya.
Selain langkah-langkah strategis tersebut, tentunya masih banyak hal yang membutuhkan perhatian pemerintah. Namun, apabila berbagai langkah strategis tersebut mampu dijalankan dengan baik, kedaulatan pangan secara menyeluruh dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil dapat terwujud.
