Mahfud MD menjadi bagian fenomena politik nasional tersendiri yang cukup mengundang perhatian publik. Kegagalannya dua kali berturut-turut menjadi cawapres Jokowi membuatnya harus dua kali menelan pil pahit politik. Kegagalannya menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 membuat dia menyeberang menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Meski atas kegagalan saat ini dikatakannya tetap legowo dan menerima keputusan politik Jokowi, namun gelagat kekecewaannya tetap tidak bisa disembunyikan. Ini jelas terartikulasi jelas dari pernyataan-pernyataannya di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di salah satu stasiun televisi swasta (14/08/2018).
Di acara yang diasuh Karni Ilyas itu Mahfud MD mengemukakan proses politik pada detik-detik sebelum penentuan cawapres Jokowi. Substansinya, dia membeberkan bagaimana dia diperlakukan tidak fair oleh para elite politik, khususnya di lingkaran politisi NU; Said Aqil Siroj, Kiai Ma’ruf Amin, Muhaimin Iskandar, dan Romahurmuziy. Mahfud MD membuat publik tertegun karena mengungkap “panggung belakang” politik elite. Dari situ, visi dan misi politik Mahfud terlihat penuh enigma.
Selektabilitas
Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang memiliki karir yang gemilang. Pernah menjabat sebagai menteri masa pemerintahan Gus Dur, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, akademisi yang sukses, memiliki logika yang kuat, pemberani, dan dikenal bersih.
Semua itu membuat Mahfud MD memiliki banyak panggung yang bisa dikapitalisasi secara politik. Sehingga, Mahfud MD menjadi salah satu tokoh nasional yang memiliki popularitas sangat baik.
Ekspektasi publik cukup besar kepadanya untuk bisa memimpin negeri ini, kendati hanya sebagai wakil presiden. Namanya selalu muncul dalam laporan-laporan survei mengenai elektabilitas politik di Tanah Air. Bahkan terlihat paling menonjol di antara bakal cawapres Jokowi.
Masalahnya, elektabilitas politik tidak bisa serta merta termanifestasi dalam realitas politik tanpa proses seleksi. Mahfud MD memiliki elektabilitas tapi lemah dari sisi selektabilitas. Di tataran inilah kelemahan Mahfud MD. Faktornya ada tiga. Pertama, dia tidak punya kendaraan partai politik, sebagaimana Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy.
Kedua, dia tidak cukup kuat dalam hal finansial, sebagaimana yang sering dia katakan bahwa dirinya tidak punya uang. Dalam hal ini, dia berbeda misalnya dengan Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha sukses.
Ketiga, Mahfud MD belum memiliki posisi relasi patronase yang kuat dalam relung individu kader-kader penguasa partai politik, sebagaimana Ma’ruf Amin. Beda dengan Mahfud MD, posisi Kiai Ma’ruf Amin adalah senior, dan dalam organisasi NU, ketua Rais Am adalah posisi puncak yang hanya diisi oleh ulama khos yang sangat berpengaruh. Karena itu, Ma’ruf Amin adalah patron bagi kader-kader NU pemimpin parpol, setidaknya Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy.
Akademisi, santri, politisi
Lantas bagaimana menilai statement-statement Mahfud MD di acara ILC itu? Setidaknya hal itu bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama, aspek profesional-akademis. Sebagai profesional dan akademisi, Mahfud MD memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan segala fakta yang dialaminya selama detik-detik menjelang penentuan cawapres Jokowi.
Publik berkepentingan untuk mengetahui proses itu. Dan itu telah digenapi oleh Mahfud MD. Dalam perspektif ini, Mahfud benar, terlepas apapun yang disampaikan tidak mungkin lepas dari subjektivitasnya.
Kedua, aspek etik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari jati diri Mahfud MD sebagai seorang santri yang besar di lingkungan tradisi intelektual dan moral pesantren. Di lembaga pendidikan Islam tertua di Tanah Air itu, akhlak sangat dijunjung tinggi, terutama akhlak santri terhadap guru atau kiainya.
Salah satu komponen akhlak yang melekat pada diri santri sebagaimana yang selalu disematkan pada eksistensi dan akar kata nama santri adalah satirul ‘anil ‘uyub, menutup aib orang lain, lebih-lebih aib gurunya.
Dalam dunia pesantren disadari, sosok kiai bukanlah malaikat yang bebas dari aib dan dosa. Sikap santri yang diajarkan di pesantren ketika melihat atau mendengar aib guru adalah dengan menutup mata dan telinga.
Tujuannya agar hal itu tidak mengurangi rasa hormat santri pada kiai, alih-alih membeberkan pada khalayak. Dari aspek ini, pernyataan-pernyataan Mahfud MD di ILC itu dinilai kurang tepat.
Ketiga, aspek politik. Dalam konteks politik kekuasaan, pernyataan Mahfud MD itu tidak bisa dinilai benar-salah. Ia perlu dilihat dengan pendekatan siapa mendapatkan apa. Siapa yang dirugikan dan diuntungkan oleh pernyataan Mahfud MD itu.
Pertanyaannya, kehadiran Mahfud MD di acara itu apakah memprentasikan diri sebagai profesional-akademisi, santri, atau politisi? Dan tidak mungkin Mahfud MD tidak menyadari ekses-ekses politik yang akan diakibatkan oleh keterangan-keterangannya itu.
Dunia politik adalah rimba yang tuannya tak kelihatan. Dalam politik, yang diproduksi bukan hanya kata-kata, melainkan juga fakta-fakta dan tafsir terhadap fakta tersebut. Fakta-fakta sering tidak bisa dipungkiri, namun politisi hebat tahu fakta mana yang akan ditutupi dan mana yang hendak diangkat ke permukaan untuk dikapitalisasi menjadi penyokong suatu arus politik tertentu.
Dalam literatur-literatur komunikasi politik, hal itu disebut card stacking, yakni memilih kartu-kartu yang menguntungkan untuk diungkapkan. Jadi, pertanyaan kritis tetap harus dikemukakan: apakah Mahfud MD membeberkan semua fakta? Tunggu saja!
