Setelah pengambilan nomor urut, hampir semua pendukung pasangan capres, berubah menjadi pemuja angka, selayaknya filsuf Pythagoras dan para pengikutnya, yang berpandangan bahwa asal mula segala sesuatu (arche) bisa diterangkan dengan angka/bilangan.
Memang dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, biasanya pasangan capres dan cawapres yang bernomor urut genap selalu keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, kemenangan pasangan capres dan cawapres pada tiga pilpres langsung sebelumnya, bukan hanya melulu karena persoalan nomor urut belaka.
Baiklah, mari kita mulai dari pilpres 2004, kali pertama pemilu presiden diselenggarakan secara langsung. Keterpilihan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) adalah bukan karena mereka mendapat nomor urut genap, karena pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (Mega-Hasyim), saat itu juga mendapat nomor urut genap, yaitu nomor 2. Sementara SBY-JK, kala itu mendapat nomor urut 4.
Dalam pandangan saya, saat itu rakyat sebagai representasi Tuhan di muka bumi, mulai jengah dengan pemerintahan Megawati yang cenderung represif dan anti demokrasi. Banyak aksi anti pemerintah direpresi, dan banyak juga para aktivis yang harus merasakan dinginnya penjara kala itu. Selain itu, pemerintahan Megawati juga kembali menerapkan kebijakan militeristik terhadap daerah-daerah yang butuh perhatian pemerintah, akibat pembangunan nasional yang tidak merata, seperti Aceh dan Papua Harga-harga bahan pokok dan bahan bakar yang melambung tinggi juga merupakan persoalan lain yang terjadi pada pemerintahan Megawati.
Berikutnya, pada pilpres 2009, kemenangan SBY-Boediono, dengan nomor urut 2, sebenarnya juga lebih dikarenakan stabilitas ekonomi dan politik dan pencitraan yang masif yang dilakukan petahana, alias SBY, dalam jangka waktu tahun 2004-2009. Memang harga bahan bakar minyak (BBM) naik beberapa kali, akan tetapi represifitas terhadap aksi-aksi anti pemerintah, saat itu sangat minim. Dampaknya rakyat bisa dengan bebas menghina presiden tanpa ditangkap, karena pasal-pasal karet seperti pasal 134 (tentang subversif), sudah dicabut.
Selanjutnya, pada tahun 2014, Jokowi-JK yang mendapat nomor urut 2 menang, hal ini dalam pandangan saya, lebih kepada pencitraan Jokowi dan JK sebagai pasangan yang lebih mementingkan aksi kongkrit daripada cuma omong panjang lebar tanpa isi. Rakyat saat itu juga kecewa dengan pemerintah SBY, yang berlatar militer dan cukup lamban dalam memutuskan sesuatu.
dua kasus yang populer, seperti cicak vs buaya, atau konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan kasus Bailout Century, yang terindikasi korupsi berjamaah, cenderung lama diselesaikan oleh pemerintah.
SBY juga dilihat oleh rakyat, sebagai presiden yang lebih sering bernyanyi dibanding aksi langsung menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh rakyat. Sementara, citra Jokowi kala itu ditampilkan sebagai tipikal pejabat publik yang tidak mau banyak omong, tetapi lebih memilih untuk turun langsung ke rakyat dan melihat kondisi yang dihadapi mereka, yang kemudian populer dengan istilah sebagai “Blusukan”.
Prabowo yang berlatar militer, saat itu mungkin dianggap rakyat sama dengan SBY, yang lebih suka merangkai kata dibanding kerja nyata. Pencitraan Prabowo saat itu, menurut hemat saya juga salah, dia memilih untuk mempersonifikasi dirinya dengan gaya Bung Karno, yang suka berpidato berapi-api dengan kaca mata hitam, baju safari, dan lain-lain. Di sisi lain, rakyat sebenarnya saat itu lebih menginginkan pemimpin yang lebih banyak aksi kongkrit daripada pidato atau nyanyi. Hal ini terbukti dengan kemenangan tipis Jokowi atas Prabowo.
Untuk pemilu 2019, seperti yang saya sampaikan pada tulisan saya yang sebelumnya, pemenangnya sudah bisa ditebak, secara teoritik, Jokowi jauh lebih unggul daripada Prabowo. Beliau petahana, yang memiliki banyak panggung politik. Beliau juga didukung oleh para penguasa media seperti Hary Tanoe (MNC Group) dan Surya Paloh (Metro TV dan Media Indonesia).
Beliau juga dicitrakan oleh berbagai media besar lainnya, sebagai presiden yang gemar membangun infrastruktur, selayaknya Soeharto, Presiden Indonesia ke-2. Beliau juga mengikuti gaya Soeharto yang represif terhadap oposisi, entah karena beliau sadar dan paham akan hal itu, atau karena masukan dari menteri-menteri purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia), seperti Luhut Panjaitan, Wiranto, dan Ryamizard. Selain itu, seperti halnya era Soeharto, represi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi terhadap aksi-aksi anti pemerintah, juga tidak mendapat pemberitaan yang masif.
Ironisnya, adalah para pendukungnya dari kalangan mantan aktivis anti Orde Baru, yang cenderung mendukung pemerintah dalam melakukan tindakan represif tersebut, seperti pembubaran aksi-aksi anti pemerintah dengan kekerasan, dan pembubaran ormas, seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Karena itulah maka, menurut pendapat saya, sampai saat ini, di atas kertas, Jokowi lah yang akan memenangi pemilu 2019. Hanya mukjizat Tuhan atau keajaiban lah yang bisa membuat Jokowi kalah dalam pilpres tahun depan. Hal ini sebenarnya, hampir sama dengan kondisi sebelum Pilkada Jakarta 2017 dan aksi-aksi besar anti Ahok pada tahun 2016.
Saat itu boleh dikata, Ahok lah yang akan memenangi Pilkada tersebut, akan tetapi terjadi keajaiban, ketika Ahok keceplosan mengomentari ayat dari kitab suci Al-Qur’an, padahal ia bukan ahli agama, dan juga bukan pemeluk agama Islam. Pernyataan Ahok ini kemudian digoreng oleh para spin doctor kawakan, yang memang ahli dalam hal itu. Hal inilah yang membuat aksi anti Ahok terjadi berulang kali dengan jumlah massa yang sangat besar.
Rakyat, sebagai wakil Tuhan, sebenarnya sadar bahwa Ahok memang melakukan kerja kongkrit membenahi Jakarta. Hal ini terlihat pada hasil dari berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey kenamaan, yang menyebutkan bahwa rakyat tidak suka pada Ahok, bukan karena dia tidak becus dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jakarta, melainkan adalah karena pernyataannya yang dianggap menghina agama Islam.
Oleh karena itulah, kesimpulan saya, kemenangan pilpres 2019, bukan ditentukan oleh nomor urut 1 atau 2, melainkan oleh bagaimana pasangan capres dan cawapres bisa memenangkan suara Tuhan, yang dalam hal ini diwakili oleh rakyat.
Jokowi sebagai petahana, saat ini memang memiliki modal ekonomi politik yang sangat besar, untuk memenangkan hati rakyat. Karena itu, kecil sekali kemungkinan beliau untuk kalah pada pilpres tahun depan, kecuali jika kondisi yang menyebabkan kekalahan Ahok, terulang kembali.
Akan tetapi, hal tersebut, bagi saya juga kecil kemungkinannya untuk terjadi lagi, karena karakter Jokowi yang kalem, tidak grasa grusu, dan tidak ceplas ceplos seperti Ahok. Hal yang membuat lawan Jokowi bingung mencari celah untuk menjatuhkannya.
Mungkin hanya Tuhan dan wakilnya yang tahu siapa yang menang, 1 atau 2.
