Kabut mendung menyelimuti Ibu Kota Indonesia, Jakarta 22 Mei 2019. Suasana khas Kota Metropolitan seketika berubah drastis saat jutaan manusia meneriakkan takbir di depan Kantor Bawaslu RI.
Atas nama agama, segala keburukan pemilu dianggap sebagai dosa besar sepanjang sejarah prilaku hidup manusia. Penyelenggara pemilu dianggap lembaga paling bertanggung jawab atas segala kecurangan pemilu.
Massa aksi mengatasnamakan gerakan nasional berdaulat tampak tak bisa menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu atas segala kebobrokan penyelenggara pemilu.
Situasi ini sarat provokatif dan apa yang dikhawatirkan, ternyata terjadi. Lautan manusia terprovokasi hingga meneriakkan ujaran kebencian kepada penyelenggara pemilu dan Jokowi beserta antek-anteknya.
Sampai harus manusia penyandang status orang beradab turun meneriakan kalimat yang tak mencerminkan diri sebagai orang paling dihargai sisi religiusnya.
Ternyata, dibalik provokasi itu ada transaksi religius dimana kalimat kesetanan dibayar uang kertas yang diisi kedalam amplop. Nominalnya tidak sampai Rp500-an ribu per orang. Dua kubu TKN-BPN berdalih tidak terlibat dalam kericuhan aksi hari itu. Bahkan mengaku tidak tahu menang dari mana uang-uang itu berasal. Siapa founding dana aksi 22 Mei? Apakah ini efek para founding dana Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo berjuang habis-habisan mendatangkan massa lalu diprovokasi?
Dengan terpaksa pesta demokrasi kali ini harus tercoreng oleh dua yang sedang berkompetisi, Jokowi-Prabowo.
Keuntungan berada di sisi aparat keamanan yang berhasil membubarkan massa. Slogan menjaga NKRI jadi trending topik dimedia sosial. Walapun banyak juga yang mengeritik aksi brutal aparat sebagai tindakan tak terpuji. Tapi tidak cukup mengalahkan slogan NKRI yang lebih dominan disorot banyak orang.
Menariknya, sosok Menkopolhukam Wiranto menjadi super hero. Bukan karena menyelamatkan korban aksi melawan aparat (seperti film-film pahlawan Marvel), melainkan membatasi akses media sosial dengan dalil menyelamatkan rakyat Indonesia jadi gempuran hoax dimedia sosial.
Walapun kontroversial, baginya itulah cara satu-satunya menekan potensi kericuhan yang disebabkan oleh hoax.
Pertarungan yang diawali antusiasme ide dan gagasan mengantarkan para pendukung ke moment baku hantam, bukan lagi kedewasaan berdemokrasi atau momentum konstitusional. Baik TKN-BPN dan Aparat-Menkopolhukam menyatakan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Lantas siapa yang dalang dibalik itu?
Hujan peluru dan gas air mata dianggap sesuai SOP. Tapi bagi massa aksi menodai hak-hak kemerdekaan berekspresi. Bayangkan, aksi massa yang harusnya damai, menjatuhkan korban jiwa. Aparat kepolisian mengatakan korban adalah provokator dan perusuh. Di sisi lain, korban bukan bagian dari massa aksi.
Lucunya beberapa butir peluru bekas berserakan di jalan-jalan. Ini SOP atau lepas kendali? Saya menduga ini persiapan menghadapi indikasi gerakan teroris pada 22 Mei. Tapi faktanya peluru dialamatkan kepada massa yang sedang mengamuk. Aparat berdalih tak ada senjata yang digunakan mengamankan massa. Logikanya, bukan aparat jika tak dibekali senjata dilapangan. Lantas apa yang dipegang aparat bila mengamankan jutaan massa lepas kendali?
Bagaimana sikap mereka paska kericuhan hari itu? BPN menyatakan tetap berjuang bersama rakyat, TKN menyatakan belasungkawa, aparat keamanan merayakan kemenangannya karena berhasil menjaga NKRI dan pemerintah menyelamatkan Indonesia dari hoax.
Sampai saat ini tidak ada titik temu dan sikap Jokowi-Prabowo. Jokowi menyerukan persatuan Indonesia, sementara Prabowo pantang menyerah memperjuangkan hak rakyat. Demikian aparat tetap teguh pada pendirian sebagai benteng negara, dan pemerintah merasa wajib menjaga pemerintahan Jokowi.
Kalau sudah begini, apakah jalur konstitusional menjamin akhir sebuah perebutan kekuasaan? Ataukah ada intrik tersembunyi dibalik kekacauan paska pemilu, seperti wacana sebelumnya tercium gerakan teroris dan PKI yang ikut mengacaukan aksi damai. Sehingga hujan peluru dan hujan komando dirasa perlu untuk kesekian kalinya.
Kita tak menginginkan adanya korban lagi dalam Pemilu kali ini. Keberingasan orang-orang di hari itu sudah cukup mencoreng wajah Indonesia yang dikenal dengan alam demokrasi bermartabat. Kalau pun situasi kacau balau ini terulang kembali, bisa dibayangkan bagaimana hancurnya negeri ini hanya karena ingin menemukan macan terakhir.
Sebagai petarung, Jokowi-Prabowo harus menunjukkan sikap kenegarawanan di hadapan masyarakat. Aparat harus tampil sebagai wasit dilapangan tanpa ada peluru di mana-mana.
Kalau begini negeri kita, betapa indahnya pemilu di Indonesia bisa menjadi wisata demokrasi masyarakat internasional. Lebih membanggakan lagi, bila TV dunia memberitakan indahnya pemilu di Indonesia, bukan tembakan aparat di mana-mana.
