Nama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. TGH Muhammad Zainul Majdi mendadak populer. Itu setelah Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan secara lisan mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk periode kedua sebagai presiden. Tindakan TGB ini tentu harus ditanggapi secara bijak, tidak saja ia sebagai pejabat yang punya track record baik, tetapi ia berada dalam beberapa persimpangan kepentingan.
Keputusan TGB untuk mendukung Jokowi 2 periode tentu sebuah dinamika yang sangat menarik. Mengapa? Selama ini TGB diketahui sebagai pihak yang yang berseberangan dengan Jokowi secara politis. Tiba-tiba ia memutar haluan dan berada di barisan depan dalam mendukung Jokowi. Tentu saja, keputusan TGB ini tidak dilakukan dengan gegabah dan penuh perhitungan.
Secara konstelasi politik, keputusan TGB bisa dilihat sebagai sebuah kebingunan, pancingan, atau orientasi matang ke depan. Tentu saja, tetap dalam koridor politik yang dengan dinamikanya akan terus berubah sejalan dengan kepentingan tertentu.
Apa yang bisa dipetik dari keputusan TGB ini? Pertama, mengusik keberadaan Partai Demokrat (PD). Seperti diketahui TGB menjadi gubernur dua periode karena dukungan PD. Bahkan menjadi anak emas di wilayah timur.
Setidaknya dibandingkan di wilayah barat yang tak punya anak emas, selain Agus Harimurti Yuhdoyono (AHY). Ia juga anggota dewan pertimbangan PD. Selama ini juga ia punya popularitas yang baik; agamis, dan tokoh terpandang dalam keagamaan. Dia juga lulusan Al Azhar, sekolah tinggi yang tak mudah diraih oleh kepada daerah tertentu.
Melihat keberhasilan dalam membangun NTB dan popularitas yang kian melejit tak heran jika ia digadang-gadang untuk menjadi pemimpin nasional di masa datang. Tentu saja, kesempatan menjadi gubernur sudah tertutup, sementara itu selama ini kendaraan yang dipakai adalah PD. Di sisi lain, PD seolah menutup mata pada TGB yang berpotensi. PD lebih senang “mengelus-elus” AHY sebagai anak kandung SBY (pendiri PD).
Jika demikian keadaannya, maka peluang TGB mendapat kendaraan politik dalam usaha menduduki jabatan lebih tinggi akan tertutup. Sementara itu desakan dan dukungan pada TGB semakin kuat. Karena PD tidak segera mengambil tindakan –sebagaimana perilaku SBY yang penuh perhitungan meskipun kadang terkesan lamban — TGB mengambil langkah berani. Ia mendukung Jokowi untuk periode kedua.
Jika keadaannya seperti itu, maka PD tentu akan mengambil kebijakan segera untuk mendukung atau tidak mendukung Jokowi. Juga terbuka peluang untuk memunculkan poros ketiga atau bahkan mendukung Prabowo. Semua serba mungkin dalam politik.
Bisa pula, keberanian TGB merapat ke Jokowi karena memang sepersetujuan PD. PD aslinya mendukung Jokowi untuk periode kedua karena ia punya potensi besar. Sementara itu, untuk “mengumpankan” AHY masih terlalu dini. Tidak saja pengalamnya di pemerintahan, tetapi ia masih dalam bayang-bayang bapaknya. Jika ini terjadi, AHY bisa “magang pejabat” di era Jokowi nanti. Istilahnya, mendukung dengan meminjam tangan orang lain. PD, AHY, tentu TGB untung.
Kedua, dukungan TGB pada Jokowi punya keuntungan ganda. Jika pada akhirnya Jokowi menjadi presiden lagi, maka peluang besar TGB menjadi pejabat sangat tinggi. Dalam hal ini, kalkulasi untuk tahun 2024 menjadi jalan yang lempang.
Keputusan TGB juga akan semakin menunjukkan bagaimana PDIP harus segera bersikap. Bagi PDIP, TGB adalah test case politik pula untuk memunculkan saingan-saingan lain yang berpotensi untuk dijadikan partner Jokowi. Popularitas TGB yang kian meroket akan membuat PDIP berpikir siapa yang harus segara dideklarasikan. Jika TGB yang jadi, maka PDIP akan berpikir untuk presiden tahun 2024. Jika tidak ada aral melintang, TGB punya potensi menjadi presiden periode mendatang.
TGB juga akan memecah suara muslim yang selama ini masih berserakan. Dengan kata lain, TGB adalah lokomotif jaminan untuk mendulang suara umat Islam. Lihat saja, betapa “terbakarnya” kelompok alumni 212 saat TGB mendukung Jokowi? Bahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengancam akan mencabut dukungan TGB menjadi calon presiden. Mereka yang bersimpati pada alumni 212 karena TGB tentu akan mengalihkan perhatiannya. Beberapa kelopok umat Islam diakui atau tidak sebenarnya mendukung Jokowi, namun mereka enggan karena ada PDIP di belakangnya disebabkan faktor sejarah.
Jika hal demikian terjadi, maka kelompok yang berseberangan tentu akan berhitung ulang. Mengapa faktor TGB harus dihitung ulang? Karena ia seorang ulama yang dekat dengan kalangan Islam non PDIP, tiba-tiba mendekat ke Jokowi yang didukung partai moncong putih itu. Kasus ini tentu sangat berbeda dengan faktor dukungan partai-partai lain yang selama ini mendukung Jokowi. Faktor TGB unik dan berbeda.
Ketiga, dukungan TGB pada Jokowi juga bentuk kepasrahan politik. TGB berpotensi, sementara dia harus mencari kendaraan untuk menduduki jebatan lebih tinggi. Di PD resistensinya sangat kuat. Dengan mendukung kandidat yang berpotensi menang ia akan mendapat keuntungan. Dengan kata lain, ia pasrah mau dijadikan apa tidak masalah.
TGB juga bisa menjadi perekat perseteruan dua kubu akibat Pilpres 2014, antara “yang Islam” dan yang Islam. Pernyataan TGB bahwa agama jangan dijadikan alat politik memang benar. Namun dalam suhu politik saat ini pendapatnya akan bisa “dijual” dan dijadikan senjata untuk melawan. Tak ada omongan pejabat yang tak bisa dijual saat ini.
TGB dengan kapasitasnya bisa menetralisir antara kelompok Islam garis keras dengan kelompok penentangnya. Ia juga bisa menetralisir hubungan dengan agama lain dalam kapasitasnya yang lebih moderat dan berpendidikan. Memang ia dahulunya berada dalam kubu “212”, tetapi ia bukan tipe orang yang kolot dan beraliran aliran keras. Ini tentu hanya soal politis kemana arah angin ditambatkan.
Namun demikian, dalam politik serba sangat mungkin terjadi dan berubah haluan. Bisa jadi TGB yang tiba-tiba mendukung Jokowi ada sebab lain yang masyarakat tidak pernah mengetahui. Yang kita bisa lakukan adalah tetap tenang mengamati dinamika politik dengan segala pernak peniknya karena masyarakat hanya sekadar objek politik yangg namanya selalu “dicatut” untuk kepentingan politik.
Kunci agar tidak bingung dalam melihat dinamika politik adalah bahwa politik itu sebuah permainan politisi. Dalam politik ada ancam mengancam, sandera menyandera, perjanjian di bawah tangan, dan koalisi untung-rugi.
