Tanggal 9 Desember 2020 adalah tanggal dimana masuk dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, pada tanggal itu telah terlaksana pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia, pilkada ini seharusnya terlaksana pada bulan September lalu, tetapi tertunda akibat virus corana yang menyerang negara indonesia. Lewat Kementrian Dalam Negeri beserta pihak yang terkait menyepakati bahwa pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2020.
Karena di Indonesia sudah tersebar corona, berbagai macam penolakan untuk penundaan pilkada ini datang dari berbagai sudut tetapi pemerintah kesanya tak acuh dengan hal semacam itu, pemerintah tetap bersikukuh dengan pelaksanaan pilkada tersebut dengan memperhatikan penerapan standar protokol kesehatan. Pemerintah beralasan jika tidak dilaksanakan pemilihan maka akan terjadi sebuah kekosongan jabatan yang tentu tidak bisa diisi oleh PLT, pilkada inilah yang menjadi alat untuk untuk pemilihan kepala daerah baru dan dipilih oleh rakyat tentunya.
Tidak ada yang bisa memberhentikan langkah pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada, beberapa aturan barupun mulai dibuat untuk melaksanakan pilkada ditengah pandemi Indonesia, contohnya tidak boleh diadakanya kampanye akbar hingga masa untuk masing-masing pasangan calon dibatasi hanya 100 orang dan itupun saling berjarak.
Tidak ada masalah kalau ada solusi baru terkait peraturan yang diterapkan untuk pilkada, tetapi kalau melihat dari fakta dilapangan masyarakat tetap ada yang tidak patuh aturan, hal itu dikarenakan karena beberapa pasangan calon tetap kampanye untuk mendeklarasikan dirinya dihadapan orang banyak. Hal ini tidak ada langkah tegas untuk menindak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan bawaslu hanya bisa menegur lewat surat teguran, pemerintah pun lewat kementrian dalam negeri hanya memberi peringatan.
Disisi lain tentu masyarakat Indonesia butuh sekali adanya hiburan yakni sepakbola ditengah perekonomian Indonesia yang hancur berantakan akibat pandemi corona, pemerintah terkesan menghalang halangi dengan adanya pemberhentian Liga Indonesia lewat pihak kepolisian, alasanya jelas disitu pemerintah tidak membolehkan terselenggaranya sepakbola di Indonesia karena beralasan pandemi yang menyerang Indonesia, alasanya kuat kepolisian republik Indonesia sampai mengeluarkan maklumat yang berisi tidak mengeluarkan izin keramaian untuk tingkat keseluruhan., tetapi disisi lain pemerintah malah terus melancarkan kegiatan politiknya dengan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah.
Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kompetisi eropa dimana Liga tetap digulirkan dengan menerapkan standar protokol kesehatan ditambah juga aturan bahwa setiap laga dimulai pemain beserta seluruh official menjalani rapid test sehingga peraturan itulah yang membuat aman saat menjalani laga, ditambah dengan peraturan penonton dilarang menghadiri di dalam stadion saat klub kebanggaanya berlaga, hal ini tentu langkah untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang mengakibatkan tingkat angka positif semakin tinggi karena vaksin virus yang hingga saat ini belum pasti kapan diedarkan.
Kompetisi eropa saat ini juga menerapkan tambahan pergantian pemain yakni sebanyak 5 kali, padahal pada peraturan internasional telah dijelaskan bahwa pada setiap laga hanya boleh melakukan pergantian sebanyak 3 kali, hal ini ini diterapkan pergantian sebanyak 5 kali di kompetisi spesifik Liga Inggris khususnya hanya bersifat sementara karena padatnya jadwal serta akibat pemain sudah tidak bermain kurang lebih tiga bulan oleh karena itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Seharusnya Liga di Indonesia digulirkan dengan mencontoh peraturan yang ada di kompetisi eropa, hal ini bisa diterapkan dengan menggunakan standar protokol kesehatan mulai dari klub sampai suporter yang seharusnya mudah untuk dilakukan, tetapi nyatanya hingga saat ini belum ada tanda tanda Liga ingin dimulai, PSSI sebagai induk pesepakbolaan di negara Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan kompetisi dengan format dan regulasi sebaik mungkin, beberapa opsi untuk melanjutkan kompetisi yang awalnya direncanakan pada awal bulan Oktober tetapi ditunda begitupun di jadwalkan ulang bulan Desember namun apa daya Liga tetap tidak digulirkan.
Hal semacam ini tentunya berefek negatif untuk negara kita apalagi penundaan yang secara keseluruhan dari mulai Liga 1, 2 hingga 3 dan tidak terlepas dari semua komponen yang meliputi pelatih, pemain, hingga klub merugi akibat penundaan ini. Sementara itu yang lebih berpengaruh juga Indonesia telah ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah piala dunia U-20 2021, untuk event sekelas piala dunia tentu ini membutuhkan persiapan yang sangat matang oleh karena itu FIFA sebagai induk sepakbola dunia meninjau ulang Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia.
Dengan kompetisi di Indonesia yang ditunda akibat pandemi corona FIFA bisa saja mengartikan Indonesia belum matang dalam persiapan menuju event akbar ini karena masih berjuang untuk memerangi pandemi corona. Jika gagal menjadi tuan rumah piala dunia maka ini adalah suatu kerugian yang sangat besar untuk Indonesia.
Jika dilihat dari segi kesehatan dan kesiapan bisa diselenggarakan kompetisi dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan melakukan rapid test yang ketat, bisa kita lihat dalam sepakbola hanya melibatkan hanya sedikit orang, berbeda dengan pilkada dengan melibatkan banyak orang mulai dari kampanye hingga dihari pencoblosan dilaksanakan tentu akan sangat berbahaya, tetapi apa daya sepakbola itu bukan politik.
