Konflik Tiongkok-India beberapa waktu terakhir menelan korban jiwa pada kedua belah pihak. Konflik militer ini menegaskan empat dekade problem perbatasan yang membayangi kedua belah pihak. Meski berskala kecil, meluasnya konflik Tiongkok-India tentu tidak diinginkan semua pihak. Kedua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini memiliki pengaruh kuat di Asia. Potensi konflik antarkedua negara dapat mempengaruhi kestablilan politik dan keamanan negara kawasan.
Perbatasan kedua negara mengalami masalah sejak tahun 1914. Saat itu, India menerima solusi sengketa batas negara dengan Tibet dan Tiongkok dalam dokumen kesepahaman yang dikenal sebagai Garis McMahon. Namun, Tiongkok tidak pernah mengakui batas wilayah tersebut, bahkan mengklaim sekitar 90.000 kilometer persegi area yang, dalam pemahaman teritori India, merupakan wilayah negara bagian Arunachal Pradesh.
Dengan penyebab yang sama, kedua negara pernah berperang pada tahun 1962. Konflik perbatasan mewarnai pasang surut hubungan diplomatik keduanya. Pada tahun 2017, India, dengan dukungan Bhutan, berkonflik dengan Tiongkok pada batas patahan Doklam.
Sempat menurunkan tensi konflik perbatasan dengan menyepakati “Deklarasi Wuhan” pada tahun 2018, problem kedua negara kembali memanas tahun ini dengan eskalasi dan konflik militer di Ladakh. Konflik fisik, tanpa senjata, terjadi menyusul pembangunan masal fasilitas dan barak militer kedua negara di sepanjang garis batas wilayah yang disengketakan.
Tentara kedua belah pihak menggunakan tangan kosong, batu, dan peralatan untuk saling berjibaku. Penggunaan senjata dan bahan peledak dilarang untuk semua kepentingan dalam radius 2 kilometer pada garis sengketa kedua negara sepanjang Line of Actual Control (LAC) sesuai kesepakatan kedua negara pada tahun 1996.
Konflik perbatasan Tiongkok – India setidaknya memiliki dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, eskalasi persenjataan dan militer. Selain menjadi kekuatan ekonomi dunia yang terus menggeliat, kedua negara dikenal memiliki persenjataan konvensional yang sangat besar dan kekuatan senjata nuklir yang kuat. Saling melakukan konfrontasi di perbatasan tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat memicu eskalasi kekuatan politik dan militer yang lebih besar.
Kedua, fanatisme nalar nasionalisme. Dalam pandangan politik, kedua negara memiliki pemahaman nasionalisme yang fanatik pada faham Komunisme dan Hindutva yang melekat kuat sebagai cara pandang berbangsa dan bernegara. Communist Party of Tiongkok (CPC) dan Bharattiya Janata Party (BJP), dua partai yang berkuasa di Tiongkok dan India saat ini, menerjemahkan dengan baik bagaimana operasional paham tersebut dalam membangun nasionalisme dengan berbagai regulasi dan perundangan yang ketat dan kaku.
Meskipun demikian, beberapa pengamat militer, semisal Aidan Milliff kurang meyakini kemungkinan berkembangnya konflik perbatasan India – Tiongkok akan membesar. Di sepanjang garis perbatasan itu adalah kawasan pegunungan Himalaya yang akan sangat menyulitkan untuk mobilisasi militer karena faktor cuaca dan ketinggian. Di samping itu, tidak terdapat potensi sumber daya alam yang layak dipererbutkan kedua negara di kawasan tersebut.
Lebih jauh, konflik Tiongkok – China bisa jadi semacam bagian dari diplomation games dengan tekanan utama bukan pada masalah perbatasan itu sendiri, tapi lebih pada upaya saling gertak saja. Dalam pandangan L Alan Winters dan Shahid Yusuf (2007), konflik perbatasan Tiongkok – China lebih berupa tarian para raksasa (dancing giants). Sebagai tarian, unsur soft lebih mengemuka ketimbang faktor lainnya. Kedua negara menyadari kekuatan dan potensi masing-masing –dengan konsekuensi persaingan di dalamnya, namun tujuan akhir bukan jatuh pada konflik peperangan sesungguhnya.
Konfrontasi versus akomodasi
Tiongkok juga menunjukkan sikap konfrontatif di Laut China Selatan, Hong Kong, dan Taiwan dengan variasi sikap pada masing-masing konteks masalah. Atas berbagai langkah asertif tersebut, beberapa catatan kiranya relevan. Pertama, di tengah pandemi Covid-19 masih merebak, sikap Tiongkok seperti sebuah usaha untuk menutupi sorotan dunia terhadap Tiongkok atas tuduhan kelalaian mereka dalam menangani Covid-19. Seperti diketahui, Wuhan ditengarai menjadi awal mula persebaran wabah yang melanda penjuru dunia ini.
Dengan membuat keributan di beberapa wilayah, bisa jadi Tiongkok sedang mengalihkan perhatian dunia atas sorotan tersebut. Fokus yang tersedot pada aksi konfrontatif tersebut bisa menutup tudingan miring terhadap Tiongkok yang dianggap tidak cukup terbuka dan kooperatif dalam penanganan awal wabah ini, sehingga persebaran secara global tidak bisa dihindari.
Kedua, Tiongkok tengah memanfaatkan momen Covid-19 untuk menunjukkan kepada publik dunia tentang superioritas dan kekuatan militer serta finansial mereka. Dengan pamer senjata dan mobilisasi militer, Tiongkok ingin menegaskan bahwa kekuatan mereka tetap terjaga dari sisi militer dan finansial meski dihantam wabah Covid-19 demikian parahnya. Padahal, tindakan konfrontatif bisa menjadi langkah perburukan yang melanda banyak negara karena berpotensi menyedot sumber daya negara di tengah penanganan wabah Covid-19.
Ketiga, Tiongkok bisa jadi memanfaatkan gaduh dan riuhnya Amerika untuk melakukan konfrontasi dan tekanan ke wilayah sekitar. Dengan masih merebaknya Covid-19 disusul kasus rasial di Amerika, Tiongkok memiliki kesempatan untuk melenggang dengan kekuatannya tanpa respon politik dan militer AS dengan bobot sebagaimana biasanya.
Sementara itu, India terkesan menempuh cara yang lebih akomodatif dan diplomatis dengan negara mitra terkait problem perbatasan dengan Tiongkok. Bersama AS dan Uni Eropa, India cenderung memojokkan Tiongkok sebagai pembawa bencana Covid-19. Pada saat yang bersamaan, PM Narendra Modi menjalin komunikasi lebih intensif dengan Kelompok Tujuh Negara (sekitar Tiongkok dan India), bahkan pada awal Juni meningkatkan kesepahaman dengan Australia dalam bidang keamanan dan militer.
Meskipun demikian, langkah ekonomi Modi dengan kebijakan membatasi akses investasi Tiongkok ke India pada April tahun ini dapat makin memperburuk hubungan kedua negara. Padahal, kedua negara perlu segera memperbaiki performa ekonomi pascawabah Covid-19. Diplomasi negatif dengan saling mengganjal investasi, misalnya, akan menimbulkan efek yang negatif untuk upaya pemulihan ekonomi.
Konflik perbatasan kedua negara dan berbagai gambaran yang menyertainya tentu saja menumbuhkan kecemasan yang dalam. Dibutuhkan upaya bersama dari negara sekitar untuk melakukan pendinginan dan pencegahan konflik lebih lanjut. Di tengah masih merebaknya pandemi Covid-19, kedua negara perlu menahan diri dan mengedepankan opsi damai yang bisa diterima kedua belah pihak.
