Rumah dihancurkan militer! Adik ditangkap. Ibu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saya pun terpaksa meninggalkan tanah kelahiran.
Dari jauh, hanya mendengar kabar seorang teman mati ditembak. Sementara yang lain meninggal dalam sebuah operasi militer. Semuanya terekam dalam ingatan yang kuat.
Itu secuil catatan yang kerap tenggelam. Sederet kisah yang tak terpublis karena terkubur oleh tragedi kemanusiaan yang jumlahnya terlalu banyak terjadi di bumi Serambi Mekah.
Fakta sejarah yang tidak perlu disembunyikan untuk menutup wajah demokrasi yang cacat. Itulah sejarah kelam penderitaan yang seharusnya menjadi cermin, dan cermin itu tak perlu dipecahkan untuk menutupi wajah buruk kekuasaan di negeri ini.
Meskinya, apa yang saya paparkan dalam kontek tersebut, menjadikan Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur harusnya lebih peka melihat itu sebagai kesadaran sejarah.
Kenapa? Karena jutaan rakyat Aceh tidak bisa dipaksa melupakan Megawati yang saat itu sebagai presiden, kemudian menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer pada tahun 2003 hingga 2004.
Dalam periode tersebut, sejumlah warga Aceh mengalami berbagai tindak kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Ini kisah buram yang kelam!
Bila Repdem melihat ungkapan dalam sebuah artikel tentang fakta masa lalu sebagai penghinaan dan tebar kebencian, maka terlalu rumit memahami alur cerita membangun pondasi negeri ini dari sebuah latar berbeda.
Pelaporan Dandhy Dwi Laksono ke Subdit Cyber Crime Polda Jatim pada Rabu, 6 September 2017, adalah bentuk lain ‘teror‘ kebebasan mengaktualisasikan pemikiran para korban masa lalu.
Apalagi ungkapan kebenaran dibungkam dalam era reformasi dan ‘revolusi mental’ saat ini dengan pasal2 yang tidak dimengerti publik, sehingga berefek pada melemahnya kontrol sosial pada kekuasan.
Kemudian saya teringat buku yang ditulis Bill Kovach dengan judul “Sembilan Elemen Jurnalisme.” Tentang demokrasi dalam lima puluh tahun terakhir dan pentingnya memberikan loyalitas untuk masyarakat.
Dalam buku tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang prinsipil yang perlu diketahui publik dan Redpem soal kebenaran. Mengingat tujuan jurnalisme adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan warga.
Artikel Dandhy dengan judul; Suu Kyi dan Megawati adalah bentuk jurnalisme yang ingin mereview kembali gagasan untuk membangunkan publik soal sejarah yang cacat sesuai dengan fakta. Ini sebuah loyalitas dan konsistensi identitas.
Sebut saja, janji yang diucapkan Megawati untuk tidak membiarkan setetes darah tumpah di tanah rencong. Rakyat Aceh mengenangnya dalam balutan ingatan yang kental atas pengingkaran itu. Melawan lupa.
Terlepas laporan Redpem yang menggunakan UU ITE karena dianggap Hate Speech sebagai alasan pembenaran dalam membela ‘majikan’ terkena percikan masa lalu. Hal tersebut justru kemunduran demokrasi hingga berada pada abad ke 14, yaitu sebagai abad pertengahan.
Menurut Bill Kovach, pemikir pada abad tersebut lebih kepada kontrol, dan jauh sebagai kesan pencerahan. Bahkan mereka tidak ingin fakta fakta yang sebenarnya hadir karena dianggap sebagai penghalang menuju tampuk kekuasaan politik. Apakah Redpem sedang membangun tirani itu?
Bila apa yang diungkapkan Bill adalah benar, maka tindakan Redpem telah mengembalikan sebuah ekspresi kebebasan mengungkapkan pemikiran menjadi terhenti. Lalu kita kembali ke abad 14 yang menyedihkan. Uhh!
Maka menjadi tepat bila Redpem, simpatisan dan Ibu Mega meninjau kembali hakikat demokrasi sebagai sebuah kompromi dialektika publik tanpa melupakan fakta pada sebuah kebenaran. Saya berharap sepakat!
ANDI FIRDHAUS | Alumni Mindanao Peacebuilding Institute (MPI), Davao, Filipina.
