Persekusi Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya kembali terjadi. Krisis kemanusiaan yang disebut-sebut sebagai tragedi terparah di Asia Tenggara tersebut tak pelak menjadi sorotan internasional. Ia kembali menampilkan rentetan drama kolosal yang menyita perhatian dunia, ASEAN dan negara-negara Islam (OKI).
Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah strategis lewat diplomasi bilateral dengan mengusulkan formula 4+1 serta meminta Bangladesh membuka diri seluas-luasnya untuk pengungsi Rohingya. Selain itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga meresmikan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Perkumpulan yang diresmikan 31 Agustustus lalu tersebut terdiri dari 11 lembaga, termasuk di antaranya dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Di kalangan publik Indonesia secara umum, berbagai respon terus bergulir menyikapi tragedi dan krisis kemanusiaan ini. Secara umum masyarakat mengutuk dan mengecam kekerasan yang menelan banyak nyawa tersebut dalam bentuk dan skala yang beragam. Satu di antaranya adalah aksi demonstrasi di Kedubes Myanmar oleh beberapa ormas Islam pada 6 September 2017 yang mengecam tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya dan menuntut pemerintah RI memutus hubungan diplomasi.
Respon lain datang dari politisi Gerindra yang juga wakil ketua DPR RI, Fadli Zon, di salah satu akun media sosialnya. Ia melontarkan penilaian perihal lambannya pemerintah Indonesia dalam kasus Rohingya dan sedikit menyentil isu agama. Belakangan, menyusul beragam komentar dan nyinyiran yang datang, ia menyanggah tuduhan bahwa dirinya sedang “menggoreng” isu Rohingya untuk menyerang pemerintah dan menambahkan beberapa klarifikasi.
Di tengah harapan dan atau tuntutan agar Indonesia mampu berperan penting dalam upaya resolusi konflik kemanusiaan di Rohingya, berbagai pekerjaan rumah—sebut saja misalnya pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah di Lombok—dalam negeri tampak terabaikan dan hilang dari pembahasan. Karenanya, masuk akal jika kegaduhan respon publik Indonesia akan krisis Rohingya dianggap tak lebih sebagai bentuk kelatahan belaka.
Respon yang cukup berbeda sekaligus menggelitik datang dari Abdul Hadi WM yang menengarai adanya upaya-upaya untuk mensimplifikasi kecamuk etnis Muslim di Rohingya. Ia melihat bahwa penghapusan kata Muslim antara ‘etnis’ dan ‘Rohingya’ yang dilakukan sebagian kalangan berpotensi mengaburkan keutuhan persoalan yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, slogan toleransi harus benar-benar diwaspadai agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sarat “intoleransi” di baliknya.
Agama sebagai “Mitos Kekerasan”
Pernyataan Abdul Hadi di atas cukup menarik di tengah munculnya kesimpulan sementara—untuk tidak mengatakan sebagian besar—kalangan bahwa tragedi kemanusiaan yang melanda etnis Muslim Rohingya bukanlah konflik agama.
Premis demikian umumnya didasari pembacaan akan adanya latar-latar lain yang ‘ikut’ menyulut tragedi, mulai dari intervensi asing, perebutan sumber daya alam, problem sejarah dan identitas yang tak selesai ataupun konflik geopolitik yang berujung pada pembentukan opini bahwa “agama” sekadar menjadi alat dan topeng kamuflase.
Ini menjadi krusial untuk dibincangkan karena mitos “agama” sebagai unsur yang sarat dan rentan akan kekerasan telah begitu tertanam. Penyandingan agama dan kekerasan seakan dapat diterima begitu saja (taken for granted) secara alamiah.
Di antara konsekuensi dari hal ini adalah ketidakmampuan agama untuk bergerak melampaui batas-batas individu dan dalam konteks Rohingya, menjadi spirit resolusi konflik. Ia terjebak dalam perdebatan sentimen teologis, kehilangan semangat komunalnya dan gagal menjadi kekuatan politik-massa yang strategis.
Meletakkan Agama sebagai Resolusi Konflik
Kita barangkali telah terbiasa dan terlanjur “mengimani” bahwa ketika agama disandingkan dengan suatu problem sosial tertentu, maka persoalan apapun akan menjadi kian runyam. Ini merupakan indikasi nyata bahwa agama telah dilemparkan sedemikian rupa ke ruang privat dan dikesampingkan perannya sebagai solusi berbagai problematika yang dihadapi masyarakat.
Karena itulah, rentetan tragedi kemanusiaan yang ‘sistematis’ dan mengerucut pada pembantaian seperti yang terjadi di Rakhine tidaklah begitu saja bisa disederhanakan baik sebagai konflik yang sepenuhnya bernuansa agama maupun konflik yang benar-benar bebas dari ‘campur tangan’ agama.
Penyederhanaan konflik kekerasan sosial (kemanusiaan) sebatas bukan atau terpaut dengan agama, jika tidak disebut terlampau simplistis, dalam kasus tertentu bisa menjadi sangat politis. Keberimbangan semacam ini menuntut adanya tesis-tesis yang terukur, bukan sekadar sesuatu yang dengan mudah ditampik dan dilekatkan begitu saja.
Adab kita dibangun oleh imaji dan konstruksi nilai-nilai tidak hanya dari agama, akan tetapi juga ideologi-ideologi sekuler semisal kapitalisme, sosialisme, liberalisme, termasuk nasionalisme. Keduanya sama-sama dikembangkan oleh suatu instrumen dan disiplin ide, memiliki ritus, ritual serta ketaatan, meski bisa jadi berasal dari sumber yang berbeda.
Mestinya, bahkan dalam soal-soal krisis manusia yang didorong oleh riak-riak ideologis dan kepentingan kapital, kita juga dapat memaknai dan mendekatinya melalui agama. Ini tentu dimaksudkan agar kewarasan nilai tak mudah dikamuflase, dihadirkan atau dilenyapkan begitu saja demi kepentingan menyudutkan satu sama lain.
Terkadang cukup hal-hal sederhana untuk sesuatu yang njelimet dan terkadang pula dibutuhkan langkah memutar untuk menuju satu depa ke depan. Semata agar kita benar-benar tahu kapan saat berjabat-tangan dan berpaling, gandrung perdamaian sekaligus mampu mengecam kekerasan atas kemanusiaan tanpa menjadi ragu: tak hanya atas nama kemanusiaan tapi juga karena kita Muslim!
