Lagi-lagi Pemerintah membuat program baru untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang datang dari berbagai bidang. Kali ini pemerintah menghadirkan program baru untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pada Senin, 15 September 2025 yang dipimpin langsung oleh presiden republik Indonesia Prabowo Subianto . Pemerintah Republik Indonesia (RI) Resmi luncurkan program baru untuk menunjang perekonomian Indonesia dan meningkatkan tenaga kerja di Indonesia kedepan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan.
Dalam penjelasannya Airlangga menyampaikan, ada 8 program yang akan disiapkan, ini berlanjut dengan 4 program lanjutan hingga 5 program unggulan nantinya, yang tentunya akan dilaksanakan akhir tahun 2025 ini.
Delapan program Akselerasi Ekonomi 2025
1. Program magang untuk fresh graduate
Pemerintah menyiapkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi ( maksimal satu tahun kelulusan ) dengan jenjang S1, D3, atau setaranya.
Program ini membuka kesempatan untuk 20 ribu peserta yang akan ditempatkan nantinya pada sektor industri dan menerima uang saku setara dengan upah minimum provinsi selama 6 bulan magang.
2. Perluasan insentif pajak penghasilan (PPH) yang ditanggung pemerintah
Program ini memperluas kebijakan PPH 21 sebelumnya untuk sektor padat karya, yang akan diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Menargetkan 552 ribu pekerja yang akan diberikan 100 persen PPH untuk akhir tahun 2025. Total anggarannya sebesar Rp120 miliar.
3. Bantuan pangan barupa penyaluran 10 kg beras
Pemerintah menyiapkan program bantuan pangan untuk masyarakat, dengan menyalurkan 10 kilogram beras untuk bulan Oktober – November yang akan di evaluasi di bulan Desember kelak.
Airlangga menyampaikan anggaran yang akan dibutuhkan sebesar Rp7 triliun.
4. Bantuan iuran Jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
Pemerintah menyiapkan bantuan berupa subsidi BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima ubah. Seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat diskon 50 persen iuran, kali ini anggaran disediakan sekitar Rp36 miliar.
5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan
Pemerintah menyiapkan program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit.
Untuk pembiayaan perumahan pekerja, suku bunga dipangkas dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%, mencakup cicilan, uang muka, hingga pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate +6% menjadi BI rate +4%.
Anggaran dana yang disediakan sekitar Rp150 miliar, penerima tahun ini ditargetkan sebanyak seribu yang di akan tingkatkan lagi di tahun depan.
6. Program padat karya tunai (cash for work)
Pemerintah menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
pada periode September–Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat, dengan anggaran Rp3,5 triliun untuk KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub
7. Percepatan deregulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Sistem Online Single Submission (OSS)
Pemerintah mempercepat deregulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission dengan dukungan data dari badan informasi geospasial.
anggaran dana yang akan disediakan sebesar Rp3,5 miliar per RDTR dimana perkiraan keselurahan dana nantinya mencapai Rp1 triliun.
8. Pilot project ekonomi gig di kota besar
Pemerintah berencana meluncurkan pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyiapkan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta.
Selanjutnya akan diperluas ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Anggaran proyek ini akan memanfaatkan dana dari APBD dan dukungan Bekraf.
Selanjutnya 4 program lanjutan yang akan dilanjutkan di tahun 2026 mendatang.
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPH final 0,5% / wajib pajak UMKM tahun 2026 serta penyesuaian penerima PPH final 0,5% bagi wajib pajak UMKM
2. Perpanjangan PPH 21 dtp untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan dana menggunakan APBN 2026 mendatang
3. PPh pasal 21 dtp untuk pekerja industri padat karya sama dengan menggunakan APBN 2026 mendatang
4. Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua pekerja bukan penerima upah (BPU)
Dan 5 program tambahan untuk penyebaran tenaga kerja.
1. Operasional kdkmp ( koperasi desa atau kelurahan)
2. Replanting di perkebunan rakyat
3. Kampung nelayan merah putih
4. revitalisasi Tambak Pantura
5. Mordenisasi kapal nelayan
Itu dia beberapa program yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini. Tentu nya harapan dan dorongan agar program ini betul-betul akan menimbulkan dampak positif bagi perkembangan Indonesia kedepannya.
